Breaking News

Jangan Dikira Penanganan Karhutla Riau Sudah Beres, Pemerintah Daerah Lepas Tangan, Masyarakat Tak Dilibatkan, Bencana Asap Terus Terjadi

Ketua Dewan Pembina Inisiatif Hijau Untuk Masyarakat Sipil Indonesia (IHMSI) Provinsi Riau, Johnny Alprado Manurung: Jangan Dikira Penanganan Karhutla Riau Sudah Beres, Pemerintah Daerah Lepas Tangan, Masyarakat Tak Dilibatkan, Bencana Asap Terus Terjadi. Ketua Dewan Pembina Inisiatif Hijau Untuk Masyarakat Sipil Indonesia (IHMSI) Provinsi Riau, Johnny Alprado Manurung: Jangan Dikira Penanganan Karhutla Riau Sudah Beres, Pemerintah Daerah Lepas Tangan, Masyarakat Tak Dilibatkan, Bencana Asap Terus Terjadi.

Pemerintah Pusat dan masyarakat seluruh Indonesia jangan menganggap persoalan bencana asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sudah beres. Sampai kini masih terus terjadi.

Selain upaya Pemerintah Pusat yang kurang maksimal, tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (Pemda) pun tidak terjadi dalam penanganan Karhutla itu. Bahkan, stakeholders seperti masyarakat yang bisa berperan dalam penanganan Karhutla itu pun disingkirkan.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina Inisiatif Hijau Untuk Masyarakat Sipil Indonesia (IHMSI) Provinsi Riau, Johnny Alprado Manurung saat mendatangi sejumlah kantor Kementerian di Jakarta, Jumat (08/11/2019).

“Lah, kata siapa sudah beres? Enggak ada beres. Masih terus terjadi sampai sekarang kok. Asap dan kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Jangan dikira sudah beres. Belum,” tutur Johnny Alprado Manurung.

Aktivis Lingkungan dari Riau ini menegaskan, selama ini, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Riau, cenderung lepas tangan. Tidak proaktif juga untuk melakukan upaya mengatasi bencana asap dan Karhutla.

Padahal, kondisi itu terjadi di wilayah Provinsi Riau, dan menjadi kewajiban Pemerintah setempat juga untuk melakukan upaya serius mengatasi persoalan itu.

“Sepertinya Pemerintah daerah malah melarikan diri dari persoalan. Dan melemparkan tanggung jawab itu ke Pemerintah Pusat. Dibiarkan begitu saja. Apa fungsinya Pemerintah Daerah jika hanya melemparkan tanggung jawab saja bisanya,” beber Johnny Alprado Manurung.

Dia pun mempertanyakan fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus asap Harhutla di Riau itu. Menurutnya, seolah ada upaya saling berebut kavling dan berebut kuasa maupun sumber-sumber uang, yang sedang dipertaruhkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam persoalan ini. “Kasihan kami masyarakat yang malah jadi korban,” ujarnya.

Alasan yang kerap disampaikan pihak pemerintah daerah, lanjut Johnny Alprado Manurung, adalah soal uang. Yakni anggaran yang tidak dimiliki pemerintah daerah untuk urusan penanganan bencana asap dan Karhutla itu.

“Aneh sekali rasanya, kok mereka bilang uang tak ada. Defisit. Upaya apa yang masih bisa dilakukan? Harus ada upaya dong. Uang kemana sih? Anggaran begitu banyak. Sekedar tahu aja, untuk ijin-ijin tambang dan perkebunan maupun perusahaan-perusahaan kehutanan saja, banyak duit pemerintah itu. Kemana itu semua? Kok malah lepas tanggung jawab,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Johnny Alprado Manurung, ada kesan kuat, Pemerintah Pusat tidak mau berkoodinasi dengan Pemerintah Daerah. Dan sebaliknya. Bahkan, berupaya mengeliminir peran-peran masyarakat untuk terlibat menyelamatkan lingkungan dan hutan.

“Tidak pernah dilibatkan. Padahal, banyak juga yang bisa melakukan upaya penyelamatan dan berbagai tindakan lainnya yang dilakukan masyarakat. Memang aneh tindakan dan sikap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait bencana asap dan karhutla ini,” ujar Johnny Aprado Manurung.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*