Jaksa Agung Mesti Terbebas Dari Intervensi Politik, Kembalikan Institusi Adhyaksa Kepada Kejaksaan

Biarkan Kejaksaan Independen Menegakkan Hukum Kembalikan Institusi Adhyaksa Kepada Kejaksaan

Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019)
Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019)

Penegakan hukum tanpa intervensi politik, menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin lima tahun ke depan.

Penguatan Institusi Penegak Hukum, seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan.

Kepentingan-kepentingan partai politik, maupun kepentingan pihak-pihak yang melanggar hukum yang hendak mengintervensi pemberantasan korupsi, penegakan dan pembaharuan hukum di Indonesia harus dihentikan.

Mantan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Dirdik) Kejaksaan Agung, Chairul Imam menegaskan, seperti di Kejaksaan, semua pihak harus memahami, posisi Jaksa Agung berbeda dengan anggota kabinet lainnya di Pemerintahan.

Meskipun, dalam pembagian kekuasaan, Kejaksaan masuk dalam ranah penyelenggara pemerintahan atau eksekutif, namun tidak boleh disamakan dengan anggota kabinet lainnya.

Menurut pensiunan Jaksa ini, Presiden Joko Widodo pun harus didukung untuk mencari dan menentukan Jaksa Agung yang terbebas dari intervensi partai politik, terbebas dari kepentingan-kepentingan politis yang bisa merusak upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Jaksa Agung itu, tidak sama dengan anggota kabinet lainnya. Jika menteri-menteri bisa dipilih atau ditunjuk dari partai politik, atau dari relawan atau dari unsur lainnya, tetapi untuk Jaksa Agung, itu berbeda. Sebab, Kejaksaan adalah penegak hukum. Harus independen. Dan loyalitasnya adalah untuk penegakan hukum itu sendiri,” tutur Chairul Imam, Minggu (15/09/2019).

Hal itu pula, lanjut pria yang juga mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini, yang sudah disampaikannya pada Dialog dan Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019).

Dalam diskusi yang digagas Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia itu, Chairul Imam menekankan perlunya Presiden Joko Widodo mengedepankan Jaksa yang masih aktif, yang berprestasi, yang tidak memiliki cacat hukum atau etika, sebagai Calon Jaksa Agung di Kabinet.

Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (Sakti), Yayasan Bantuan Hukum Alumni Fakultas Hukum UKI dan Jaringan  Intelektual Hukum Nasional (JIHN), menghadirkan para akademisi dan praktisi yang mumpuni untuk mengulas dan memberikan masukan terhadap komposisi dan upaya modernisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Termasuk mengurai postur yang cocok sebagai Calon Jaksa Agung Republik Indonesia pada periode pemerintahan mendatang.

Yang hadir sebagai pemateri dalam diskusi itu adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dr Luhut MP Pangaribuan, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr Barita LH Simanjuntak, Pakar Hukum Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Philips A Kana, Pakar Hukum Pidana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr Petrus Irwan Panjaitan dan Mantan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Dirdik) Kejaksaan Agung, yang juga mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Chairul Imam. Dengan dimoderatori oleh Koordinator Pelaksana Kegiatan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, Rapen Agustinus MS Sinaga.

Chairul Imam juga menyarankan, jika masih terintervensi secara politik, kejaksaan akan terus terpuruk, dan tidak dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi. Tidak juga akan dipercaya dalam menegakkan hukum.

Chairul menjelaskan, dari masa ke masa, mulai dari era Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, hingga saat ini Presiden Joko Widodo- Ma’aruf Amin, posisi Jaksa Agung memang dimasukkan sebagai Pembantu Presiden di dalam Kabinet.

Meski begitu, perlakuan yang khusus harus dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menentukan Jaksa Agungnya. Sebab, ditegaskan Chairul Imam, Jaksa Agung memiliki tugas dan fungsi yang sangat berbeda dengan anggota kabinet lainnya.

“Jaksa Agung diposisikan sama dengan menteri. Yakni sebagai Pembantu Presiden. Saya kira, inilah yang kurang tepat selama ini. Jangan dong disamakan memilih Jaksa Agung dengan memilih anggota kabinet lainnya. Sebab, tugas dan fungsi Jaksa itu sangat berbeda dengan menteri-menteri lainnya,” tutur Chairul Imam lagi.

