Jaksa Agung dan Presiden Jokowi Digugat Praperadilan

Korupsi Dana Hibah Disidik Pertengahan 2017, Hingga Akhir Tahun 2018 Tidak Ada Kemajuan

Korupsi Dana Hibah Disidik Pertengahan 2017, Hingga Akhir Tahun 2018 Tidak Ada Kemajuan Jaksa Agung dan Presiden Jokowi Digugat Praperadilan.

Jaksa Agung HM Prasetyo kembali akan di-Praperadilankan karena lemot melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus korupsi Dana Hibag Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bayangkan saja, sejak dilakukan proses penyidikan pada Bulan Mei 2017, kemudian pada September dan Oktober 2018 juga telah dilakukan gelar perkara, namuan kasus itu seperti menguap dan tak kunjung ada kemajuan seperti apa juntrungannya.

Koordiantor Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, pihaknya tengah mempersiapkan gugatan praperadilan atas persoalan ini. Dia mengatakan, Jaksa Agung HM Prasetyo akan digugat karena lelet dan tidak kunjung mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Hibah yang diduga melibatkan eks Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin itu.

“Minggu ini, Jaksa Agung akan kami gugat praperadilan. Sebab, Jaksa Agung lemot dalam pengusutan Dana Hibah Provinsi Sumatera Selatan itu,” tutur Boyamin Saiman, di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia menduga ada campur tangan atau intervensi kekuasaan yang menghambat dan menghalang-halangi proses penyidikan dan membongkar keterlibatan berbagai pihak dalam kasus itu.

Dan sayangnya, kata dia, Jaksa Agung HM Prasetyo pun terkesan mengikuti dan tunduk pada intervensi itu.

“Ada dugaan kuat, terjadi campur tangan kekuasaan untuk menghambat laju penanganan perkara ini,” ujar Boyamin.

Dia menerangkan, proses penyidikan Dugaan Korupsi Dana Hibah Sumsel itu sudah dimulai Mei 2017. Kemudian, pada bulan September-Oktober 2018,  sudah dua kali dilakukan ekspos perkara itu.

“Dan juga, sejumlah pejabat diperiksa, termasuk mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Namun kok hingga kini belum ditetapkan tersangkanya,” tuturnya.

Oleh karena itulah, lanjut dia, dengan lemot-nya Jaksa Agung mengusut perkara itu, maka MAKI akan gugat Praperadilan.

Menurut Boyamin, dalam urusan pengusutan perkara Dana Hibah itu,  Jaksa Agung HM Prasetyo diduga telah melanggar Peraturan Jaksa Agung No. 039  Tahun 2010, Pasal 105 yang intinya maksimal 80 hari sejak penyidikan harus menetapkan tersangka.

“Dengan gugatan praperadilan, Jaksa Agung harus menetapkan tersangka dalam kasus itu,” ujar Boyamin.

Dia mengatakan, gugatan praperadilan yang dipersiapkannya juga akan menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, karena sebagai atasan Jaksa Agung telah membiarkan pengusutan kasus Dana Hibah Sumsel itu sangat lelet dan sangat lemot.

“Kami khawatir, lemotnya Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi Dana Hibah Sumsel ini, dikarenakan mantan Gubernur Alex Noerdin masuk sebagai salah seorang Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah Capres Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga dimungkinkan kekuasaan campur tangan untuk menghalangi jalannya penanganan perkara itu,” tutur Boyamin.

Untuk memastikan semua itu, lanjutnya, maka dia menggugat Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung HM Prasetyo dengan gugatan Praperadilan.

“Sehingga untuk memastikan ada atau tidak adanya dugaan campur tangan kekuasaan dalam kasus ini, maka Presiden sebagai atasan Jaksa Agung ikut digugat praperadilan,” ujar Boyamin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*