Jangan Jadi Judas Iskariot, Gereja Harus Tunjukkan Peran Dialogis Untuk Solusi Bermartabat Atas Konflik Bersenjata di Papua

Jangan Jadi Judas Iskariot, Gereja Harus Tunjukkan Peran Dialogis Untuk Solusi Bermartabat Atas Konflik Bersenjata di Papua

- in DAERAH, DUNIA, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
742
1
Jangan Jadi Judas Iskariot, Gereja Harus Tunjukkan Peran Dialogis Untuk Solusi Bermartabat Atas Konflik Bersenjata di Papua. - Foto: Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus (OSA), Sorong-Papua Barat, Pater Bernardus Bofiwos Baru.(Net)Jangan Jadi Judas Iskariot, Gereja Harus Tunjukkan Peran Dialogis Untuk Solusi Bermartabat Atas Konflik Bersenjata di Papua. - Foto: Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus (OSA), Sorong-Papua Barat, Pater Bernardus Bofiwos Baru.(Net)

Konflik Ideologi Politik Orang Asli Papua (OAP) dengan Pemerintah Indonesia, yang bermuara pada konflik bersenjata yakni operasi militer harus segera diselesaikan.  

Salah satunya dengan cara dialogis yang bermartabat yang dilakukan oleh Gereja di Papua. 

Hal itu ditegaskan Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus (OSA), Sorong-Papua Barat, Pater Bernardus Bofiwos Baru, menyikapi konflik bersenjata yang masih terus terjadi di wilayah paling ujung Indonesia itu. 

“Tidak bisa dibiarkan kekerasan bersenjata ini terus terjadi,” ujar Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus (OSA), Sorong-Papua Barat, Pater Bernardus Bofiwos Baru, Sabtu (30/10/2021). 

Bernardus menyebut, konflik bersenjata antara TNI bersama Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), baik secara langsung berupa Operasi Militer atau perang, mau pun berupa kekerasan Polisi terhadap kaum sipil pada saat unjuk rasa damai, telah mengakibatkan ratusan bahkan ribuan nyawa manusia melayang, terutama kaum perempuan, anak-anak dan orang tua. 

“Kejahatan perang ini harus diakhiri dan dihentikan. Tidak bisa dibenarkan bahwa kekerasan terhadap kemanusiaan ini terus terjadi,” ujarnya. 

Pembiaraan oleh Negara atas terjadinya kekerasan terhadap kemanusiaan ini, lanjut Bernardus, adalah suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat kecil yang tak berdosa. 

“Presiden harus berani mengambil langkah politik mengakhiri konflik kemanusiaan yang terlama di Indonesia ini,” lanjutnya. 

Presiden harus berani mengambil kebijakan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan bagi warganya, khususnya yang hidup di seluruh tanah Papua dari Merauke hingga Sorong.  

Ketika Presiden tidak berani mengambil kebijakan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan, katanya, maka kekerasan terhadap kemanusiaan terus terjadi dan terjadi lagi. 

“Lingkaran kekerasan terhadap kemanusiaan ini merugikan semua pihak, termasuk Negara,” imbuhnya. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi politik yang menyeluruh dan bermartabat. Sebuah solusi politik yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan bagi semua pihak. 

“Juga diperlukan sikap patriot perikemanusiaan dan perikeadilan yang harus dikedepankan, bukan sikap membalas kekerasan dengan kekerasan,” terangnya. 

Bernardus menekankan, dibutuhkan hati berperikemanusiaan seorang Presiden agar bisa menyelesaikan konflik bersenjata ini dengan jalan damai. 

Menurutnya, Pemerintah harus mempunyai kemauan politik tinggi (high politic will) untuk mengakhiri konflik bersenjata ini. 

Pater Bernardus menegaskan, pendekatan kekerasan bersenjata tidak akan, dan tidak pernah dapat menyelesaikan krisis kemanusiaan yang melanda dunia ini, termasuk di Papua. 

“Sejarah telah membuktikan bahwa kekerasan atau perang, apa pun bentuknya, hanya dapat diselesaikan dengan jalan damai, yaitu jalan dialog, atau jalan negosiasi,” ujarnya. 

Dialog atau negosiasi adalah jalan (via) atau medium yang bermartabat, yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan bersenjata yang terjadi selama ini di Papua. 

“Mengapa dialog atau negosiasi menjadi jalan utama penyelesaian konflik ini? Karena kita sebagai manusia memiliki martabat dan citra ilahi. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai yang bercitra dengan-Nya, yang memiliki akal budi, suara hati, kehendak bebas, dan pula mempunyai hak serta tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan,” ujar Bernardus. 

Berkenaan dengan dialog atau negosiasi ini, lanjutnya, Gereja hendaknya lebih berperan aktif mendorong semua pihak.  

Khususnya kedua belah pihak yang bertikai, yaitu pihak Pemerintah Indonesia dengan pihak orang asli Papua yang diwakili oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). 

Gereja  harus berperan aktif mengajak dan mendorong kedua belah pihak yang bertikai agar duduk bersama berdialog dan bernegosiasi mengakhiri kekerasan kemanusiaan ini. 

“Gereja jangan diam terhadap kekerasan ini. Gereja harus tampil mengajak dan mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk berdialog dan bernegosiasi melalui mekanisme yang disepakati bersama, dan dimediasi oleh pihak yang netral,” lanjutnya. 

Para pemimpin Gereja harus mendekati kedua pihak yang bertikai. Mengajak dan mendorong agar keduanya bersepakat mengakhiri kekerasan kemanusiaan ini dengan jalan dialog atau negosiasi, bukan dengan jalan operasi militer atau kontak senjata. 

Gereja harus berperan aktif mengajak pihak Pemerintah dan TPNPB-OPM melalui ULMWP agar berdialog bernegosiasi mengakhiri konflik bersenjata, yang berakibat pada krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. 

Bernardus menyebut, Format Dialog Negosiasi sebagaimana telah ditawarkan oleh Pater Dr Neles Tebay, melalui bukunya, “Dialog Jakarta-Papua” yang diterbitkan oleh SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Jayapura, 2009.  

Gereja hendaknya tidak menggantikan peran Pemerintah, apalagi menjadi “kaki tangan” Pemerintah, tetapi Gereja harus tetap berada pada posisinya sebagai perantara, bukan memihak salah satunya. 

Bernardus mengingatkan, Misi Gereja adalah misi keadilan dan perdamaian bagi kemanusiaan (justice and peace for humanity).  

Misi Gereja bukan demi memperjuangkan keamanan Negara melainkan memperjuangkan keadilan, perdamaian dan kemanusiaan. 

“Tokoh-tokoh Gereja tidak boleh menjadi penghianat atau Judas Iskariot yang menjual kekuasaannya demi misi duniawi,” ujarnya. 

Para pemimpin Gereja, kata dia, harus berperan aktif mengajak kedua belah pihak yang bertikai agar mengedepankan nilai-nilai kasih, persaudaraan dan kemanusiaan universal sebagai dasar pijakan untuk mengakhiri  konflik politik dan kekerasan bersenjata yang terus-menerus berkecamuk di seluruh tanah Papua hingga hari ini. 

“Jika politic will Pemerintah mencanangkan dialog dengan TPNPB-OPM melalui ULMWP, maka kekerasan bersenjata akan diakhiri. Dan terciptalah masyarakat yang hidup dalam damai dan persaudaraan sejati,” tandas Pater Bernardus Bofiwos Baru.(J-RO)

1 Comment

  1. Pingback: Pater Yance Yogi layak mendapatkan “Yap Thiam Hien” - WAGADEI.COM

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bakal Segera Diadili di Kursi Pesakitan, Ketua Yayasan Sekolah Pendeta Indonesia Timur Prof Dr Marthen Napang Dijebloskan Ke Rutan Salemba

Ketua Badan Pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat dan