Jangan Cuma Kesalahan Rakyat Yang Ditindaktegas, Kapolri Idham Azis Juga Harus Tindaktegas Wakapolri Gatot Eddy Pramono dan Para Polisi Yang Melanggar Maklumat Kapolri

Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang: Jangan Cuma Kesalahan Rakyat Yang Ditindaktegas, Kapolri Idham Azis Juga Harus Tindaktegas Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Para Polisi Yang Melanggar Maklumat Kapolri. Foto: Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat menghadiri resepsi pernikahan Kapolsek Kembangan, Kompol Fahrul Sudiana, pada Sabtu, 21 Maret 2020 lalu. (Istimewa).
Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang: Jangan Cuma Kesalahan Rakyat Yang Ditindaktegas, Kapolri Idham Azis Juga Harus Tindaktegas Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Para Polisi Yang Melanggar Maklumat Kapolri. Foto: Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat menghadiri resepsi pernikahan Kapolsek Kembangan, Kompol Fahrul Sudiana, pada Sabtu, 21 Maret 2020 lalu. (Istimewa). Foto: Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat menghadiri resepsi pernikahan Kapolsek Kembangan, Kompol Fahrul Sudiana, pada Sabtu, 21 Maret 2020 lalu. (Istimewa).

Kapolri Idham Azis diminta menindaktegas petinggi polri dan para anggota polisi yang melanggara Maklumat Kapolri di tengah pandemic Virus Corona atau Covid-19.

Hingga kini, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dianggap hanya pilih-pilih bulu dalam melakukan penindakan. Padahal, terutama di masa pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia, Idham Azis kerap lantang menyuarakan akan menindaktegas masyarakat yang tidak mematuhi Maklumat Kapolri.

Ketua Umum Komite Muda Nusantara (KMN) Johan Aritonang mendesak Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk segera menindaktegas Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy Pramono dan Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana serta anggota polri lainnya yang membangkang terhadap Maklumat Kapolri, lantaran menggelar dan mengikuti pesta pernikahan mewah di tengah pandemik Covid-19, pada Sabtu, 21 Maret 2020 lalu.

“Jangan kalau ke rakyat aja tampak garang dan tegas. Ke anggotanya sendiri yang jelas-jelas membangkang Maklumat Kapolri, kok tidak dilakukan tindakan tegas? Buktinya, sampai sekarang belum ada tindakan tegas Kapolri terhadap Wakapolrinya dan kepada Kompol Fahrul Sudiana dan sejumlah polisi lainnya yang melakukan dan mengikuti pesta pernikahan itu,” beber Johan Aritonang, Sabtu (10/04/2020).

Menurut Johan, masyarakat juga terus menyoroti pelaksanaan pesta pernikahan Kapolsek Kembangan, Kompol Fahrul Sudiana. Pasalnya, dalam pesta pernikahan yang digelar di tengah pandemi corona atau Covid-19 itu, dihadari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan pejabat lainnya, yang diduga melanggar Maklumat Kapolri.

Johan menilai, kehadiran Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono di acara itu secara tidak langsung dapat dianggap sebagai tindakan penerimaan atau membolehkan oleh pimpinan atas penyelenggaraan resepsi perkawinan pasca terbitnya Maklumat Kapolri.

Seharusnya, Wakapolri dapat mencegah terselenggaranya resepsi pernikahan itu, mengingat Wakapolri merupakan unsur pimpinan di Kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Eh, malah Wakapolrinya yang ikut pada resepsi pesta pernikahan Kapolsek Kembangan yang sangat meriah itu,” jelasnya.

Johan mengungkapkan, sebagaimana yang ditekankan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, ada alasan kuat sehingga mengeluarkan Maklumat Kapolri yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tersebut.

Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi menjadi dasar penetapan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona,” jelasnya.

Maka dengan adanya maklumat ini, lanjut Johan,  tentunya menjadi kabar baik karena menandakan bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian memiliki komitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus covid 19.

“Di dalamnya terkandung social distancing dan physical distancing. Oleh karena tidak dibenarkan penyelenggaraan keramaian, yang salah satunya seperti resepsi pernikahan Kapolsek Kembangan itu,” jelasnya.

Aktivis Kepemudaan ini menekankan, Maklumat Kapolri bukanlah perintah sembarangan. Terlebih perintah tersebut merupakan perintah dan kebijakan pimpinan tertinggi dari Kapolri dan Korps Bhayangkara sebagai lembaga.

“Makanya jika bicara etis dan kepatutan, siapapun sepanjang mereka anggota atau pejabat Polri dalam konteks kode etik dan disiplin Polri, wajib tunduk mutlak tanpa kecuali terhadap maklumat tersebut. Jika terbukti melanggar, bagi saya jika di hukum demosi atau pemberhentian dengan tidak hormat, adalah hal yang wajar,” imbuhnya.

Johan juga menambahkan, tidak hanya Kapolsek saja seharusnya yang dikenai sanksi kode etik atau disiplin, tetapi seluruh anggota atau pejabat Polri yang hadir.  Mereka semua tanpa kecuali wajib diperiksa Propam. Dan segera disidangkan tidak dalam waktu yang lama.

“Untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap Polisi, dan untuk menegakkan kedisiplinan polri yang selalu diucapkan Kapolri Idham Azis,” tegasnya.

Johan juga menyampaikan, pihaknya meminta klarifikasi resmi dan sekaligus adanya proses resmi melalui Divpropam Mabes Polri. Dalam menilai dan menindak apakah kehadiran Wakil Kepala Polri melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020, serta demi menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan