Breaking News

Jangan Sampai Terabaikan Lagi, Presiden Terpilih Wajib Lindungi Masyarakat Pesisir

Jangan Sampai Terabaikan Lagi, Presiden Terpilih Wajib Lindungi Masyarakat Pesisir.

Masyarakat pesisir mewanti-wanti terpilihnya presiden 2019 untuk tidak mengabaikan perlindungan bagi masyarakat pesisir.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan, Presiden terpilih wajib melindungi masyarakat pesisir.




Pada Rabu, 17 April 2019, sebanyak 192.83 juta jiwa masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih telah memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, anggota DPR RI periode 2019-2024, anggota DPRD tingkat I dan tingkat II periode 2019-2024, serta anggota DPD RI periode 2019-2024.

Susan Herawati menyatakan, setelah mengikuti berbagai proses kampanye, perdebatan publik serta melakukan pemilihan secara langsung, masyarakat Indonesia diharapkan mendapatkan pembelajaran politik yang berharga sebagai bagian penting dari pengalaman berbangsa dan bernegara.

“Untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti, wajib memprioritaskan masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir di Indonesia. Berdasarkan catatan kami, jumlah mereka tercatat sebanyak 8.077.719 rumah tangga,” ungkap Susan, Sabtu (20/04/2019).

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, sebanyak 8.077.719 rumah tangga tersebut hidup di 12.827 desa pesisir di Indonesia telah terbukti menjadi pahlawan pangan bangsa yang tak bisa dianggap remeh.

Dengan jumlah tersebut, mereka adalah produsen perikanan terbesar di Indonesia. Diantara kontribusi penting mereka adalah menghadirkan ikan ke meja makan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmatinya setiap saat.

Menurut Susan, angka konsumsi ikan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi lantaran masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, terus bekerja memberikan supply ikan untuk masyarakat Indonesia.

“Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, mencatat konsumsi ikan masyarakat Indonesia tercatat sebanyak 50,69 kilogram per kapita,” tuturnya.

Dengan kontribusi yang begitu besar, masyarakat pesisir seharusnya menjadi subjek utama pembangunan.

“Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memastikan kehidupan mereka bebas dari perampasan ruang hidup, baik di tanah maupun lautnya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih wajib melindungi ruang hidup mereka,” tegas Susan.

Namun, fakta-fakta sepanjang empat tahun terakhir menunjukkan masyarakat pesisir seringkali menjadi korban kebijakan pembangunan.

“Pembangunan proyek reklamasi di 42 titik, pembangunan proyek pariwisata di sejumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proyek pertambangan di 26 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah terbukti merampas kehidupan mereka,” tutur Susan.




Dia mendesak Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010 dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang.

Susan juga menekankan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010 memberikan mandat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir beserta ruang hidup mereka.

Sementara itu, UU No. 7 Tahun 2016 memandatkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dengan cara-cara yang adil dan berkelanjutan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*