Jaringan Advokasi Masyarakat Sumut Tolak Tegas Kelanjutan Pembahasan Omnibus Law

Penundaan Pembahasan Hanyalah Sogokan Kecil

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu: Penundaan Pembahasan Hanyalah Sogokan Kecil, Jaringan Advokasi Masyarakat Sumut Tolak Tegas Kelanjutan Pembahasan Omnibus Law. - Foto: Aksi Tolak Omnibus Law. (Net)
Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu: Penundaan Pembahasan Hanyalah Sogokan Kecil, Jaringan Advokasi Masyarakat Sumut Tolak Tegas Kelanjutan Pembahasan Omnibus Law. - Foto: Aksi Tolak Omnibus Law. (Net)

Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (Jamsu) menyatakan tetap menolak kelanjutan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jurubicara Jamsu, Manambus Pasaribu menyampaikan, di tengah euforia perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day  yang lalu di Indonesia, dan kini  suasana Bulan Ramadhan serta ancaman tiada henti dari pandemi Covid-19, penolakan yang dilakukan terus menerus oleh berbagai elemen masyarakat sipil terhadap rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dijawab dengan penundaan satu klaster yakni klaster ketenagakerjaan.

“Sungguh penundaan ini bukanlah sebuah kemenangan. Itu hanya sebuah sogokan kecil untuk menurunkan gejolak penolakan RUU Cipta Kerja yang sudah kadung terjadi di berbagai di daerah. Penundaan klaster ketenagakerjaan ini juga isyarat bahwa tetap dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja di klaster lainnya,” tutur Manambus Pasaribu dalam siaran pers, Senin (18/05/2020).

Menurutnya, ini dapat diartikan bahwa ancaman-ancaman yang terkandung di dalam 10 klaster lainnya di RUU Cipta Kerja masih sama dan tetap harus ditolak.

Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (Jamsu) yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum  dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (Bitra), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Pengembangan Teknologi dan Ekonomi Rakyat Selaras Alam (Petrasa), Yayasan Diakonia Pelagi Kasih (YDPK), Yayasan Atikeleng Gereja Batak Karo Protestan (YAK GBKP) dan Perhimpunan Pelayanan Pijer Podi (Yapidi), menegaskan, menolak dilanjutkannya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Manambus Pasaribu yang merupakan Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum  dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menyampaikan, keseluruhan lembaga yang bersama-sama tergabung di Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (Jamsu) menilai, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu, tidak akan mengurangi sedikitpun ancaman yang akan dihadirkan oleh Undang-Undang itu jika tetap dipaksakan.

“Kami tetap menolak dilanjutkannya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu. Itu adalah ancaman serius bagi masyarakat. Kami menilai, penundaan pembahasan di klaster ketenagakerjaan itu tidak akan mengurangi ancaman jika disahkan,” tutur Manambus Pasaribu.

Tadinya, lanjut Manambus, masyarakat berharap agar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu dihentikan total.

Apalagi, konsetrasi seluruh potensi masyarakat dan Negara Indonesia, kini sedang fokus menanggulangi pandemi Virus Corona atau Covid-19.

“Alih-alih melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sebaiknya Pemerintah tetap serius melakukan penanganan pandemic Covid-19,” cetusnya.

Dia menegaskan, Omnibus Law yang sering disebut juga sebagai RUU Sapu Jagat tersebut akan meringkas pasal-pasal dari sekitar 80-an Undang-Undang yang mencakup 10 klaster lainnya di luar ketenagakerjaan.

Seperti, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek Pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus.

Jadi, imbuhnya, menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja sesungguhnya juga masih menyisakan berbagai masalah dalam RUU tersebut.

Secara filosofis, kata dia, berbagai masalah tersebut, menyangkut ideologi yang tidak menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan sangat liberal.

Salah satu contohnya adalah usulan revisi pasal 15 UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam rancangan RUU tersebut, Pemerintah tidak berkewajiban lagi mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Padahal pengutamaan produksi pertanian dalam negeri untuk kebutuhan pangan nasional mutlak harus dilakukan,” ujar Manambus Pasaribu.

Sehingga, menunda klaster ketenagakerjaan sama saja memberi ancaman bagi seluruh rakyat secara keseluruhan yakni petani, buruh, masyarakat adat, nelayan, miskin kota dan masyarakat marginal lainnya. Dan akan berpotensi menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat.

“Hal ini terlihat dari materi yang diatur dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini bukan semata-mata menyangkut ketenagakerjaan. Tetapi juga menyangkut alat produksi lainnya, seperti tanah dan modal,” jelasnya.

Persfektif Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, lanjutnya, memandang tanah sebagai barang komersil, dan menawarkan kepada investor dengan merupakan hal yang secara yuridis bertentangan Undang-Undang Pokok Agraria dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945.

Menunda bukan berarti membatalkan. Artinya, ketika DPR tetap akan membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di luar klaster ketenagakerjaan, lanjutnya lagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti ini, maka RUU ini akan semakin disempurnakan menjadi payung bagi legalisasi penindasan terhadap rakyat, eksploitasi sumber daya alam atau sumber-sumber agraria.

“Serta memberangus dan juga menghapuskan segala bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat. Yang menurut klaim pemerintah hanya untuk memuluskan iklim investasi demi pertumbuhan ekonomi,” tandas Manambus Pasaribu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan