Jangan Dibiarkan, Hasil Negosiasi Indonesia Dengan PT Freeport Harus Dikawal

Jangan Dibiarkan, PMKRI Akan Kawal Hasil Negosiasi Indonesia Dengan PT Freeport.

Hasil negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia perlu dikawal terus.

Meskipun tidak sesuai harapan banyak orang di Negara ini, bagaimana pun kedaulatan energi Indonesia tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya dengan penandatanganan kontrak.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Elmo Lodovikus Roe menyampaikan, jika kesepakatan itu tidak dikawal, dikhawatirkan nasibnya akan sama saja dengan yang terdahulu. Atau malah bisa lebih parah.

“PMKRI akan tetap mengawal hasil kesepakatan tersebut, dan kita juga berharap pemerintah menjaga aset nasional kita dari investasi yang merugikan bangsa. Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri,” ujar Elmo Lodovikus Roe, di Jakarta, Kamis (31/08/2017).

Menurut Elmo, poin kesepakatan yang telah diputuskan merupakan salah satu bagian penting menjaga kedaulatan energi Indonesia. Sehingga, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk penerimaan negara dan pembangunan nasional.

“Ini langkah penting bangsa kita dalam menjaga kedaulatan energi,” tutur Elmo.

Selama ini, katanya, publik Indonesia menunggu hasil kesepakatan bersama Freeport. “Bagi PMKRI, Freeport merupakan pintu masuk bagi Indonesia untuk menjaga aset dan sumber daya alam negara demi mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan energi,” ujar Elmo.

Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia telah menyepakati empat poin perundingan terkait dengan kelanjutan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Keempat poin itu adalah perpanjangan operasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), stabilitas investasi, serta divestasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan semua poin yang dibahas telah disepakati. Adapun beberapa hal yang masih dibenahi,  tinggal menunggu pembahasan teknis, misalnya jangka waktu pelepasan saham divestasi dan penerimaan negara.

“Mandat Pak Presiden, divestasi yang akan dilakukan Freeport menjadi 51 persen. Saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK (izin usaha pertambangan khusus) yang tidak bisa diubah sampai konsesi dan kontrak selesai,” ujar Jonan di kantor Kementerian ESDM.

Poin lain yang akan di-detail adalah stabilitas investasi. Yang jelas, dengan ketentuan yang baru, penerimaan negara dipastikan meningkat dari sebelumnya. Adapun dua poin lain, yakni perpanjangan operasi dan pembangunan smelter, sudah cukup jelas.

Freeport akan membangun smelter dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Sedangkan perpanjangan operasi akan dilakukan 2 x 10 tahun terhitung sejak operasinya berakhir pada 2021.

PT Freeport Indonesia memilih berstatus lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK). Dengan demikian, perusahaan tambang itu tidak akan kembali lagi ke kontrak karya (KK).

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjelaskan detail jenis pajak dan lain-lain yang akan dimasukkan ke lampiran IUPK Freeport Indonesia. Artinya, Freeport Indonesia akan berstatus IUPK. Sebelumnya, Freeport bisa memilih kembali ke KK dengan segala keistimewaannya jika tidak sepakat dengan empat poin perundingan.

Konferensi pers tentang perundingan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia digelar di kantor Kementerian ESDM hari Selasa, 29 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB, dan dihadiri CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi Djuraid.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*