Breaking News

Jaksa Agung HM Prasetyo: Bukan Hanya Pakai Senjata Api, Berkata-kata Pun Bisa Makar

Penerapan Pasal Makar Harus Disertai Fakta dan Bukti

Penerapan Pasal Makar Harus Disertai Fakta dan Bukti, Jaksa Agung HM Prasetyo: Bukan Hanya Pakai Senjata Api, Berkata-kata Pun Bisa Makar. Penerapan Pasal Makar Harus Disertai Fakta dan Bukti, Jaksa Agung HM Prasetyo: Bukan Hanya Pakai Senjata Api, Berkata-kata Pun Bisa Makar.

Untuk menjerat seseorang dengan tuduhan yang mempergunakan pasal makar, harus disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup.

Memang, makar tidak hanya terjadi karena adanya gerakan bersenjata, tetapi penggunaan kata-kata yang membuktikan makar itu pun bisa terjadi.




Hal itu ditegaskan Jaksa Agung HM Prasetyo, usai sholat Jumat di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/05/2019).

HM Prasetyo menyampaikan, penerapan pasal makar yang digunakan aparat kepolisian terhadap seseorang masih diatur dalam hukum positif yaitu di KUHP, pada pasal 104, 107, 108, 110.

“Kalau ada pihak-pihak yang dituduh melakukan makar, ya berawal pasal-pasal itu. Tentu saja harus berdasarkan fakta dan bukti, dan terbukti ada. Jadi, tidak mungkin ada sembarangan makar tanpa bukti-bukti,” tutur Jaksa Agung HM Prasetyo.




Saat ini, pihak Polri tengah menangani sejumlah laporan atas dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh. HM Prasetyo pun mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan polri.

“Kejaksaan posisinya menunggu hasil penyidikan dari Polri. Apa dan bagaimana nanti hasil penyidikannya, pemberkasan akan kami lakukan pembuktian dengan mendalam,” ujar Prasetyo.

Pria yang menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) di era Jaksa Agungnya Abdurrahman Saleh ini menegaskan, tindakan makar tidak harus melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan mengunakan senjata api saja, tetapi bisa juga dengan mengancam keselamatan Presiden.




“Ada pihak yang mengatakan makar harus perlawanan bersenjata, tidak semuanya makar menggunakan senjata. Dengan mengancam keselamatan Presiden atau membuat Presiden menjadi tidak mampu melaksanakan tugas, itu sudah makar. Jadi tidak harus perlawanan bersenjata. Memang ada pasal mengatur perlawanan bersenjata dan kekuatan senjata. Tapi dengan kata-kata pun kalau memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana makar ya itulah makar,” tutur HM Prasetyo.

Lantaran hal itulah, sambung Jaksa Agung, usulan yang diilontarkan Menkopolhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto tidak perlu dicurigai. Menurut Prasetyo, usulan tersebut bagus untuk direalisasikan.

“Itulah makanya, justru sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kebijakan Menkopolhukam untuk membentuk Tim Asistensi  itu sangat bagus, tidak perlu harus dicurigai macam-macam. Semuanya dimulai pemikiran supaya ada masukan pendapat, meskipun akhirnya yang memutuskan adalah tetap penegak hukum, khususnya hakim,” ucap Prasetyo.




Protes terhadap upaya mengontrol ucapan sejumlah tokoh oleh pemerintah yang disebut sebagai upaya anti demokrasi dan merusak hak asasi dalam kebebasan berekspresi, Jaksa Agung HM Prasetyo menampiknya.

“Tidak, malah ada benturan. Katanya Pemerintah dianggap otoriter.  Tidak ada hubungan antara pemerintah otoriter dengan penegakan hukum. Ini penegakan hukum, tidak ada urusannya dengan pemerintah. Kebebasan mestinya ada batas-batasnya dong, tidak sembarangan kita bicara,” jelasnya.

Jaksa Agung juga menampik adanya tudingan kepada pemerintah yang kali ini mengobral pasal makar untuk menjerat lawan-lawan politik.




Menurut HM Prasetyo, pemerintah dan aparat penegak hukum sangat jarang mempergunakan pasal makar itu.

“Tidak ada yang diobral, selama ini kan tidak pernah dipakai. Baru kali ini dipakai karena faktanya begitu. Kalau bahasa diobral itu, hari-hari saya terapkan, sama halnya kita menyidangkan kasus itu, kan tidak ada pakai pasal makar. Ini baru kali ini hanya bertepatan dengan tahun politik. Kemudian menuduh politisasi, kriminalisasi. Tidak ada obral-obralan itu. Masa Undang-Undang diobral sih,” jelas Jaksa Agung.

Terkait tuduhan kepada  mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, yang diduga melakukan melakukan makar dan saat ini sedang ditangani Polri, Jaksa Agung HM Prasetyo belum menerima berkas.

Jaksa Agung menegaskan, pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).




“Belum. Saat ini sedang ditangani kepolisian.Mungkin masih tingkat penyelidikan. Kan ada tahapan-tahapan, mungkin pihak Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Kalau mulai penyidikan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada tertuntut hukum, SPD- nya,” tutur Prasetyo.

Sebelumnya, pengacara kondang, Eggi Sudjana sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Eggi langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (14/5/2019) malam.

Eggi sebelumnya dilaporkan oleh Relawan Jokowi, Supriyanto, dan caleg PDIP Dewi Tanjung atas dugaan makar. Pidato Eggi di depan rumah Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 April 2019 lalu, dijadikan dasar melaporkan adanya makar itu.




Mayjen Purnawirana Kevlin Zein pun sudah dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Eggy Sudjana. Namun status Kevlin Zein, hingga saat ini masih sebagai saksi.

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein membantah tuduhan dirinya melakukan makar.

Kivlan juga membantah bahwa dirinya inisiator dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (9/5/2019) lalu.




“Saya bantah dong, unjuk rasa sesuai dengan undang-undang kebebasan berpendapat tahun 99 boleh kita berunjuk rasa,” ujar Kivlan, di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019). “Saya kan hanya bicara sebagai inisiator. Saya bicara saja, bukan inisiator unjuk rasa itu,” ujarnya.

Ia menegaskan sudah ada pemberitahuan ke pihak polisi terkait unjuk rasa tersebut. Bahkan bukti-bukti sudah diberitahukan ke Polda dan Polres. Kivlan pun mempertanyakan apa bukti dirinya melakukan makar.

Namun dirinya mengaku siap menghadapi tuduhan tersebut lantaran merasa tak bersalah.




“Masa bicara juga tidak boleh. Apa buktinya makar? Kan itu semua kebebasan dan keadilan kalau dituduh makar ya runtuhlah dunia ini. Tapi saya tidak apa, saya hadapilah kalau saya tidak salah,” kata dia.

Kivlan menegaskan, dirinya tidak melakukan makar seperti yang dituduhkan kepadanya. Menurutnya, tidak ada niat apapun untuk mendirikan negara sendiri.

“Tidak benar makar. Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri, nasional yang baru pengganti Jokowi, tidak ada. Tidak ada ucapan saya dan tidak ada ini pemerintahan saya, ini pasukan saya, tidak ada,” jelasnya.




“Untuk merdeka buat negara harus ada pemerintahan, harus ada rakyat, ada kekuatan bersenjata, ada kedaulatan, dan saya tidak lakukan cuma omong merdeka, kebebasan berpendapat sesuai UU No 9 tahun 1999 kebebasan berpendapat,” tutur Kivlan.

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin dengan dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.




Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 junto Pasal 110 junto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 junto Pasal 107.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*