Jadikan Wae Sano Pilot Project Pengembangan Panas Bumi, Masa Depan Rakyat Terancam, Warga Desa Protes

Hendak Jadikan Wae Sano Pilot Project Pengembangan Panas Bumi, Masa Depan Rakyat Terancam, Warga Desa Protes.

Rencana menjadikan daerah Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu pilot project pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) mendatap protes keras dari warga masyarakat.

Keberadaan project itu dinilai akan mengancam kehidupan dan keberlanjutan komunitas masyarakat Wae Sano.

Ketua Komunitas Masyarakat Wae Sano, Yoseph Erwin Rahmat menyampaikan, project pengembangan panas bumi yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerla (ESDM) itu , tidak akan membuat kehidupan mereka semakin baik.

“Bagi kami, kebijakan mengembangkan Project Panas Bumi itu tak ubahnya sebagai upaya sistematis untuk membunuh masa depan kami sebagai masyarakat,” tutur Erwin, dalam keterangan persnya, Minggu (23/12/2018).

Oleh karena itu, Masyarakat Wae Sano menuntut dan mendesak Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Jakarta, untuk segera menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Wae Sano di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami juga menuntut dan mendesak  Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta untuk segera menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi oleh PT Sarana Multi Infra Struktur di WKP Wae Sano, selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” tuturnya.

Tuntutan warga berikutnya, mendesak PT Sarana Multi Infrastruktur untuk segera menghentikan segala aktivitas di Desa Wae Sano.

“Termasuk, berhenti membuat konflik anta sesama Masyarakat Desa Wae Sano dan sekitarnya,” tegas Erwin.

Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya juga diminta menolak project itu. “Kami meminta, Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, untuk menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi geothermal. Pak Arief hendaknya mendukung pengembangan pariwisata Danau Sano Nggoang yang berbasis pada masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, diminta untuk segera turun tangan menghentikan rencana pengembangan panas bumi yang berpotensi besar merusak lingkungan dan ekosistem.

“Project ini juga merusak Danau Sano Nggoang sebagai salah satu danau vulkanik kebanggaan Provinsi NTT,” ujarnya.

Tidak hanya Pemerintah Pusat, Masyarakat Wae Sano juga mendesak dan menuntut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan DPRD Provinsi NTT, agar serius melakukan moratorium tambang di NTT.

“Termasuk di dalamnya menghentikan rencana pengembangan pans bumi di WKP Wae Sano, dan wilayah lainnya di NTT,” tandas Erwin.

Masyarakat juga mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk menindaklanjuti aspirasi penolakan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano ke Pemerintah Pusat.

“Kami, mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong, untuk berhenti memfasilitasi niat jahat pihak PT SMI dalam mengembangkan panas bumi di WKP Wae Sano. Sebaliknya, Bupati dan Wakil Bupati harus tunduk dan taat pada suara rakyat, selaku pihak yang memberikan mandat kepada Anda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat,” tegas Erwin.

Pada 2017 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Program Flores Geothermal Island.

Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Surat Keputusan ini didukung dengan telah disusunnya peta jalan atau road map Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi tentu tak terlepas dari potensi panas bumi yang tersebar di enam belas (16) titik, mulai dari Wae Sano, Ulumbu, Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedei, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang.

Salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang cukup tinggi adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Wae Sano di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar memaparkan, WKP Wae Sano sendiri merupakan salah satu pilot project pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Selain dari dana yang dikelola PT SMI, WKP Wae Sano juga memanfaatkan dana hibah dari World Bank yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility (GEF),” tutur Melky.

Menurut dia, rencana pengembangan geothermal oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur di Desa Wae Sano dengan basis argumentasi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan pariwisata, membangun infrastrktur, dan untuk kesejahteraan masyarakat, merupakan sebuah kebijakan keliru dan irasional, tidak mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Kebijakan ini murni inisiasi sepihak pemerintah tanpa melalui musyawarah secara terbuka dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan ini juga sama sekali tidak relevan dengan kondisi riil masyarakat yang sejak nenek moyang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.

“Sektor pertanian dan peternakan ini menjadi tumpuan hidup masyarakat, hingga menyekolahkan anak-anak sampai pada jenjang perguruan tinggi,” lanjut Melky.

Kebijakan pemerintah, yang tampak ngotot mendorong pengembangan panas bumi di Wae Sano berdampak buruk bagi keselamatan rakyat dan ruang hidup, mulai dari lahan-lahan produktif pertanian, mata air, rumah adat, pemukiman warga, sumber mata air, gedung sekolah dan gereja, serta keberadaan danau Sano Nggoang sebagai salah satu objek wisata di Manggarai Barat.

“Ini harus dihentikan. Pemerintah seharusnya mengembangkan usaha yang ramah lingkungan, baik terhadap masyarakat sekitar dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Bukan malah membuat masyarakat sekitar menderita dan tergusur nantinya,” tutup Melky.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*