Jaksa Sedang Usut Kasus Korupsi Kakap, Masa Pensiunnya Dipercepat, Jampidsus M Adi Toegarisman Kok Diamputasi?

Jaksa Sedang Usut Kasus Korupsi Kakap, Masa Pensiunnya Dipercepat, Jampidsus M Adi Toegarisman Kok Diamputasi?
Jaksa Sedang Usut Kasus Korupsi Kakap, Masa Pensiunnya Dipercepat, Jampidsus M Adi Toegarisman Kok Diamputasi?

Proses pengusutan dugaan Mega Korupsi Jiwasraya masih berjalan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Di gedung itulah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) beraktivitas sehari-harinya.

Pengusutan kasus yang ditaksir sudah menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 13,7 triliun itu meledak ketika M Adi Toegarisman masih menjadi Jampidsus aktif.




Bersama Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) itu dianggap mampu menangani kasus dugaan korupsi super kakap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pak Adi, demikian Jampidsus M Adi Toegarisman biasa disapa, yang biasanya nongol memberikan keterangan kepada awak media kala dicegat keluar dari Gedung Bundar, tiba-tiba tak tampak lagi di Kejaksaan Agung.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman menyampaikan, pihaknya mendapat informasi kalau Jampidsus M Adi Toegarisman dipaksa segera pensiun.




Memang, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) itu sudah akan memasuki purna bakti sebagai jaksa pada bulan Februari 2020 ini.

“Namun, kan belum tiba waktunya Jampidsus M Adi Toegarisman pensiun. Masih di bulan Februari 2020 jatuh masa pensiunnya,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Selasa (28/01/2020).

Haris Budiman menduga, percepatan masa pensiun Jampidsus M Adi Toegarisman ada kaitannya dengan proses pengusutan kasus korupsi kakap di PT Asuransi Jiwasraya itu.




Soalnya, Kejaksaan Agung mengakui, kasus itu bergulir karena laporan dari Rini Soemarno yang pada periode pemerintahan kemarin menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Nah, Pak Jampidsus M Adi Toegarisman ditekan. Dan mungkin terus mendapat tekanan, supaya mantan Menteri BUMN Rini Soemarno itu juga diperiksa oleh Pidsus Kejaksaan Agung. Itu info pertama yang kami peroleh mengenai percepatan M Adi Toegarisman dipensiunkan,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Haris Budiman, faktor yang paling menarik adalah Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro alias Bentjok.




Bos PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kakap PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Haris, Taipan satu ini dikenal licin dan licik. Banyak rekan dan kawannya yang berada di posisi-posisi puncak di ketentaraan, kepolisian, kejaksaan, partai politik, bahkan di Kabinet. Perkawanan itu dipelihara oleh Benny Tjokro terus menerus. Bahkan, Benny tak segan-segan memberikan uang yang banyak, asalkan sepak terjang dan bisnisnya tidak diusik.

“Siapa sih yang tak tahu Benny Tjrokrosaputro? Taipan kaya raya dengan bisnis ada di mana-mana. Sepak terjangnya sudah sangat santer di Republik ini. Nah, Jampidsus M Adi Toegarisman berani menetapkan Benny Tjokro sebagai tersangka, dan memasukkannya ke bui,” jelas Haris.




Lihat saja betapa kuatnya Benny Tjokrosaputro merawat para pejabat agar melindungi dirinya dari persoalan hukum. Contohnya, lanjut Haris, yang jadi Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi kakap Jiwasraya itu saja adalah seorang mantan petinggi di Kejaksaan Agung. Mantan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (Waja) Muchtar Arifin adalah salah seorang Kuasa Hukum Benny Tjokro.

Haris melanjutkan, faktor penunjang ketiga yang mempercepat pemaksaan pensiun segera bagi M Adi Toegarisman dari Jampidsus adalah dugaan kasus korupsi kakap di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau  ASABRI (Persero).

PT ASABRI (Persero), adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.




Menkopolhukam Mahfud MD melontarkan adanya dugaan korupsi yang tak kalah kakapnya dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jika PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dirampok besar-besaran hingga ditaksir merugikan Negara mencapai Rp 13,7 triliun, maka di PT ASABRI (Persero) paling tidak ada dugaan korupsi sebesar Rp 10 triliun.

“Itu Pak Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan ada korupsi kakap di PT ASABRI. Mencapai Rp 10 triliun. Nah, infonya, Jampidsus M Adi Toegarisman juga hendak mengambil dan membongkar kasus dugaan korupsi di PT ASABRI itu,” ujar Haris Budiman.

Oleh karena itulah, kata dia lagi, tiga faktor utama itulah yang mempercepat M Adi Toegarisman dipensiunkan dari Jampidsus.




“Semua kakap. Dan jika diusut, akan membuat seantero negeri ini heboh, bahkan akan sangat super heboh. Dan mungkin akan menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat. Tentulah ini tidak disukai oleh pihak-pihak itu. Maka, M Adi Toegarismanlah yang harus dikorbankan,” imbuhnya.

Karena itu, dikatakan Haris lagi, alasan yang menyebut bahwa M Adi Toegarisman hanya cuti sementara karena menjalankan Umroh ke Tanah Suci, sehingga posisi Jampidsus diserahkan kepada seorang Pelaksana Harian (Plh) Jampidsus yakni Ali Mukartono, menjadi sangat tidak relevan.

“Jadi, ya perhatikan sajalah. Apakah pengusutan kasus-kasus korupsi kakap yang ditangani Kejaksaan akan masuk angin? Melempem dan malah kian tak jelas? Masa pensiun dipercepat terhadap Jampidsus M Adi Toegarisman inilah salah satu indikatornya. Modus seperti itu sudah sering terjadi kok. Tidak sulit melacaknya. Jangan sampailah pengusutan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini juga akan begitu-begitu saja,” tandasnya.




Ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi langsung ke Jampidsus M Adi Toegarisman, mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung itu tidak memberi respon.

Keluarkan Surat Plh Jampidsus ke Ali Mukartono, Jaksa Agung ST Burhanuddin Ijinkan M Adi Toegarisman Laksanakan Umroh

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Ali Mukartono menjadi Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung, mengambilalih  posisi M Adi Toegarisman yang tengah giat-giatnya melakukan pengusutan kasus korupsi kakap PT Asuransi Jiwasraya (Persero).




Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Ali Mukartono menjadi PlH Jampidsus untuk melaksanakan tugas Jampidus dengan alasan M Adi Toegarisman akan berangkat ibadah umroh pada 22-31 Januari 2020.

“Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujar Burhanuddin dalam surat perintahnya Rabu, 22 Januari 2020.

Surat Perintah Jaksa Agung itu Nomor Prin-008 IA/JA/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang berlaku sejak Rabu, 22 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Sedangkan, memasuki bulan Februari 2020, M Adi Toegarisman sudah memasuki masa pensiun.




Tanpa M Adi Toegarisman Kejagung Yakin Bisa Usut Tuntas Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung memastikan akan transparan dalam seluruh proses penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyatakan hal itu. Meskipun, Jampidsus M Adi Toegarisman yang mengomandani pengusutan kasus korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah itu sedang pergi menunaikan ibadah umroh.

“Ya transparan, seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.




Dalam perkara Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan lima tersangka kasus Jiwasraya, yaitu Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Persero Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, serta mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim.

Sedangkan mengenai adanya kemungkinan Kejaksaan Agung akan memanggil dan memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin jauh-jauh hari sudah menepisnya.




“Belum sampai sana, saya akan memeriksa saksi-saksi yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana dulu,” ujar ST Burhanuddin, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2020.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu menegaskan, belum ada relevansi Rini Soemarno dengan kasus tindak pidana Jiwasraya tersebut. Ia menyebutkan, pemeriksaan Rini mungkin saja dilakukan kalau lingkaran saksi yang diperiksa mengarah ke sana. “Tapi sampai saat ini belum ada,” ujar ST Burhanuddin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*