Breaking News

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Sebut Pelaksanaan Pemilu 2019 Sangat Buruk

Proses Demokrasi di Era Jokowi Telah Menghinakan Pancasila

Proses Demokrasi di Era Jokowi Telah Menghinakan Pancasila, Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Sebut Pelaksanaan Pemilu 2019 Teramat Buruk.

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) menyebut, proses demokrasi di era Jokowi-Jusuf Kalla ini adalah proses yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia kini.

Bukan hanya  teramat buruk, semua proses yang terjadi malah telah menghinakan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup dan anutan demokrasi di Indonesia.

Jurubicara Jaringan Aktivis ProDem, Nicho Silalahi mengatakan, mencermati dan mengikuti proses demokrasi melalui Pemilu 2019, yang diamati mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pada perhitungan suara, sangat buruk.

“Dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, kami simpulkan, bahwa Pemilu 2019 ini adalah yang paling buruk dan telah menghina Demokrasi Pancasila serta mengkhianati keadaulatan rakyat Indonesia,” tutur Nicho Silalahi, dalam keterangan persnya, Sabtu (04/05/2019).

Dia mengatakan, aspirasi dan protes mereka itu pun telah disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Nicho mengungkapkan, bukti-bukti kecurangan yang ada merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif.

Kecurangan itu, lanjut pria yang juga menjadi Koordinator Aksi Jaringan Aktivis ProDem itu, dilakukan oleh petahana dengan semua elemen kekuasaan.

“Petahana dan juga institusi penyelenggara Pemilu yaitu KPU telah melakukan kecurangan, dengan tidak berjalannya asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” katanya.

Asas-asas Pemilu itu telah dilanggar sejak mulai persiapan awal Pemilu. Nicho mennyebutkan, pengadaan Kotak Suara yang terbuat dari kardus yang sangat mudah rusak, merupakan salah satu pelanggaran asas yang telah dilakukan KPU.

“Apalagi iklim Indonesia yang tropis, kotak kardus itu sangat mudah rusak. Kerahasiaan surat suara dalam kotak suara diragukan,” ujarnya.

Selain itu, sejak awal, sudah diingatkan agar KPU memperbaiki dan memastikan kevalidan data para pemilih di pemilu 2019, namun tidak pernah digubris.

“Jadi, patut dipersoalkan soal jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang invalid itu mencapai 17,5 juta pemilih,  yang hingga pelaksanaan coblosan tidak divalidasi dengan benar, tidak dituntaskan,” bebernya.

Sementata, kata dia lagi, anggaran KPU  sangat besar dalam menunjang pelaksanaan Pemilu yang baik.

Akan tetapi pencocokkan dan penelitian terhadap data penduduk invalid tidak diselesaikan. Maka patut diduga ada penyelewengan anggaran KPU,” ujar Nicho.

Di sisi lain, masuknya Warga Negara Asing (WNA) sebagai Pemilih, merupakan pelanggaran fatal dan jelas menghina kedaulatan Indonesia.

“Pemilu 2019 menjadi paling memalukan. Kecurangan dimana-mana, menyebar keseluruh wilayah Indonesia hingga ke Malaysia, dan seterusnya. Kuat dugaan, telah terjadi persekongkolan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh penyelenggara maupun kontestan pemilu,” ujarnya.

Belum lagi, praktik money politics dan bagi-bagi sembako marak terjadi jelang pemilu. Dan itu semua dibiarkan begitu saja, tanpa penindakan yang tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya.

“Termasuk, dalam hal ini politik uang yang dilakukan oleh politisi yang berafiliasi langsung dengan Calon Presiden tertentu. Harusnya, ini menjadi evaluasi secara besar-besaran oleh penegak hukum. Tetapi hal itu tidak terjadi,” ujar Nicho.

Pasca Pencoblosan, lanjutnya lagi, potensi kecurangan diperparah oleh beberapa Lembaga Survei yang seakan-akan melegitimasi kecurangan dengan mengeluarkan hasil quick count, dengan sampling yang sangat kecil dan tidak mencapai angka 1 % dari total TPS se-Indonesia.

Kata dia, hasil quick count itu dimanfaatkan untuk merumuskan kecurangan yang sistematis. Hal itu terbukti dengan metode input data yang penuh kecurangan yang terjadi di laman website KPU.

“Data yang di-input mengalami perubahan, tidak sesuai dengan data C1 yang ada di lapangan. Bahkan terjadi pemutarbalikan fakta dan data hasil pemilu yang menguntungkan calon presiden tertentu,” ungkap Nicho.

Dia menegaskan, KPU tidak pernah mau membuka diri untuk diprotes dan mengoreksi diri dari kesalahan, justru proses kesalahan input data tersebut semakin menjadi-jadi.

“Kami meminta KPU segera menghentikan segala kecurangan terkait hasil perolehan suara,” ujarnya.

Jaringan Aktivis ProDem juga meminta dihentikannya pengumuman real count yang masih saha disosialisasikan di berbagai media partner KPU di saluran  informasi media televisi, media elektronik dan lain-lain. “Sehingga menimbulkan dampak negatif pada psikologis dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Mengingat dalam Undang-Undang KPU telah diatur bahwa perhitungan suara yang sah adalah melewati perhitungan secara manual, maka pengumuman itu harus dilakukan secara manual.

“Kami juga mendesak agar segera dilakukan forensik digital yang diduga ada rekayasa dalam sistem IT,” ujar Nicho.

Jaringan Aktivis ProDem juga meminta agar semua Komisioner KPU diperiksa dan diganti, karena diduga kuat sudah terlibat dalam kecurangan.

“Periksa dan ganti semua Komisioner KPU dan segera bentuk team independen untuk proses perhitungan suara, untuk perbaikan segala sistem terkàit pelaksanaan di KPU,” ujarnya.

KPU juga harus segera diperiksa penggunaan anggarannya. Sebab diduga kuat sudah terjadi penyelewengan anggaran.

“Segera periksa KPU terkait anggaran. Kami menduga telah terjadi penyelewengan uang rakyat dalam penyelenggaran Pemilu 2019 ini,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*