Breaking News

JATAM Ungkap Dokumen Izin Tambang Bermasalah Kutai Kartanegara

JATAM Ungkap Dokumen Izin Tambang Bermasalah Kutai Kartanegara.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) membeberkan sejumlah dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam dokumen itu, tertera adanya penghancuran dan pengrusakan alam atas kewenangan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

 

Koordinator Jaringan Avokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), Pradarma Rupang membeberkan, sebanyak 415 IUP bermasalah telah diterbitkan oleh Rita Widyasari ketika menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

 

Pradarma menyampaikan, Jatam Kalimantan Timur pun membuat Legal Review sebagai tindak lanjut melakukan advokasi keterbukaan informasi di bidang pertambangan batubara sepanjang 2014 – 2017.

 

Paling tidak, dijelaskan dia, ada delapan poin temuan yang dilakukan Jatam Kaltim. “Beberapa temuan penting yang muncul adalah, pertama, sebanyak 415 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kutai Kartanegara tersebut, setelah dianalisa luasnya mencapai 2,7 Juta Hektare atau setara 34 persen dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutur Pradarma Rupang, dalam siaran persnya.

 

Legal review di urutan kedua, lanjut dia, ditemukan IUP yang melebihi batasan luas dalam Undang-undang Minerba, yaitu IUP yang diberikan oleh Rita Widyasari kepada PT Muller Kalteng.

 

“Luasnya mencapai 300.362 hektar atau empat kali lipat luas Kota Samarinda,” ujar Pradarma.

 

Ketiga, terdapat IUP-IUP yang dikeluarkan di luar masa Jabatan Pejabat Bupati Kutai Kartanegara.

 

Di urutan keempat, lanjut Rpang, sepanjang Tahun 2009-2017 terdapat 415 IUP Minerba yang dikeluarkan oleh 3 Pejabat Bupati dan Bupati.

 

Rupang membeberkan, Rita Widyasari mengobral 259 IUP selama ia berkuasa, diikuti oleh Sulaiman Gafur sebanyak 105 IUP hanya dalam setahun berkuasa, dan Pejabat Bupati Sjachruddin mengeluarkan sebanyak 48 IUP.

 

Poin review selanjutnya, jika dilakukan prosentase luas IUP yang keluarkan Rita Widyasari semasa menjadi bupati, maka telah mencapai 25, 6 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

“Keenam, ditemukan juga 66 Izin usaha Pertambangan Minerba yang berada di kawasan hutan tanpa kejelasan izin pendukung,” ujar Rupang.

 

Review ketujuh, telah ditemukan adanya indikasi menutup-nutupi informasi. “Karena banyak Informasi sensitif tentang data perusahaan, profil pemilik dan pemegang saham perusahaan tambang di Kukar ditutup dengan spidol hitam dengan sengaja. Begitu juga Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang kala itu juga tidak membuka data tersebut,” ujarnya.

 

Ke delapan, Rupang melanjutkan, dalam review juga dipaparkan bahwa IUP Batubara yang dikeluarkan oleh Rita Widyasari juga melalui kolusi demi melanggengkan penguasan dinasti politiknya.

 

“IUP PT Alam Jaya bara Pratama atau AJBP diberikan kepada Silvi Agustina dan Endri Erawan. Endri adalah kakak ipar Rita, dan Silvi adalah Kakak kandungnya,” ujarnya.

 

Selain itu, diungkapkan Rupang, IUP ini juga diberikan kepada Ibunya Rita Widyasari yaitu Hj Dayang Kartini. Terdapat 3 IUP yang mencatat nama ibu dari Rita Widyasari yaitu di Perusahaan Tambang PT Beringin Jaya Abadi (BJA), PT Sinar Kumala Naga (SKN) dan PT Lembuswana Perkasa (LP).

 

Tak berhenti disitu, lanjut dia,  IUP lain diberikan Rita kepada Roni Fauzan, yang merupakan sepupunya yang menjadi Komisaris di PT Sinar Kumala Naga (SKN).

 

“Begitu juga Aziz Syamsudin politisi elit Partai Golkar di Jakarta, diduga terkait dengan dukungan imbal balik dalam penguasaan puncak partai Golkar Kaltim agar memuluskan pencalonan di Pilgub Kaltim 2018 sebelum ditangkap KPK,” ujar Rupang.

 

Terkait fakta-fakta itu, anggota Tim Koordinasi Supervisi Mineral Batubara Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup Minerba KPK) Epa Kartika menyampaikan akan mendalami lebih lanjut informasi dan data tersebut.

 

“Akan didalami bagaimana kasus kerusakan lingkungan akan berkontribusi bagi tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan KPK saat ini,” ujar Epa Kartika.

 

Anggota Jatam Nasional Ahmad Saini menambahkan, sebagaimana diketahui, sidang terdakwa Korupsi Rita Widyasari sedang berlangsung maraton di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

 

Ahmad Saini mengatakan, kiranya laporan temuan Jatam ini dapat memperkuat temuan KPK terutama terkait dengan ditemukannya 27 Izin Lingkungan dan AMDAL Pertambangan Batubara yang dijadikan sumber korupsi Rita Widyasari.

 

“KPK menyebut kerugian negara mencapai 448 miliar rupiah dari berbagai aliran uang, termasuk dari penerbitan izin lingkungan tersebut,” ujar Ahmad Saini.(JR)