Chairul Imam yang sudah sepuh itu juga mengingatkan, kejaksaan agung sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu, tugas dan fungsi jaksa juga jelas. Berbeda dari tugas dan fungsi para pati lainnya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya, sangatlah tidak baik, jika Jaksa Agung dipilih dari eksternal kejaksaan itu sendiri. Saat ini, sangat dikhawatirkan, apabila Jaksa Agung ditunjuk dari luar kejaksaan, atau yang sudah tidak berada di Kejaksaan, maka yang bersangkutan bisa saja tidak faham tugas dan fungsi maupun kinerjanya sebagai Jaksa. Atau, mungkin saja tidak faham apa itu KUHP dan KUHAP,” beber Chairul Imam.

Menurut Chairul, para Jaksa Agung Muda atau JAM, dan masih aktif di Kejaksaan, pastinya lebih mengerti tugas dan fungsinya, sehingga sangat layak dipertimbangkan untuk ditunjuk menduduki posisi Jaksa Agung.

“Bahkan, sepengalaman saya, terkadang Jaksa Agung Muda itu lebih faham dari pada Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Presiden. Tetapi, sayangnya, sampai saat ini, posisi Jaksa Agung Muda (JAM) bukanlah decision maker di institusi Adhyaksa,” tuturnya.

Lebih jauh lagi, disarankan oleh Chairul Imam, agar Kejaksaan tidak diintervensi dalam penegakan hukum dan keadilan, sebaiknya kejaksaan dipisahkan dari kabinet.

“Kalau mau Jaksa Agung itu ya independen. Jaksa Agung harusnya di luar kabinet. Sehingga, Jaksa Agung tidak bermain politik di dalam institusi Adhiyaksa,” ujarnya.

Hampir sama dengan pola pendidikan di institusi hukum lainnya, menurut Chairul Imam, jaksa juga harus mengalami proses rekrutmen yang sesuai dengan kejaksaan itu sendiri.

Kemudian, Jaksa Agung, juga diharapkan harus melalui koridor pendidikan itu. “Jaksa agung seharusnya, ada dalam koridor yang benar. Harus mengikuti pendidikan dari awal hingga sampai jadi Jaksa Agung itu sendiri,” tegasnya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, Jhon Roy P Siregar menyampaikan, kejaksaan sangat perlu melakukan pembenahan. Pembenahan itu, bisa dimulai dari Calon Jaksa Agung.

Calon Jaksa Agung yang nantinya akan ditunjuk sebagai Jaksa Agung, harus memiliki komitmen, kemauan dan kemampuan untuk menjadi institusi yang independen. Yang menegakkan hukum, yang memberantas korupsi tanpa intervensi politik.

“Jaksa Agungnya yang harus didepan. Jika dia politisi, tentulah akan pengaruh kepada posisi dan kinerja institusi Adhyaksa. Demikian pula sebaliknya. Kita berharap, Jaksa Agung yang akan ditunjuk nantinya, adalah benar-benar Jaksa yang masih aktif di Kejaksaan. Sebab, menurut kami, hanya mereka yang paling faham dan paling mengerti menegakkan hukum di antara mereka,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Dari pemantauan dan analisa yang telah dilakukan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, saat ini tidak banyak jaksa aktif setingkat pejabat Eselon I Kejaksan yang memiliki kemampuan dan postur sebagai Calon Jaksa Agung.

Dia menyebut beberapa nama jaksa setingkat eselon I yang dipercakapkan dan dianalisis berpotensi sebagai Calon Jaksa Agung berikutnya.

Ada Wakil Jaksa Agung (Waja) Dr Arminsyah, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Dr Jan S Maringka, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabadiklat) Setia Untung Arimuladi, dan Staf Ahli Jaksa Agung yang juga mantan Sejampidsus Sudung Situmorang.

“Mereka masih aktif. Dan memiliki kinerja maupun etos dan komitmen yang bagus untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan memiliki kemampuan yang memenuhi standar sebagai calon Jaksa Agung,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Dari hasil-hasil diskusi yang digelar itu, lanjutnya, akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Agar menjadi masukan dan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan Jaksa Agung berikutnya.

“Sebagai sumbangsih pemikiran, sumbangsih pertimbangan dan juga komitmen penegakan hukum di Tanah Air, hasil-hasil diskusi akan kita kirimkan dan sampaikan kepada Presiden,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan