Jangan Loyo, Gelar Video Conference Ke Seluruh Indonesia, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Kejaksaan Tingkatkan Public Trust

Jangan Loyo, Gelar Video Conference Ke Seluruh Indonesia, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Kejaksaan Tingkatkan Public Trust.
Jangan Loyo, Gelar Video Conference Ke Seluruh Indonesia, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Kejaksaan Tingkatkan Public Trust.

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh jajarannya di seluruh Indonesia untuk tidak loyo. Kejaksaan harus meningkatkan kepercayaan publik atau public trust kepada Korps Adhyaksa.

Hal itu ditegaskan ST Burhanuddin saat menggelar video conference dengan kejaksaan seluruh Indonesia yang dilaksanakan Pusat Penerangan Hukum  Kejaksaan Agung (Puspenkum) bekerja sama dengan Pusat Data Kriminal dan Teknolgi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan, di ruang Media Centre,  Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (30/01/2020).




Pada video conference kali ini, Jaksa Agung memberikan pengarahan kepada seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan kejaksaan.

Untuk Satker Bidang Pembinaan, Burhanudin menegaskan, sistem pengisian jabatan struktural harus mengedepankan kompetensi, prestasi, riwayat jabatan maupun jenjang karir yang telah dilalui oleh calon pemangku jabatan. Kriterian ini menjadi perhatian seksama dan konsekuen.

Kemudian, pendelegasian kewenangan mutasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, agar dapat digunakan sebaik-baiknya dan jangan disalahgunakan. Burhanuddin juga menekankan, dalam penerapannya tidak boleh mendasarkan kepada faktor like atau dislike.




Hal itu agar dapat dilakukan pembuatan atau perancangan bank data personil berisikan daftar kumpulan talenta para jaksa yang memiliki keahlian atau bakat di bidang-bidang tertentu.

“Bank data ini nantinya dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam memberikan pertimbangan ketika hendak mengangkat setiap aparatur kejaksaan pada jabatan-jabatan struktural,” ujarnya.

Burhanudin juga mengingatkan Bidang Pembinaan agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) kejaksaan terus diupayakan. Dengan mendorong setiap jaksa maupun pegawai kejaksaan yang memenuhi persyaratan, mengikuti program pasca sarjana (Doktoral dan Magister).




Terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja (Satker) Bidang Intelijen, Jaksa Agung Burhanudin menyampaikan, sebagai mata dan telinga pimpinan, Satker Intelijen Kejaksaan harus mampu menganalisa informasi secara optimal guna memberi masukan yang akurat kepada pimpinan.

Satker Bidang Intelijen Kejaksaan di seluruh Indonesia diingatkan agar senantiasa menyelenggarakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi saat pelaksanaannya.

Menyinggung tentang peran kejaksaan dalam pengamanan proyek-proyek pembangunan strategis, Jaksa Agung Burhanudin menyatakan, seluruh jajaran intelijen kejaksaan agar mendorong Pemerintah Daerah setempat untuk membuat semacam peraturan daerah (Perda) tentang proyek mana yang tergolong strategis.




“Hal ini semata-mata untuk mencegah jangan sampai jaksa terlalu jauh mencampuri urusan pengelolaan anggaran pemerintah daerah,” tegas Burhanuddin.

Sedangkan untuk Satker Bidang Pidana Umum, Jaksa Agung menyatakan agar setiap jaksa mempalajari dan memahami Undang-Undang Pemilu, khususnya Pilkada, dan peraturan lain yang terkait.

“Selain itu, dalam menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat seyogyanya betul-betul memperhatikan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat,” kata Burhanudin.




Untuk Satker Bidang Pidana Khusus, Jaksa Agung Burhanudin meminta jajaran di Satker ini mengoptimalkan produk penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

“Tetapi jangan sampai asal banyak penyidikan, apalagi sampai melakukan kriminalisasi kebijakan atau sekedar mencari-cari kesalahan pembuat kebijakan,” tegas Burhanudin.

Terhadap Satker Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Burhanudin mengakui, jaksa pengacara negara (JPN) sebagai primadona kejaksaan ke depan hendaknya dalam membuat produk seperti Legal Opinion (LO) dan Legal Assitent (LA) harus betul-betul dibuat secara professional. Dengan mendasarkan pada kontruksi yuridis formil serta dengan tetap menjaga integritas sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).




Sedangka untuk Satker Bidang Pengawasan, Jaksa Agung mengingatkan agar aparat kejaksaan, yang terdiri dari jaksa maupun tenaga tata usaha, tidak melakukan perbuatan tercela.

“Berikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” tutur Burhanuddin.




Video Conference ini juga dihadiri Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang merangkap sebagai Plh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI (Kabandiklat Kejaksaan Republik Indonesia) Setia Untung Arimuladi, Staf Ahli , Sekretaris JAM Intelijen, Sekretaris JAM Pengawasan, Sekretaris JAM Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI dan Kepala Pusat Penelitan dan Pengembangan Kejagung RI. Serta diikuti oleh seluruh Kajati dan Kajari  beserta jajarannya di seluruh Indonesia.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan