Jangan Paksakan Peradilan Sesat, Bebaskan Tujuh Tahanan Politik Papua

Kasus Makar Tujuh Tapol Papua

Jangan Paksakan Peradilan Sesat, Bebaskan Tujuh Tahanan Politik Papua. Foto: Tim Kuasa Hukum dari Koalisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Papua mendampingi Tujuh Tapol Papua. Ketujuh Tapol Papua itu yakni Buchtar Tabuni, Agus Kosai, Steven Itlay, Ferry Kombo, Alexander Gobai, Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin. Ada sebanyak 11 orang pengacara atau advokat yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua melakukan pembelaan terhadap 7 tapol Papua itu. Para Kuasa Hukum itu yakni Emauel Gobay, Yohanes Mambrasar, Yuliana Yabansabra, Wehelmina Morin, Latifah Anum Siregar, Gustaf R Kawer, Dodo Dwi Prabi, Fathul Huda Wiyashadi, Bernard Marbun dan Ni Nyoman Suratminingsih. (Ist).
Jangan Paksakan Peradilan Sesat, Bebaskan Tujuh Tahanan Politik Papua. Foto: Tim Kuasa Hukum dari Koalisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Papua mendampingi Tujuh Tapol Papua. Ketujuh Tapol Papua itu yakni Buchtar Tabuni, Agus Kosai, Steven Itlay, Ferry Kombo, Alexander Gobai, Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin. Ada sebanyak 11 orang pengacara atau advokat yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua melakukan pembelaan terhadap 7 tapol Papua itu. Para Kuasa Hukum itu yakni Emauel Gobay, Yohanes Mambrasar, Yuliana Yabansabra, Wehelmina Morin, Latifah Anum Siregar, Gustaf R Kawer, Dodo Dwi Prabi, Fathul Huda Wiyashadi, Bernard Marbun dan Ni Nyoman Suratminingsih. (Ist).

Tujuh tahanan politik (Tapol) Papua diminta segera dibebaskan. Ketujuh putra-putri asli Papua itu dituduh melakukan tindakan dugaan makar, sehingga diproses di pengadilan di Kalimantan Timur.

Jurubicara Koalisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Papua, Emanuel Gobay menyampaikan, proses peradilan dan persidangan yang dilakukan terhadap 7 tapol Papua itu adalah sesat dan tidak memiliki bukti atas tuduhan makar.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) ini, sebaiknya ketujuh tapol Papua itu segera dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. Sebab, selain tak ada bukti-bukti, proses peradilan yang dilakukan pun menyalahi tata cara peradilan di Indonesia.

“Kami menduga, jika pemaksaan proses peradilan ini adalah sesat. Sebaiknya dihentikan, dan segeralah bebaskan tujuh putra asli Papua yang dituduh melakukan makar ini,” ungkap Emanuel Gobay, Jumat (21/02/2020).

Emanuel menuturkan, pada Kamis 20 Februari 2020, tetap dipaksakan dan dilakukan persidangan kepada ketujuh tapol itu di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sidang lanjutan dengan pembacaan eksepsi dilakukan untuk para terdakwa yakni Buchtar Tabuni, Agus Kosai, Steven Itlay, Ferry Kombo, Alexander Gobai, Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin.

Para kuasa hukum terdakwa yang menamakan dirinya Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua membacakan eksepsi atau keberatan para terdakwa. “Kami para kuasa hukum yang membacakan eksekpsi para terdakwa,” ungkap Emanuel.

Ada sebanyak 11 orang pengacara atau advokat yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua melakukan pembelaan terhadap 7 tapol Papua itu. Para Kuasa Hukum itu yakni Emauel Gobay, Yohanes Mambrasar, Yuliana Yabansabra, Wehelmina Morin, Latifah Anum Siregar, Gustaf R Kawer, Dodo Dwi Prabi, Fathul Huda Wiyashadi, Bernard Marbun dan Ni Nyoman Suratminingsih.

Emnuel melanjutkan, sebelumnya, seminggu yang lalu pada 11 Februari 2020, ketujuh tapol Papua ini telah disidangkan dengan agenda dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Papua (Kejati Papua).

Dalam dakwaannya, JPU mendakwa ketujuh tapol Papua ini melakukan tindak pidana makar atau kejahatan keamanan negara dan penghasutan untuk berbuat pidana, dengan dugaan melanggar Pasal 106 KUHP, Pasal 107 ayat 1, 2; Pasal 110 ayat 1 KUHP, Pasal 160 KUHP dan Pasal 82A ayat 2, Pasal 59 ayat 3 huruf a, b dan ayat 4 UU Ormas 02 Tahun 2017.

Emanuel menegaskan, pada pokoknya pada sidang eksepsi ini tim penasehat hukum ketujuh tapol Papua mengajukan keberatan-keberatan atas semua dakwaan JPU yang didakwakan kepada para ketujuh tapol Papua.

Emanuel mengatakan, Tim Kuasa Hukum Ketujuh Tapol Papua juga telah membaca secara cermat seluruh surat dakwaan JPU. Dan telah melakukan penelaah hukum atas seluruh dalil-dalil hukum yang digunakan JPU.

“Kami menemukan adanya kesalahan prosedur pelaksanaan sidang perkara ketujuh tapol Papua ini dan juga dakwaan JPU tidak disusun sesuai ketentuan KUHAP tentang penyusunan surat dakwaan,” ungkap Emanuel.

Dia merinci, pelanggaran prosedural dalam persidangan itu yakni tentang kewenangan Pengadilan Negeri kelas 1 A Balikpapan dalam mengadili perkara tujuh tapo Papua ini.

“Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwewenang mengadili perkara tujuh tapol Papua ini karena tempat kejadian perkara atau lokus delicti berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Papua,” ungkapnya.

Sesui ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2, lanjutnya,  maka ketujuh tapol Papua ini wajib disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Dan bukan disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Bahkan, sebelumnya walaupun tujuh tapol Papua ini dipindahkan dari pengadilan Negeri Jayapura ke Pengadilan Negeri Balikpapan telah mendapatkan penetapan Fatwa Mahkma Agung RI melalui Fatwa Mahkwama Agung Ri Nomor 167/KMA/SK/X/2019, namun Fatwa Mahkama Agung ini sendiri dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang kuat.

“Sebab, penetapan Fatwa ini dilakukan tanpa mempertimbangkan pendatap atau saran dari keluarga ketujuh tapol, penasehat hukum dan ketujuh tapol ini sendiri,” ujar Emanuel.

Demikian juga alasan keamanan yang menjadi dalil utama lahirnya fatwa ini, katanya, juga tidak berdasar. Karena hingga saat ini kondisi keamanan di wilayah hukum pengadilan Jayapura aman-aman saja.

“Ini dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai sidang, termasuk tersangka lain dalam perkara rasisme juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura, yang semuanya berjalan normal seperti biasanya,” jelas Emanuel.

Anggota Tim Kuasa Hukum Koalisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Papua lainnya, Latifah Anum Siregar menjelaskan, dakwaan jaksa terhadap ketujuh tapol Papua itu tidak disusun berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 143 ayat 2 huruf b.

Yang mewajibkan dakwaan jaksa harus disusun secara cermat, lengkap dan jelas, dalam menguraikan kejadian perkara, serta juga pemisaan (splitsing) perkara tidak dilakukan berdasarkan ketentaun KUHAP Pasal 141 dan huruf b KUHP, dan Pasal 142 KUHAP.

“Dalam dakwaan JPU terhadap ketuju tapol Papua ini, jaksa tidak menguraikan waktu dan tempat kejadian perkara secara cermat, lengkap dan jelas. Ini dapat ditemukan dalam dakwaan Buktar Banuni, Agus Kosai dan Steven Itlay,” ungkap Latifah Anum Siregar.

Misalnya, dalam dakwaan Agus Kosai, JPU menjelaskan bahwa “…pada waktu yang tidak diketahui sekitar tahun 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2008 sampai tahun 2019…” 

Dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap ini membuat dakwaan JPU menjadi kabur,” ujar Latifah Anum Siregar.

Selanjutnya, sama halnya dalam pemisahan (splising) perkara, JPU melakukan pemisahan perkara tidak berdasarkan ketentuan KUHAP. Dalam dakwaan masing-masing tapol JPU menguraikan pra ketujuh tapol ini mekalukan tindak pidana secara bersama-sama oleh beberapa orang.

Misalnya, Agus Kossai dalam dakwaan JPU mengatakan ia melakuan tindak pidana bersama-sama dengan Buchtar Tabuni, Ferry Kombbo, Steven Itlay, Alexsander Gobai dan Victor Yeimo, dan juga dalam dakwaan Alexander Gobai.

Menurut Latifah Anum Siregar, JPU mengatakan Alexander Gobai melakukan tindak pidana bersama Hengky Hilapok dan Ferry Kombo, namum JPU tidak menggabungkan perkara mereka dalam satu berkas perkara.

Bahkan, lanjutnya, dalam pengunaan Pasal 110 sebagai suatu tindak pindana yang dilakukan secara bersama-sama, namun JPU tidak melibatkan pelaku lain dalam perkara ini.

Splitsing yang tidak bersdasarkan ketentuan hukum sebagaiman diatur dalam Pasal 141 dan huruf b adalah dakwaan menjadi tidak cermat,” urai Latifah Anum Siregar, sebagaimana juga disampaikan di dalam eksepsi mereka.

Dalam eksepsi ini, lanjut Latifah Anum Siregar, sebagai Tim Hukum, pihaknya juga mengajak majelis hakim yang memeriksa perkara ketujuh tapol Papua ini. Agar tidak hanya memeriksa perkara ini berdasarkan ketentuan-ketentauan hukum positif belaka, dan mendasari pemahamanya berdasarkan susunan dakwaan dalam lembar dakwaan yang diajukan oleh JPU.

“Karena jika hakim hanya mendasari pengamatannya berdasarkan dakwaan JPU semata, maka tentunya hakim tidak akan mampu mengetahui akar pokok masalah. Dan apapun proses hukumnya tidak akan memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua,” ujar Latifah Anum Siregar.

Lebih jauh dari itu, dia berharap, majelis hakim harus mampu melihat perkara ketujuh tapol ini secara luas. Yaitu bahwa perkara ketujuh tapol ini bersangkut paut dengan persoalan rasisme yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dan Ormas tertentu di Kota Surabaya pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2019.

Juga, lanjutnya lagi, ada masalah persoalan sejarah politik Papua yang menjadi persoalan konflik berlarut di Papua. Yaitu kebanyakan orang Papua masih mempersoalkan status politik Papua dalam NKRI, yang membuat mereka terus berjuang menuntut hak-hak politik mereka.

Tak luput, juga ada masalah pelanggaran HAM yang terus terjadi di Bumi Papua, namun belum satupun kasus diselesaikan secara adil oleh pemerintah.

“Juga ada masalah kesenjangan ekonomi, perampasan tanah adat dan investasi yang merugukan rakyat Papua. Ini semua haruslah menjadi faktor-faktor yang perlu diteliti dan dijadikan Majelis Hakim,” tutur Latifah Anum Siregar.

Anggota Kuasa Hukum Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua, Bernard Marbun menyatakan, dari uraian yang sudah dinyatakan dalam eksepsi, dapat disimpulkan bahwa prosedur-prosedur dilakukan dengan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAP.

“Sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah,” ujar Bernard Marbun.

Tim Hukum juga menegaskan, persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan itu salah alamat dan melanggar ketentuan.

“Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara terdakwa. Kemudian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Koalisi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Papua memohonkan kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi dari ketujuh tapol Papua melalui Kuasa Hukumnya itu.

Anggota Tim Kuasa Hukum, Ni Nyoman Suratminingsih menyampaikan, selain memohon agar diterima eksepsi, pihaknya juga menyatakan adanya proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tujuh tapol Papua itu yang salah dan cacat hukum.

“Karena itu, Majelis Hakim juga perlu menyatakan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tujuh tapol Papua ini adalah cacat hukum,” ujar Ni Nyoman Suratminingsih.

Selain itu, perlu dinyatakan bahwa PN Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara tujuh tapol Papua itu.

Majelis Hakim juga diminta menyatakan semua Surat Dakwaan dari JPU tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap.

“Karena itu, Majelis Hakim juga mesti menyatakan membebaskan semua para tapol itu dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik mereka,” tutup Ni Nyoman Suratminingsih.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*