Jaksa Agung Jangan Orang Parpol Lagi

Berkaca Dari Penegakan Hukum Selama 5 Tahun Terakhir

Berkaca Dari Penegakan Hukum Selama 5 Tahun Terakhir, Jaksa Agung Jangan Orang Parpol Lagi.

Banyak penanganan kasus hukum yang didera kepentingan politik atau kepentingan partai politik (parpol). Hal itu menyebabkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan.

Paling tidak, selama 5 tahun terakhir, sektor penegakan hukum di Indonesia sangat diwarnai oleh interest atau kepentingan parpol yang menyusupkan politisinya duduk di jabatan-jabatan strategis institusi penegakan hukum Indonesia, seperti Jaksa Agung.

Hal itu diakui oleh aktivis pejuang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Alvon Kurnia Palma. Menurut mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini, untuk jabatan kabinet sektor hukum dan Jaksa Agung, hendaknya tidak mendudukkan politisi di posisi kunci itu.

“Jaksa Agung berikutnya, sebaiknya dari internal saja. Dari internal Kejaksaan. Jangan yang sudah menjadi politisi. Kalau yang sekarang kan, memang betul adalah mantan Jaksa, pensiunan dari Kejaksaan Agung, tetapi kan sudah jadi politisi. Sudah jadi anggota partai politik. Ini yang mempengaruhi penegakan hukum selama ini di Kejaksaan,” tutur Alvon Kurnia Palma, di Jakarta, Rabu (17/04/2019).

Menurut pria jebolan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, tidak sedikit kasus yang ditangani Kejaksaan jadi mandul, lantaran terganjal kepentingan politik bos-bos Parpol yang menyusup melalui Jaksa Agung yang merupakan kader parpol itu.

“Pengusutan kasus, seperti kasus korupsi menjadi tidak maksimal oleh kejaksaan. Sebab, di sisi lain, teman dekat secara politik misalnya, mengganjalnya. Jadi, penegakan hukum pun lemah, karena teman-teman dekat itu juga berkonstribusi dengan kian menumpuknya persoalan hukum yang tak kunjung mau dituntaskan itu kan,” tutur Alvon Kurnia Palma.

Ketua Bidang Tindak Pidana Korupsi-Tindak Pidana Pencucian Uang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengingatkan, jika slogan Hukum Adalah Panglima hendak diwujudnyatakan di Indonesia, maka sebaiknya punggawa-punggawa aparatur penegak hukum itu sendiri harus terlepas dan bebas dari interest politik parpol.

“Jangan dari unsur parpol. Jangan dari interest politik parpol. Cari dari internal Kejaksaan saja. Masih banyak yang bagus-bagus yang bisa menjadi Jaksa Agung dari internal. Ya kalau masih memaksakan unsur parpol, akan begitu-begitu saja penegakan hukum di Indonesia nantinya. Kerusakan penegakan hukum itu sendiri akan kian terus berlanjut. Penegakan hukum hanya akan dijadikan mengabdi kepada kepentingan atau interest politik saja nantinya,” tutur Alvon.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo yang selama era Pemerintahan Jokowi-JK ini menjabat di Korps Adhiyaksa itu adalah kader partai. Dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) besutan pengusaha sekaligus pemilik Media Grup, Surya Paloh.

HM Prasetyo memang seorang pensiunan jaksa sebelum ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Selepas pensiun dari Institusi Adhiyaksa, HM Prasetyo bergabung dengan Partai Nasdem. HM Prasetyo pun dikenal sebagai titipan Surya Paloh menduduki posisi Jaksa Agung, lantaran partainya itu mendukung pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.

Sejak menjabat sebagai Jaksa Agung, HM Prasetyo yang memimpin Kejaksaan itu, hampir tidak pernah menyentuh kasus penegakan hukum seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berasal dari Partai Nasdem dan kolega-koleganya.

Anggota Komisi III DPR, Wenny Warow menyebut, dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tersandera oleh kepentingan politik Jaksa Agung HM Prasetyo.

Kasus korupsi Pembuatan Pemecah Ombak di Desa Likupang, Minahasa Utara itu, melibatkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan. Setelah terbelit kasus korupsi itu, Vonnie pindah gerbong ke Partai Nasdem.

Sudah dua tahun lebih kasus itu digoreng-goreng oleh Kejaksaan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) belum juga menetapkan Vonni Anneke Panambunan sebagai tersangka, meskipun semua bukti sudah sangat kuat agar wanita yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi bersama mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais itu, segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Wenny Warouw mengatakan, dirinya akan mengawal proses kasus ini hingga tuntas. Dia juga meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menjelaskan kasus itu ke komisi III.

“Akan saya angkat ini, dan langsung kepada Jaksa Agung supaya fakta persidangan untuk Bupati Minut harus diungkap. Dan bila perlu ada penetapan tersangka, itu intinya,” tutur Mantan Kepala BIN Sulut itu.

Wenny Warouw mengingatkan, meskipun Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan saat ini menjadi kader dan pengurus Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yakni partai yang sama dengan partainya Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejaksaan tidak boleh tebang pilih dalam mengusut, mengungkap kasus korupsi dan menegakkan hukum.

“Jangan sampai karena sesama kader Partai Nasdem, semua oknum terduga korupsi seolah-olah tak tersentuh hukum,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*