Jangan Terpengaruh Perongrong KPK, Pansel Capim Tetaplah Konsisten

Pakai Cara-Cara Komunis, Perongrong KPK Ada di Dalam Rumahnya Sendiri

Meta S Pane: Pakai Cara-Cara Komunis, Perongrong KPK Ada di Dalam Rumahnya Sendiri, Jangan Terpengaruh, Pansel Capim KPK Tetaplah Konsisten.
Meta S Pane: Pakai Cara-Cara Komunis, Perongrong KPK Ada di Dalam Rumahnya Sendiri, Jangan Terpengaruh, Pansel Capim KPK Tetaplah Konsisten.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) 2019 harus konsisten melakukan tahapan dan jangan terpengaruh dengan berbagai intrik maupun penggembosan yang justru terjadi dari dalam KPK itu sendiri.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menuturkan, ada sejumlah oknum dari KPK yang bernaung di dalam Wadah KPK (WP KPK) malah merongrong dan merusak KPK itu sendiri.

“Oknum Wadah Pegawai KPK and The Gang telah menggunakan cara-cara komunis. Menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK. Padahal, Pansel akan melahirkan capim baru lembaga anti rasuah itu. Cara-cara komunis yang dilakukan oknum-oknum tersebut tidak boleh ditolerir. Harus dilawan masyarakat,” tutur Neta S Pane, dalam siaran persnya, Jumat, 30 Agustus 2019.

Neta berharap, berharap Pansel KPK tetap bekerja serius menuntaskan target kerjanya. Yang mana pada 2 September 2019 akan menyerahkan 10 nama Capim KPK ke Presiden.

“Presiden tidak perlu mendengarkan, apalagi menanggapi cara-cara komunis yang dilakukan oleh oknum WP KPK and the gang untuk menggagalkan kerja Pansel,” ujarnya.

Menurut neta, cara-cara komunis yang dilakukan oknum WP KPK and the gang itu terungkap dalam Surat Terbuka Pegawai KPK yang dikirim ke berbagai pihak, termasuk ke Pansel KPK.

Pada 29 Agustus 2019 pagi, ada sejumlah oknum WP KPK mengumpulkan sejumlah orang luar KPK di kantin KPK. Orang orang itu mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang membawa-bawa keberadaan pegawai KPK.

“Padahal, karyawan KPK sangat tidak setuju dengan tindakan mereka,” ujar Neta.

Dia melanjutkan, dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 WIB itu, oknum-oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK. Nama mereka dicatut  untuk menolak Irjen Firli menjadi capim KPK.

“Dan oknum-oknum tersebut akan menggalang demo untuk menolak keberadaan capim dari Polri. Semua biaya konsumsi dan lain-lain dalam pertemuan itu ditanggung oleh oknum WP KPK,” ungkap Neta lagi.

Dari gerakan itu, Neta melihat, ada tiga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum WP KPK tersebut.

Pertama, melakukan persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi capim KPK dari Polri.

Kedua, memperalat WP KPK untuk kepentingan kelompoknya.

Ketiga, membiayai aksi politisasi untuk membenturkan karyawan KPK, Pansel dan Capim KPK, dengan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara.

Jika cara-cara komunis oknum WP KPK and the gang ini ditolerir, dengan mencatut 500 karyawan KPK yang diseret-seret untuk menolak Capim KPK, ditegaskan Neta, bukan mustahil nantinya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.

“Jika hal itu terjadi, kekacauan pun akan muncul. Dan kekacauan adalah target utama dari cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk ambisi kelompoknya,” terang Neta.

Neta mengingatkan, oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain-main politik-politikan yang bisa menghancurkan institusinya.

“Apalagi bermain-main politik dengan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara,” ujarnya.

Dari kasus oknum WP KPK and the Gang ini, lanjut Neta, terlihat bahwa KPK saat ini semakin tidak terkendali dan semau gue.

“Sehingga ke depan perlu ada pimpinan KPK yang bisa menertibkan, mengendalikan, dan menciptakan paradigma baru KPK ke depan,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan