Breaking News

Jaksa Agung Serahkan Kapal Rampasan MV Silver Sea 2 ke Menteri Susi

Soal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Berbeda Pemahaman dengan Komnas HAM.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan barang rampasan milik Negara berupa kapal MV Silver Sea 2 kepada Kementerian Kekuatan dan Perikanan (KKP). Penyerahan yang berlangsung di Aula Sasana Pradana Gedung Utama Kejagung itu ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan asset yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang membutuhkan dalam hal ini KKP.

“Ini adalah wujud dari sinergitas kerjasama antara aparat penegak  hukum khususnya kejaksaan dengan KKP. Tentunya sampai kepada saat penyerahan kapal ini kepada Ibu menteri KKP, ada proses hukum yang cukup panjang. Dan perjuangannya cukup keras sehingga akhirnya alhamdulillah kita bisa rampas kapal itu,” kata Prasertyo, seusai penandatanganan Serah Terima Kapal MV Silver Sea 2, Kamis (14/02/2019).

Prasertyo menjelaskan, penandatanganan tersebut dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan, dimana barang rampasan kapal MV Silver Sea 2 beserta isinya dan dokumen-dokumen kapal dengan nilai sebesar Rp 11,7 miliar yang berasal dari tindak pidana perikanan atas nama Yotin Kuarabiab, sesuai putusan Pengadilan Negeri Sabang dengan Nomor: 21/PID.Sus/2017/PN.SAB tanggal 19 Oktober 2017 telah ditetapkan status penggunaannya sehingga dapat diserahkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pelaksanaan tugas KKP.

“Bukan hanya kapalnya tetapi juga ikannya yang dimuat dalam kapal itu dan kita berhasil lelang, kita jual seharga 20 miliar rupiah dan uangnya sudah kita setorkan ke kas negara. Kapal itu pun nampaknya Ibu Menteri KKP juga berminat dipergunakan untuk kepentingan transportasi, pendidikan dan riset,” ujarnya.

Dia juga mengatakan fenomena berbagai tindak pidana yang terjadi di kawasan perikanan, yakni tindak pidana perikanan (Ilegal Fishing) telah menjadi ancaman serius yang acapkali memberikan dampak multi dimensi seperti kerusakan lingkungan hidup, hilangnya biota laut serta menimbulkan kerugian ekonomis yang pada akhirnya meruntuhkan kedaulatan Indonesia di laut, terlebih menjauhkan dari cita-cita besar sebagai poros maritim dunia.

“Jadi keberadaan barang sitaan, rampasan dan benda sita eksekusi sebagai aset tidak terpisahkan dari penanganan dan penyelesaian suatu perkara. Cara pandang itu diharapkan menginisiasi munculnya upaya semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik disetiap tahapan penegakan hukum, untuk menjaga dan mempertahankan agar nilai aset menjadi tidak berkurang, dapat segera dikelola dan dipergunakan,” katanya.

Sementara itu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengapresiasi kinerja kejaksaan dalam memberantas tindak pidana perikanan (fisheries crime) yang marak belakangan ini.

“Butuh keberanian dan kecerdasan seorang jaksa untuk menuntut perampasan kapal kepada majelis hakim, disaat kita sadari bahwa banyak kelemahan di Undang-undang Perikanan,” kata Susi.

Menurutnya, dari sekian banyak perkara paling tidak pemerintah telah melihat kapal rampasan FV. Viking, MV. Silver Sea 2 dan FV. STS-50 yang menjadi bukti nyatakan keberanian dan kecerdasan para jaksa.

“Benar bahwa sulit bagi kita untuk memenjarakan dan menagih denda dari pelaku IUU fishing yang mayoritas warga asing. Akan tetapi kejaksaan telah berhasil merampas tools utama dari kejahatan perikanan yaitu kapal penangkap ikan,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*