Jamwas M Yusni Perkenalkan Paradigma Pengawasan Jaksa Berbasis IT

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) M Yusni memperkenalkan sebuah sistem pengawasan jaksa berbasis pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) pada Rapat Koordinasi Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan Agung, di Hotel Veranda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) M Yusni memperkenalkan sebuah sistem pengawasan jaksa berbasis pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) pada Rapat Koordinasi Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan Agung, di Hotel Veranda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Untuk memperkuat pengawasan jaksa, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) M Yusni memperkenalkan sebuah sistem pengawasan jaksa berbasis pemanfaatan Informasi Teknologi (IT).

Hal itu dibeberkan Jamwas M Yusni saat mengikuti Rapat Koordinasi antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) dengan jajaran Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan perilaku Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, yang digelar di Hotel Veranda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Pada kesempatan itu, Jamwas menyampaikan arti pentingnya perubahan pola pengawasan dalam paradigma Cosultant and Cataliyst serta Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT).

Hal itulah yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan internal pada instansi pemerintah sebagai salah satu pilar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di Indonesia.

M Yusni memaparkan, pengawasan internal berperan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

“Dan kinerja dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Jamwas M Yusni.

Dengan adanya perubahan paradigm, pengawasan internal lingkungan instansi pemerintah dewasa ini telah mengalami perubahan yang signifikan, seiring dengan perubahan paradigma audit internal pada private company.

“Pada awalnya pengawasan internal berperan sebagai watchdog, yang kemudian berkembang menjadi consultant dan catalyst,” ujarnya.

Peran pengawasan sebagai watchdog bertujuan untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mencari penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang hasilnya berupa saran atau rekomendasi perbaikan.

Sedangkan peran pengawasan sebagai consultant bertujuan memberikan manfaat kepada organisasi melalui nasihat (advice) dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas manajemen organisasi.

“Melalui peran consultant ini diharapkan dapat memberikan pembinaan, bimbingan, serta saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi,” tuturnya.

M Yusni mengatakan, peran pengawasan sebagai catalyst berkaitan erat dengan quality assurance. Yaitu menjamin suatu kegiatan telah berjalan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Melalui peran quality assurance tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan secara berkelanjutan.

Menyikapi perkembangan dunia digital 4.0 dan visi misi Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, lanjutnya, warga Adhyaksa diharapkan menunaikan tugas secara lincah, simpel, cepat, serta adaptif, produktif dan kompetitif.

“Hal ini direspon oleh jajaran bidang pengawasan Kejaksaan Agung dengan membangun Aplikasi e-Lapdu guna mendukung kecepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ada Aplikasi Satu Data Pengawasan (SaDaP) untuk mendukung penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program sebagai sarana kemudahan dan pelayanan prima bagi masyarakat.

Melalui Aplikasi e-Lapdu tersebut, kata dia, penanganan laporan pengaduan masyarakat dari tahap penyampaian laporan hingga pelaksanaan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan secara elektronik.

“Dan menjadi bagian dalam proses bekerja, yang di dalamnya juga memuat penanganan laporan pengaduan masyarakat yang bersumber dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia,” jelas M Yusni.

Rapat Koordinasi Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan Agung itu dihadiri Jamwas, M Yusni dan jajaran Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, Ketua Komisi Kejaksaan Dr Barita Simanjuntak dan Jajaran Komjak.

Serta melibatkan narasumber Prof Amzulian Rifai selaku Ketua Ombudsman RI, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Akhiar Salmi dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Brigjen TNI Purnomo Sidi.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai. Dia mengapresiasi kinerja Pengawasan Kejaksaan.

“Bahwa pengawasan internal lebih baik daripada pengawasan oleh lembaga eksternal, dikarenakan pengawasan internal telah memiliki penguatan secara struktur, mengetahui tentang perubahan kultur aparat dan pihak yang diawasinya serta dengan adanya penggunaan IT dalam melakukan pengawasan bisa menjadi optimal pengawasannya,” tutur Prof Amzulian Rifai.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan