JATAM: Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Keselamatan Rakyat Merosot, Infrastruktur Ekologis Ambruk

Kepada Para Capres, Tolong Bersihkan Politik Indonesia dari Praktik Kotor Bisnis Batubara.

Selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, keselamatan rakyat Indonesia merosot tajam, infrastruktur ekologis juga ambruk. Semua itu terhadi di sekujur tubuh Kepulauan Indonesia. Hal itu terungkap dalam Catatan Akhir Tahun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) 2018.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menuturkan, selama hampir empat tahun memegang jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jatam menemukan segudang catatan penting terkait produk kebijakan dan hukum yang tidak menjamin keselamatan rakyat dan lingkungan.

Di sisi lain, terjadi upaya pembiaran atas risiko-risiko yang dialamai rakyat dan lingkungan akibat produk kebijakan dan hukum itu di sisi yang lain.

“Dari sejumlah kebijakan dan produk hukum, serta upaya pembiaran tersebut, Jatam menemukan tren, pola, dan aktor yang, berdampak pada satu hal yaitu merosotnya keselamatan rakyat dan ambruknya infrastruktur ekologis di sekujur tubuh Kepulauan Indonesia,” tutur Merah Johansyah, dalam catatannya kepada redaksi, Sabtu (05/01/2019).

Pada 2018, masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI genap empat tahun berkuasa. Politisi-politisi yang mengemban tugas rakyat di dua institusi ini, merupakan hasil Pemilu 2014 lalu.

Selama hampir empat tahun memegang jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, juga sebagai Wakil Rakyat di Senayan, berbagai kebijakan dan produk hukum dari dua lembaga negara ini, terutama dalam sektor pertambangan dan energi, menjadi salah satu fokus amatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Merah Johansyah menuturkan, penerbitan izin tambang yang demikian masif di Indonesia sesungguhnya memiliki korelasi yang kuat dengan pesta elektoral itu sendiri.

Hal ini terkait kewenangan pemerintah daerah, mulai dari Bupati/Walikota hingga Gubernur, sebagaimana amanat Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kini, kewenangan tersebut telah dipangkas, dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hanya Gubernur yang berwenang menerbitkan izin tambang.

Namun, pemberlakuan UU Minerba No 4 tahun 2009 itu telah menjadi peluang emas bagi para kepala daerah yang rakus dengan serampangan menggelontorkan izin tambang, tak terkendali.

Dalam Periode 2004-2016, misalnya, tercatat ada lebih dari 16.000 izin tambang di Indonesia.

Dari total izin tambang tersebut, sebanyak 10.821 IUP (82,68%) diterbitkan pada momentum pesta elektoral, yakni tahun 2009-2011. Sebanyak 3.240 di antaranya diterbitkan menjelang Pilkada.

“Fenomena ini yang kami sebut sebagai ijon politik, di mana terjadi transaksi jahat antara politisi dan partai politik dengan pelaku bisnis yang sama-sama berkepentingan dan terjadi di ruang gelap, tanpa pantauan publik. Juga terjadi pada tahun politik 2017-2018,” ujarnya.

Pada periode ini, terdapat 171 SK izin tambang yang dikeluarkan oleh para kepala daerah, mulai dari Jawa Tengah (120 IUP), Jawa Barat (34 IUP), Sumetera Selatan (3 IUP), Lampung (3 IUP), NTT (3 IUP), Sulawesi Tenggara (4 IUP), dan beberapa daerah lainnya.

Praktik ijon politik yang marak dalam momentum tahun politik ini, kemudian berdampak buruk pada keselamatan rakyat dan ruang hidupnya, mulai dari perampasan lahan, pencemaran air dan udara, pengrusakan hutan, kriminalisasi dan intimidasi, bahkan tak sedikit rakyat meregang nyawa.

Fenomena yang sama berpotensi besar kembali terjadi, mengingat Indonesia akan menggelar Pemilu pada 2019.

Politik Elektoral ini sebagai sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik dan para pebisnis untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam membuat, mengendalikan dan menjalankan kebijakan demi memperbesar dan mempertahankan keuntungan kelompoknya.

“Politik elektoral, baik Pemilu maupun Pilkada, yang menghabiskan uang rakyat dalam jumlah besar itu justru menghancurkan upaya-upaya warga dalam menjaga dan menyelamatkan sumber penghidupan mulai dari kampung, lahan pangan, sumber air dan hutan,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*