JAM Pidsus Raih WBK, Adi Toegarisman: Kami Tegaskan Tidak Ada Istilah Bermain-main

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) M Adi Toegarisman mengapresiasi penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan Kemenpan RB kepada Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kendati demikian, Dia pun berharap dukungan dari masyarakat sekitar atas penetapan tersebut.

Diketahui, Pidsus Kejagung merupakan salah satu dari ratusan unit kerja eselon 1 di seluruh Indonesia yang meraih WBK. Sementara di lingkungan Kejaksaan, di unit kerja eselon 1, baru Pidsus Kejagung dan Badan Diklat yang meraih WBK.

Kepada wartawan usai menerima WBK dari Menpan RB Syarifuddin, Adi mengatakan bahwa dukungan yang dibutuhkan adalah pengertian masyarakat.

“Ketika kita masuk zona integritas program WBK, masyarakat harus memahami bahwa kami sudah berubah. Dan kami tegaskan tidak ada istilah bermain-main,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Artinya, kata Dia, masyarakat jangan pernah lagi mencoba untuk ‘menggoda’ aparat jaksa di lingkungan Gedung Bundar Kejagung.

Adi menambahkan, setelah penetapan WBK program Pidsus berikutnya adalah memasuki Zona Integritas dengan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Jajaran kami di Pidsus harus mencapai target WBBM yang akan dievaluasi dalam waktu satu tahun ke depan,” ujarnya.

Selanjutnya, jajaran Pidsus di seluruh Indonesia ditargetkan untuk masuk dalam zona WBK sesuai dengan instruksi Jaksa Agung.

“Saya akan mendorong seluruh Aspidsus di Kejati dan Kasi Pidsus di Kejari seluruh Indonesia untuk mengikuti program WBK,” kata Adi.

Ditanya soal kaitan WBK dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan, Adi mengatakan sebelum Pidsus Kejagung berpredikat WBK, sejak tahun lalu jajarannya sudah mencanangkan penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan berkualitas.

“Saya kira itu program yang nyambung dengan WBK, artinya program WBK di kami tidak hanya sekadar mengikuti atau seremonial, tetapi sudah mulai mewujudkan dengan program menangani perkara dengan berkualitas,” katanya.

Menurutnya, kualitas yang dimaksud adalah semua aspek penegakan hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, secara teknis dan SOP, terukur dan memiliki parameter yang baku.

“Pidsus sudah membuat surat petunjuk teknis bagaimana perkara yang berkualitas. Sudah menjadi panduan seluruh Indonesia. SOP juga kami sudah buat. Penanganan perkara korupsi perlu ketegasan tapi bukan arogansi. Penanganan tipikor akan menumpas ketidakjujuran, jadi harus jujur terlebih dahulu,” pungkasnya.

Saat ini ada 13 unit kerja di Kejaksaan RI yang berpredikat WBK. Rinciannya, satu Kejati, sepuluh Kejari, dan JAM Pidsus serta Badiklat Kejaksaan RI.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan