Jadi Tersangka, Dua Petinggi Garuda Indonesia Segera Ditahan, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Perhitungan Kerugian Negaranya Dipercepat

Jadi Tersangka, Dua Petinggi Garuda Indonesia Segera Ditahan, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Perhitungan Kerugian Negaranya Dipercepat

- in DAERAH, DUNIA, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
339
0
Jadi Tersangka, Dua Petinggi Garuda Indonesia Segera Ditahan, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Perhitungan Kerugian Negaranya Dipercepat. - Foto: Jaksa Agung Burhanuddin bersama jajaran menggelar konferensi pers mengenai Perkembangan Penyidikan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 hingga tahun 2021, di hadapan rekan-rekan media, bertempat di Lantai 1 Gedung Menara Kartika Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (24/02/2022).(Ist)Jadi Tersangka, Dua Petinggi Garuda Indonesia Segera Ditahan, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Perhitungan Kerugian Negaranya Dipercepat. - Foto: Jaksa Agung Burhanuddin bersama jajaran menggelar konferensi pers mengenai Perkembangan Penyidikan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 hingga tahun 2021, di hadapan rekan-rekan media, bertempat di Lantai 1 Gedung Menara Kartika Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (24/02/2022).(Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr Sanitiar Burhanuddin meminta agar kerugian Negara yang terjadi pada kasus korupsi Pengadaan Pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021 segera ditelusuri dan dilengkapi. 

“Terkait kerugian keuangan Negara, Tim Penyidik telah melakukan permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPKP Pusat dan telah dilakukan ekspose atau gelar perkara antara Tim Penyidik dengan Tim BPKP. Serta telah diperoleh kesimpulan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. Saat ini proses perhitungannya sedang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP,” ujar Jaksa Agung. Burhanuddin. 

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menggelar konferensi pers mengenai Perkembangan Penyidikan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Udara pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 hingga tahun 2021, di hadapan rekan-rekan media, bertempat di Lantai 1 Gedung Menara Kartika Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (24/02/2022). 

Hadir mendampingi Jaksa Agung Burhanuddin adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr Febrie Adriansyah dan serta Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan, pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 6  orang saksi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011 sampai Tahun 2021. 

Dari keenam saksi yang telah diperiksa, Penyidik menetapkan 2 orang sebagai Tersangka. 

Satu, SA selaku Vice President Strategic Management Office PT Garuda Indonesia periode 2011-2012 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia tahun 2012. 

Dua, AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk tahun 2009-2014 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim pengadaan pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia tahun 2012. 

“Dalam rangka untuk mempercepat proses penyidikan, kedua orang tersebut dilakukan penahanan,” ujar Burhanuddin. 

 Tersangka SA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari sejak hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022. 

Dan Tersangka AW dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, sejak Kamis tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022. 

Jaksa Agung Burhanuddin merinci, sampai saat ini Tim Penyidik telah memeriksa dan meminta keterangan sebanyak 60 orang. Yang terdiri dari Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia, Dewan Direksi PT Garuda Indonesia, Pejabat setingkat Vice President PT Garuda Indonesia, Dewan Komisaris PT Citilink Indonesia, Dewan Direksi PT Citilink Indonesia, Tim Pengadaan Pesawat ATR 72-600, Tim Pengadaan Pesawat Bombardier CRJ -1000 NG, dan Satuan Pemeriksa Internal PT Garuda Indonesia. 

Kemudian, lanjut Burhanuddin, Tim Penyidik juga telah melakukan penyitaan dokumen sebanyak 580 dokumen yang telah dilakukan cluster berdasarkan jenis pengadaan Pesawat ATR maupun CRJ. 

Juga ada Barang Bukti Elektronik sebanyak 1 buah Handphone, serta 1 kotak atau dus berisikan Dokumen Persidangan dalam Perkara KPK (sebagaimana Surat Permintaan Direktur Penyidikan). 

Selanjutnya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, adapun modus operandi singkat perkara tersebut yakni, pada kurun waktu 2011-2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan pengadaan pesawat udara dari berbagai jenis tipe pesawat. 

Antara lain, jenis Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600. 

Pengadaannya dilaksanakan dalam periode Tahun 2011-2013. Dan ternyata, terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya. 

Yakni, kajian Feasibility Study/Business Plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. 

Kemudian, proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang atau jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR. 

Dan juga adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufacture. 

“Akibat dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang menyimpang tersebut mengakibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian dalam mengoperasionalkan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. 

Burhanuddin menjelaskan, atas kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan tersebut, diduga telah menguntungkan pihak terkait dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc-Kanada dan perusahaan Avions de transport regional) (ATR)-Perancis.  

Masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta S.A.S. – Perancis dan Nordic Aviation Capital (NAC)-Irlandia selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut. 

Konferensi pers mengenai Perkembangan Penyidikan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Udara pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2011 sampai tahun 2021 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.(JRO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Aroma Money Politics Sangat Terasa di Bangka Belitung, Tokoh Masyarakat Ingatkan Petugas Awasi Lapas dan Pelosok Pada Pencoblosan Pemilu 2024

Salah seorang Tokoh Masyarakat Bangka Belitung, Bujang Musa,