Jangan Sok Sibuk Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Dari Tiga Fungsi Prioritas Parlemen, DPR Fokuskan Dulu Deh Fungsi Anggaran Dan Pengawasan

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Jangan Sok Sibuk Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Dari Tiga Fungsi Prioritas Parlemen, DPR Fokuskan Dulu Deh Fungsi Anggaran Dan Pengawasan.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Jangan Sok Sibuk Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Dari Tiga Fungsi Prioritas Parlemen, DPR Fokuskan Dulu Deh Fungsi Anggaran Dan Pengawasan.

Legislasi atau pembahasan Undang-Undang memang menjadi salah satu fungsi dari tiga fungsi prioritas lembaga parlemen, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perlu ditekankan secara bijak, dalam kondisi wabah Virus Corona atau Covid-19 seperti sekarang, sebaiknya DPR fokus melakukan dua fungsi prioritasnya, yakni fungsi anggaran dan pengawasan.

Hal itu ditegaskan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar, menyikapi rencana DPR yang masih akan fokus melaksanakan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di tengah wabah Covid-19 ini.

“Fokuskan pada fungsi pengawasan dan fungsi anggaran saja dulu,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta,  Rabu (22/04/2020).

Timboel Siregar mengungkapkan, surat-surat undangan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR beredar ke publik. DPR cq Baleg terus akan melanjutkan pembahasan RUU kontroversi ini. Walaupun di tengah wabah yang belum menunjukkan tingkat penurunannya.

“Anggota parlemen kita saat ini sedang tidak fokus pada fungsi pengawasan dan anggaran. Anggota DPR kita hanya fokus melakukan fungsi legislasi yaitu membahas Omnibus law RUU Cipta Kerja yang menjadi kontroversi di masyarakat, yang memicu buruh mau berdemo di tanggal 30 April 2020 nanti,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Koordinator Advokasi BPJS Watch ini,  DPR mestinya bijak dan bisa memberikan skala prioritas atas 3 fungsi yang mereka emban. Fungsi pengawasan dan anggaran seharusnya diutamakan oleh mereka, khususnya untuk masalah pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya.

Timboel Siregar menuturkan, ada sejumlah fungsi pengawasan dan penganggaran yang kurang berjalan dari DPR untuk kasus pandemi Covid-19.

Seperti, munculnya perbedaan data antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Pemerintah tentang jumlah data yangg meninggal duni akibat Covid-19.

“Data IDI lebih banyak dari data Pemerintah. Ya seharusnya DPR melaksanakan fungsi pengawasan dengan mencari tahu dan mencari solusi atas perbedaan tersebut. Tapi yang ini tidak dilakukan,  DPR malah asyik mainkan RUU Cipta Kerja,” bebernya.

Kemudian, pengawasan DPR terhadap persoalan masih kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. Yang menyebabkan banyaknya tenaga medis meninggal dan terpapar Covid-19, ini juga tidak berjalan dari pengawasan DPR.

“Seharusnya DPR memainkan fungsi anggaran, untuk mendesak pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mau memproduksi APD, agar ada percepatan produksi dan harga terjangkau,” jelasnya.

Demikian juga dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan seminggu di DKI Jakarta, tetapi belum bisa mengerem angka penyebaran Covid-19, khususnya di Jakarta sendiri.

Menurut Timboel Siregar, faktanya kondisi PSBB tidak beda dengan kondisi sebelum PSBB. Pekerja yang masih terus bekerja, di luar 11 usaha yang dibolehkan PSBB, juga masih terjadi di Jabodetabek. Padahal wilayah Jabodetabek sudah mendeklarasikan PSBB.

“Seharusnya, di luar 11 usaha tersebut, perusahaan-perusahaan itu dilarang beroperasi karena Perpres, Permenkes, dan Pergub melarangnya,” ujarnya.

Malah, lanjut Timboel, perbedaan regulasi antara Permenkes dan Permenhub soal ojol juga dibiarkan menjadi persoalan tanpa adanya pengawasan dari DPR.

Sedangkan, untuk masalah bantuan sosial kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19, lanjutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan DPR.

Pertama, Kartu PraKerja yang belum terealisir. Sementara korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus meningkat jumlahnya.

Dari mulai proses pendaftaran, adanya test, pelatihan yang diwajibkan dan pencairan dana Rp 600 untuk 4 bulan, serta dana evaluasi Rp 150 ribu nampaknya sangat rumit.

“Dan ini juga dibiarkan oleh DPR. Semangat awal Kartu PraKerja adalah baik untuk meningkatkan skill, tetapi di saat pandemi saat ini dimana pekerja yang ter-PHK atau yang dirumahkan tanpa upah sedang membutuhkan dana untuk hidup,” jelas Timboel Siregar.

Pemerintah malah melakukan test pada saat pendaftaran dan wajib ikut pelatihan yang harganya Rp 1 juta per orang bagi 5,6 juta peserta nantinya.

Harusnya, lanjut Timboel, DPR melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kartu Prakerja tersebut. Seperti meminta proses pendaftaran disederhanakan tanpa test. Lalu persyaratan yang berhak dapat Kartu Prakerja juga diperjelas.

Saat ini, persyaratannya hanya usia minimal 18 tahun, tidak sedang sekolah formal dan tidak mendapat bantuan lain dari Pemerintah.

Akibat dari persyaratan tersebut, jumlah pendaftar membludak. Ada karyawan sebelum di-PHK yang gajinya Rp 20 juta pun ikut daftar. Ada pekerja yang dapat pesangon Rp 70 juta ketika di-PHK pun ikut daftar.

“Ya, seharusnya Kartu Prakerja benar-benar membantu pekerja yang memang tidak mampu, jadi bisa tepat sasaran. Saya kira, pekerja dengan gaji Rp 20 juta lebih atau dapat pesangon besar ketika PHK tidak menjadi prioritas mendapatkan uang Rp 2,4 juta dari Kartu PraKerja,” tuturnya.

Demikian juga dengan dana Rp 600 ribu per bulan untuk 4 bulan yang akan diberikan. Total menjadi Rp 2,4 juta, diberikan tanpa memperhatikan kondisi si pekerja. Apakah single atau sudah berkeluarga? Semuanya disamakan dalam Kartu Prakerja yaitu Rp 600 ribu per bulan.

“Seharusnya ada pembeda antara pekerja yang single dan berkeluarga, agar Rp 600 ribu per bulan juga memberikan asas keadilan bagi yang punya anak,” kata Timboel.

Demikian juga, adanya alokasi Rp 1 juta untuk pelatihan. Menurut Timboel Siregar, memang baik jika memberikan pelatihan bagi korban PHK. Tetapi di saat seperti ini, pelatihan secara online kan tidak perlu sampai Rp 1 juta.

“Saya kira biaya pelatihan Rp 250 ribu sudah cukup karena dilakukan online. Sehingga sisa uang Rp 750 ribu-nya bisa diberikan untuk bantu biaya hidup pekerja yang ter-PHK, menambahkan yang Rp 2,4 juta tadi.  Apalagi dengan pelatihan online kan si peserta pelatihan perlu membeli kuota yang juga memerlukan uang. Biaya Rp 600 ribu per bulan pastinya menjadi fokus harapan pekerja yang ter-PHK atau yang dirumahkan tanpa upah, dibandingkan kebutuhan  pelatihan di saat ini,” terang Timboel Siregar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, konsumsi rata-rata per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 941.666 per bulan. Jauh lebih tinggi dari angka Rp 600.000 per bulan yang akan dikonsumsi oleh satu keluarga pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan yakni sekitar Rp 20.000 per hari untuk satu keluarga.

“Jadi, kalau pun ada pelatihan, ya alokasikan saja Rp 250 ribu, sehingga Rp 750 ribu-nya bisa menambah yang Rp 2,4 juta untuk 4 bulan, khususnya bagi pekerja yang sudah berkeluarga,” tuturnya.

Timboel Siregar menegaskan, semuanya itu hampir terluput dari pengawasan DPR. Seharusnya, semuanya wajib diawasi oleh DPR. Bukan malah dibiarkan seperti saat ini, sehingga ada dugaan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) antara perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut dengan Orang Dalam Istana.

“Kita juga enggak pernah tahu kapan ada proses lelang untuk pengadaan jasa pelatihan untuk Kartu Prakerja ini,” ujar Timboel Siregar.

Timboel Siregar melanjutkan, untuk bantuan Kartu Prakerja diberikan Rp 600.000 untuk 4 bulan, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Rakyat Miskin nilainya Rp 600 ribu juga, tapi untuk 3 bulan.

“Mengapa DPR membiarkan adanya perbedaan ini? Bukankah masyarakat miskin juga butuh biaya yang bisa jadi lebih dari 3 bulan di masa Covid-19  ini?” tanyanya.

Ketiadaan pengawasan dari DPR, lanjutnyta, juga terjadi pada pemberian insentif Pejak Penghasilan (PPh). Bagaimana juga pemerintah memberikan insentif PPh 21 hanya bagi pekerja di sektor pengolahan saja. Sementara semua sektor sudah terdampak.

“Mengapa DPR tidak bersuara agar sektor usaha lainnya dapat insentif PPh 21 dari Pemerintah?” lanjutnya.

Dan yang paling rawan lagi, lanjut Timboel Siregar, DPR  harus bisa dan serius mengawasi alokasi dana Rp 405,1 Triliun yang digelontorkan oleh Pemerintah dengan hitung-hitungan yang harusnya sudah diketahui oleh anggota parlemen.

Dari semua yang harus diawasi tersebut, menurut Timboel Siregar lagi, tentunya DPR punya hitung-hitungan, dan berani berdebat dengan pemerintah soal pelaksanaan mengatasi Covid-19.

“Khususnya untuk alokasi anggaran Rp 405,1 Triliun, anggota DPR harus punya hitungannya sendiri. Jangan hanya angguk-angguk kepala saja. Contohlah anggota DPR negara lain yang membawa whiteboard  dengan memberikan perhitungan-perhitungan versi mereka, untuk mengkritisi pemerintah sebagai implementasi fungsi pengawasan dan anggaran mereka. Jadi, stop saja dulu fungsi legislasi, dan fokuskan pada fungsi pengawasan dan anggaran,” tandas Timboel Siregar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan