Jamwas Amiryanto Eksaminasi Perkara-Perkara Menyangkut Keadilan Rakyat Kecil

Jamwas Amiryanto Eksaminasi Perkara-Perkara Menyangkut Keadilan Rakyat Kecil

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
33
0
Jamwas Amiryanto Eksaminasi Perkara-Perkara Menyangkut Keadilan Rakyat Kecil. - Foto: Dr Amiryanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas).(Net)Jamwas Amiryanto Eksaminasi Perkara-Perkara Menyangkut Keadilan Rakyat Kecil. - Foto: Dr Amiryanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas).(Net)

Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) Amiryanto menyampaikan, pihaknya sedang melakukan eksaminasi terhadap sejumlah perkara yang melibatkan masyarakat bawah, yang ditangani oleh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Eksaminasi ini, menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) ini, juga akan melihat, sejauh mana Jaksa menerapkan restorative justice, sebagaimana dicanangkan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.

Amiryanto juga meminta masyarakat agar memandang luas persoalan hukum dua kasus yang sempat viral ditangani  Kejaksaan. Yakni di Kejaksaan Negeri di Lombok Tengah terkait kasus pengrusakan Pabrik Pengolahan Tembakau oleh empat terdakwa Ibu Rumah Tangga (IRT), dan kasus penebangan kayu jati yang ditangani Kejaksaan Negeri Sopeng di Sulawesi Selatan.

Karena kedua kasus itu telah sesuai dengan ketentuan hukum dan bahkan telah dilakukan upaya penanganan secara restorative justice. Kini, empat ibu rumah tangga sudah dialihkan status penahanannya hakim Pengadilan di Praya Lombok Tengah.

“Kami menunggu hasil eksaminasi perkara tersebut apakah ada pelanggaran SOP yang dilakukan, jika ada maka bidang Pengawasan baru akan bergerak melakukan pemeriksaan. Apakah nanti diadakan inspeksi kasus atau nanti pemanggilan kita tunggu saja hasil eksaminasi,” jelas Jamwas Amiryanto, Kamis (25/02/2021).

Sejauh ini, lanjut mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini, pihaknya belum mengetahui apakah langkah eksaminasi sudah dilakukan atau belum. Karena ini masalah teknis, maka harus ada langkah dari Bidang Tindak Pidana Umum terlebih dahulu.

“Baru nanti jika ada laporan hasil eksaminasinya kita baru bergerak inspeksi kalaupun ada pelanggaran SOP,” kata Amiryanto.

Dikatakan, selama aturan dalam penanganan dipatuhi, maka tidak ada masalah. Jaksa Agung ST Burhannudin sendiri, ungkap Amiryanto, seringkali menyampaikan pesan agar seorang jaksa harus peka dan mampu menciptakan perdamaian, ketentraman di tengah masyarakat.

Pimpinan harus menjadi role model, memiliki profesionalitas dan integritas, wicaksana, hidup sederhana. Memberi contoh yang baik dan berani menegur bawahan dalam menegakkan disiplin dalam penanganan perkara serta memperhatikan kearifan lokal, bukan bersikap sebaliknya.

Viralnya dua kasus pidana yang menjadikan tersangka Ibu Rumah Tangga dan ada tersangka sedang menyusui anaknya dan kasus Kayu Jati di Hutan Lindung di Kejaksaan Negeri Sopeng, di mana tersangkanya sudah usia lanjut, sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Sementara dalam kasus pencurian kayu di Kejari Sopeng, Amiryanto menilai kasus ini harus dilihat secara luas juga. Karena tersangka menebang kayu di hutan lindung, di mana Bupati di sana saja sudah meminta agar dilakukan tindakan hukum untuk mengawasi hutan lindung, sehingga tidak terjadi kerusakan.

“Namun dalam penanganan harus bersikap bijak dan humanis sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Amiryanto menegaskan, bidang pengawasan tidak diam dengan viralnya kasus ini. Walaupun dari laporan yang masuk, katanya, sebelumnya jaksa sudah meminta tersangka untuk mengajukan permohonan, ada penjamin dan sudah diarahkan oleh JPU melalui instrumen restroaktif justice tetapi tidak mau.

“Nah tentu penanganan harus bijaksana,” kata Amiryanto.

Dikatakan Amir, Jaksa selain menerapkan hukum acara, namun dari sisi tujuan hukum haruslah bijaksana, humanis mampu membuat ketentraman di tengah masyarakat.

“Dan saya juga minta masyarakat yang tidak mengerti hukum, jangan ikut meramaikan berkomentar, sehingga menimbulkan keresahan dan tidak memberikan kepastian hukum,” tandas Amiryanto.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like