‘Jamuan Makan Siang’ Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice di Kejari Jaksel, Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan: Kalau Mau, Laporkan Pengacaranya Aja Dulu

‘Jamuan Makan Siang’ Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice di Kejari Jaksel, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan: Kalau Mau, Laporkan Pengacaranya Aja Dulu. – Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan.(Net)
‘Jamuan Makan Siang’ Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice di Kejari Jaksel, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan: Kalau Mau, Laporkan Pengacaranya Aja Dulu. – Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan.(Net)

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan menyarankan, terkait viralnya foto ‘Jamuan Makan Siang’ bagi para jenderal polisi yang merupakan tersangka kasus red notice  buronan kakap Djoko Soegiarto Tjandra di kantornya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna, ada baiknya Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung memeriksa Kuasa Hukum atau Pengacaranya tersangka, yakni Petrus Ballapattiyona. Sebab, pengacara itu yang mengunggah dan menjadi viral lewat Facebook.

“Saya kira yang perlu dilaporkan atau diperiksa itu ya Advokatnya. Sebab, yang meng-upload di media sosialnya kan pengacaranya,” ujar Trimedya Panjaitan, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Menurut Trimedya Panjaitan, urusan makan siang seperti itu standar dan juga kewajiban Jaksa. Apalagi jika melakukan pemeriksaan atau serah terima tersangka sampai melewati jam makan siang.

“Kalau makan siang itu kan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memang ada kewajiban untuk memberikan makan siang bagi orang yang diperiksa apabila sudah jam makan siang. Dan itu ada anggarannya kok,” ujarnya.

Meski begitu, jika makan siang yang dimaksud adalah berupa jamuan makan siang, lanjutnya, hal itu yang menjadi pertanyaan publik.

“ Kita juga dulu sewaktu mendampingi klien, ya begitu. Dikasih makan siang, berupa nasi kotak memang. Yang ini kan memang yang agak berlebihan karena prasmanan. Saya kira, pihak Kejaksaan Agung sudah merespon dan memberikan penjelasan terkait pemberian makan siang seperti itu,” tutur Trimedya Panjaitan.

Politisi partai berlambang banteng ini melanjutkan, perilaku sesama aparat penegak hukum, apalagi berpangkat jenderal, sering kali menjadi sorotan masyarakat.

Apalagi jika itu sedang berkenaan dengan pengusutan perkara hukum. Hal itulah yang perlu dijelaskan oleh Kejaksaan kepada publik.

“Jadi memang, di sejumlah instansi, masih ada perasaan saling menghargai itu. Itu hal yang wajar saja menurut saya sih. Sebab, orang mencapai bintang atau menjadi jenderal itu kan tidak mudah. Bukan berarti proses hukumnya jadi bermasalah,” jelasnya.

Misalnya, lanjut pria yang akrab disapa Trimed itu, bisa saja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna itu pernah sama-sama bertugas di masa lalu dengan tersangka.

“Kita kan enggak tahu. Jadi sudah saling kenal. Itu misalnya,” ucapnya.

Namun begitu, Trimed menepis ada upaya melanggar hukum dalam hal jamuan makan siang itu.

“Hubungan baik itu ya kalau untuk hal-hal seperti makan siang, saya kira tidak akan mempengaruhi proses hukum. Itu hanya sikap yang wajar kepada orang yang memiliki pangkat, itu hal yang biasa saja,” ujarnya.

Lagi pula, kasusnya sudah P21. Artinya, tidak ada lagi upaya mempermainkan kasus itu, sebab segera sudah akan disidangkan.

“Itu proses penyerahan tahap dua kan. Ya karena menunggu serah terima sambil berproses, kebetulan tepat sudah waktunya makan siang. Ya dikasih makan siang,” ujar Trimedya.

Trimedya tidak melihat, ada sikap atau perilaku berlebihan yang dilakukan jaksa kepada jenderal polisi dalam memberikan makan siang itu.

Karena itu, kata dia, terlalu jauh jika menyebut ada yang melanggar dalam penjamuan makan siang itu.

“Sebetulnya bukan soal perilaku yang berbeda. Wajar saja sih menurut saya, jika berhadapan dengan jenderal, ya mendapat perhatian. Coba tanya aja, mudah enggak mencapai jenderal itu? Kan enggak mudah. Itu semacam cara pendekatan saja. Itu pendekatan yang manusiawi saja itu,” ujarnya.

Yang pasti, lanjutnya, dalam proses hukumnya mesti sama di muka hukum. Dan memang, katanya lagi, perlu terus diawasi bagaimana proses hukumnya.

“Apakah diperlakukan sama di muka hukum atau tidak. Soal makan siang itu, saya kira tidak terlalu bermasalah. Dan itu memang ada anggarannya untuk makan siang,” ucapnya.

Sejauh ini, dirinya belum melihat adanya pelanggaran. Dan memang, untuk memastikan, Trimedya mempersilakan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan untuk mengecek dan melakukan pemanggilan kepada Kajari Jakarta Selatan.

“Ya itu tadi, mungkin pendekatannya saja. Menghadapi jenderal dengan menghadapi orang biasa ya mungkin Jaksa melakukan pendekatan yang diperlukan. Sejauh tidak menjadi masalah, saya kira ya tidak masalah,” tandasnya.

‘Jamuan Makan Siang’ Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice di Kejari Jaksel, Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan: Kalau Mau, Laporkan Pengacaranya Aja Dulu. – Foto: ‘Jamuan Makan Siang’ kepada Jenderal Polisi tersangka kasus Red Notice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).(Net)
‘Jamuan Makan Siang’ Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice di Kejari Jaksel, Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan: Kalau Mau, Laporkan Pengacaranya Aja Dulu. – Foto: ‘Jamuan Makan Siang’ kepada Jenderal Polisi tersangka kasus Red Notice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).(Net)

Foto ‘Jamuan Makan Siang’ viral setelah Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan suap pemberian surat jalan dan penghapusan red notice kepada buronan kakap Djoko Soegiarto Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, yakni Petrus Bala Pattyona, mengunggah foto ‘acara makan siang bersama’, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Brigjen Pol Prasetijo Utomo bersama pengusaha Tommy Sumardi dan dirinya.

Dalam unggahannya itu, Petrus menyebut momen di foto-foto adalah saat Kajari Jakarta Selatan menjamu ketiga tersangka saat proses pelimpahan berkas perkara tahap II.

“Sejak saya menjadi pengacara tahun 1987, baru sekali ini di penyerahan berkas perkara tahap dua – istilahnya P21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh kepala kejaksaan,” tulis Petrus sebagaimana dikutip dari akun Facebooknya.

“Jumat 16/10/2020 tepat jam 10 para penyidik Dittipikor Bareskrim bersama tiga tersangka (Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi) dalam kaitan penghapusan red notice Joko S. Chandra tiba di Kejaksaan Negeri Jaksel,” tambahnya.

Dalam unggahan itu, Petrus mengungkapkan Kajari Jakarta Selatan juga sempat meminta maaf kepada ketiga tersangka red notice saat hendak diminta memakai rompi tahanan.

“Seusai makan siang Kajari menghampiri kami dan menyerahkan baju tahanan Kejaksaan ke kedua TSK, sambil menjelaskan, mohon maaf ya jenderal, ini protap dan aturan baku sebagai tahanan kejaksaan. Kedua Tsk langsung menerima, membuka baju dinas untuk mengenakan baju tahanan, karena Pak Kajari bilang dipakai sebentar karena di loby banyak wartawan yang meliput dan ini demi kebaikan Bersama,” tulisnya.

Petrus Bala Pattyona, kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa jamuan makan yang diberikan Kejari Jakarta Selatan saat penyerahan tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap II) pada Jumat (16/10) adalah hal biasa.

“Itu acara P21 Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Jaksel lalu, pas makan siang sesudah Shalat Jumat, kami dikasih soto Betawi. Padahal biasa-biasa saja, cuma jadi heboh seolah-olah perlakuan istimewa,” jelas Petrus.

Hal ini menyulut sorotan masyarakat terkait kinerja Kejaksaan dan Kepolisian. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai perjamuan antara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo serta Irjen Pol Napoleon Bonaparte janggal.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, tindakan tersebut diduga telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

“Dalam aturan tersebut ditulis bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil,” ujarnya.

Pertanyaan sederhana terkait dengan perjamuan tersebut, kata Kurnia, adalah apakah perlakuan itu dilakukan terhadap seluruh tersangka yang ada pada wilayah kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau tidak.

Sebelumnya juga, publik menyoroti adanya pengenaan borgol bagi masyarakat yang terjerat hukum, sedangkan para jenderal itu tidak dikenakan borgol.

Demikian pula, adanya informasi bahwa Barang Bukti dari henpon milik tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari hilang.

Rangkaian ini semua, menimbulkan pro kontra, praduga dan prediksi atas pengusutan kasus ini. Apakah jenderal dan pejabat diperlakukan berbeda di muka hukum dibandingkan masyarakat biasa? Masyarakat harus terus turun tangan untuk mengawasi dan memastikan proses penegakan hukum.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan