Jakarta Aman, Daerah-Daerah Bergejolak, Negara Absen Tindaktegas Aksi-Aksi Intoleransi

Jakarta Aman, Daerah-Daerah Bergejolak, Negara Masih Absen Menindaktegas Aksi-Aksi Intoleransi. Hal itu terungkap Dialog Forum Pemuda Kristiani DKI Jakarta, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta bersama Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (21/12/2019). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar bersama Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Robertus Bondan Wicaksono.
Jakarta Aman, Daerah-Daerah Bergejolak, Negara Masih Absen Menindaktegas Aksi-Aksi Intoleransi. Hal itu terungkap Dialog Forum Pemuda Kristiani DKI Jakarta, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta bersama Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (21/12/2019). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar bersama Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Robertus Bondan Wicaksono.

Negara absen menindaktegas berbagai bentuk ancaman terhadap pembredelan pelaksanaan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan UUD 1945.

Negara, melalui aparaturnya, seperti aparatur pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah, Polisi, TNI bahkan Pamong Praja, membiarkan pembangkangan konstitusi terjadi di depan mata.

Pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi yang dimaksud adalah mengenai kebebasan beragama di Indonesia, sebagaimana pada Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Absennya Negara dalam menindaktegas kelompok-kelompok intoleran, bahkan aksi-aksi intoleran itu sebagian dimotori oleh oknum-oknum aparatur Negara, menunjukkan Indonesia terus menerus diambang kehancuran.

Hal itu terangkum dalam Dialog Forum Pemuda Kristiani DKI Jakarta, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta bersama Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar bersama Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Robertus Bondan Wicaksono, menegaskan, maraknya aksi-aksi intoleran yang sebagian besar dibiarkan dan bahkan dimotori oleh oknum-oknum aparat pemerintahan di berbagai daerah, menunjukkan lemahnya ketaatan terhadap Konstitusi NKRI.

“Kalau di Jakarta, Ibukota yang masyarakatnya sangat majemuk ini, sejauh ini aman. Yang kita cemaskan, di daerah-daerah di luar Jakarta, yang hari-hari jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ini, ada saja aksi-aksi intoleran. Terumata yang dialami Umat Kristiani. Entah apa salahnya Umat Kristiani, selalu saja dijadikan bulan-bulanan intoleransi,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini melanjutkan, seperti yang terjadi di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, adanya pelarangan Ibadah Natal bagi Umat Kristen adalah bentuk pembangkangan dan pengkhianatan terhadap terhadap Konsensus Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Anehnya lagi, dikatakan mantan fungsionaris Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini, aksi-aksi intoleran seperti itu kian menjamur di berbagai tempat di Tanah Air.

“Sayangnya, Negara absen menegakkan konstitusi Negara Republik Indonesia atas tindakan-tindakan intoleran itu. Lebih miris lagi, yang turut melakukan aksi intoleran itu, bahkan ada yang memotorinya dari oknum aparatur Negara, oknum aparatur pemerintah, dan juga Pemerintah itu sendiri. Itu pengkhianatan konstitusi yang sangat telanjang, dan dibiarkan terjadi,” ungkap Jhon Roy P Siregar.

Bukan sekali dua kali hal seperti itu terjadi. Menurut dia, hampir di seluruh provinsi di Indonesia, aksi-aksi intoleransi itu terjadi. Termasuk di Jakarta.

Bagi Siregar, aksi-aksi intoleran kali ini bukan saja memanfaatkan isu agama, tetapi sudah mendarah daging bagai kebencian yang mengakar terhadap Umat Kristiani.

“Seperti sudah menjalar dan mendarahdaging. Entah apa kebencian yang dibuat-buat untuk menghambat Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen,” ujarnya.

Dia melanjutkan, kalau di era Gubernur DKI Jakarta masih dipegang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, kelihatan sekali itu hanya isu yang dimanfaatkan. Kalau di jamannya Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan kali ini, isu agama itu sudah meredup.

“Kami yakin, Gubernur Anies juga akan menjaga keberagaman dan perbedaan, tanpa membeda-bedakan agama, sebagai warga DKI Jakarta. Intoleransi tidak boleh tumbuh di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Robertus Bondan Wicaksono mengatakan, aksi-aksi intoleransi terhadap umat beragama yang berbeda-beda itu adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Jika Negara, pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat mengerti dengan sungguh paham apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) itu, pastilah tidak akan memperlakukan saudaranya sesama warga Negara Indonesia dengan perlakuan-perlakuan intoleran.

“Hak Asasi Manusia, namanya juga hak asasi. Paling dasar. Di belahan dunia mana pun, jika ada manusia yang hak asasinya dilabrak dan dilanggar, ya silakan anda sendiri melihat responnya seperti apa. Termasuk, saudara-saudara kita yang pelaku intoleran itu pun, sesungguhnya tidak akan terima jika hak asasinya dilanggar, bukan? Karena itu, janganlah juga melanggar hak asasi sesama warga Negara,” ujar Bondan.

Mantan Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Lampung ini melanjutkan, Negara Republik Indonesia diperjuangan dan berdiri, merdeka dan hingga saat ini ada, bukanlah karena kaum-kaum intoleran yang memperjuangkannya. Tetapi oleh suku-suku bangsa yang sangat beragam, orang-orang Indonesia yang menganut agama yang berbeda-beda. Dan itu semua disepakati dan menjadi konsensus bersama sebagai Negara Indonesia dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Karena itulah, lanjut Bondan, sungguh aneh jika ternyata ada orang yang mengatasnamakan tokoh agama tertentu, komunitas masyarakat tertentu, bahkan pemerintah dan aparaturnya, yang malah melakukan intoleransi dan selalu mengedepankan perbedaan SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

“Negara dan aparaturnya harusnya hadir untuk menjamin pelaksanaan hak-hak dasar yang sudah disepakati di dalam konstitusi NKRI itu,” ujar Bondan.

Forum Pemuda Kristiani DKI Jakarta, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta bersama Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, menyatakan keprihatinannya atas masih maraknya aksi-aksi intoleransi di Indonesia. Juga, masih terjadinya diskriminasi rasial dan perbedaan SARA di Indonesia.

Kiranya, Negara dan aparaturnya, hadir untuk menjamin dan menegakkan konstitusi Negara Republik Indonesia. “Kami sampaikan, kami para pemuda dari Jakarta, prihatin dengan aksi-aksi intoleran itu. Kami juga meminta aparat keamanan tidak berpihak kepada para kaum intoleran. Hadirlah dan tegakkan konstitusi NKRI,” ujar Bondan.

Reza, Pemuda Minangkabau, Sumatera Barat, yang bekerja di Jakarta, juga menyampaikan sangat prihatin dengan aksi-aksi intoleran yang terjadi kepada Umat Kristiani di Tanah Leluhurnya, Sumatera Barat.

Menurut Reza, sejak sebelum Indonesia sebagai Negara ada, para pejuang nasionalis dan pendiri bangsa Indonesia banyak berasal dari Minangkabau. Ada Mohammad Hatta, Syahrir, Buya Hamka, Agus Salim dan bejibun tokoh Minangkabau yang menjadi pendiri Indonesia.

“Kok malah di Minangkabau ada intoleransi terhadap umat beragama? Ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Kita ini Indonesia, perbedaan Agama itu jangan jadi alasan untuk saling menyakiti,” ujar Reza.

Dia juga meminta saudara-saudaranya sesama orang berdarah Minangkabau untuk menjaga saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang ada di Sumatera Barat.

Orang Padang, lanjutnya, juga suku bangsa perantau yang ada di berbagai belahan Nusantara. Karena itulah, toleransinya dan penerimaan terhadap Minangkabau selama ini sangat baik dari suku-suku dan agama lain kepada orang Minangkabau.

“Kita ini Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tindakan intoleran kepada Umat Kristen di Sumatera Barat tidak boleh terjadi. Itu harus dihentikan. Mari kita jaga Indonesia dan persaudaraan Indonesia, tanpa membeda-bedakan SARA. Mari kita jaga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tutup Reza.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan