Izin & SDA Jadi Bancakan Politisi, KPK Tolong Diusut Tuh..

Izin & SDA Jadi Bancakan Politisi, KPK Tolong Diusut Tuh..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera melakukan pengusutan terhadap korupsi Sumber Daya Alam (SDA) yang diduga telah jadi bancakan politik. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga diminta segera melakukan moratorium izin-izin SDA.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menuturkan, pihaknya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, kelompok perempuan, organisasi lingkungan hidup dan organisasi anti korupsi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas mengusut penyalagunaan izin dan SDA demi kepentingan politik segelintir orang.

Melky mengatakan,di momentum tahun-tahun politik ini, Indonesia berhadapan dengan kondisi laju perusakan sosial-ekologis semakin massif.

“Itu akibat praktik korupsi yang menjadi salah satu sumber pembiayaan politik para politisi, yang berkontestasi di politik elektoral. Mulai dari Pilkada Serentak 2018 hingga Pemilu 2019,” ujarnya, Minggu (03/06/2018).

Sejumlah daerah yang potensi SDA-nya dikuras untuk sumber pembiayaan elektoral, tidak dapat ditolerir lagi.

Karena itu, diterangkan Melky, kasus-kasus yang melibatkan para kepala daerah bagai fenomena puncak gunung es di sektor sumber daya alam.

“Bagaimana tidak, sudah terdapat 326 kepala daerah, politisi dan pucuk birokrasi sejak 2010 hingga 2017 menjadi tersangka korupsi dan diproses hukum oleh KPK,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, masih ada banyak potensi korupsi lainnya dalam setiap rantai proses industri ekstraktif.

Dia menjelaskan, dalam hal perizinan tambang, misalnya, JATAM mencatat hingga Januari 2018 masih terdapat 8.710 izin tambang di Indonesia yang sarat akan masalah dan pelanggaran. Mulai dari tumpang tindih kawasan, kawasan hutan lindung dan konservasi, tidak membayar pajak dan royalty, bahkan tidak memiliki NPWP.

Menurutnya, obral izin eksploitasi SDA dan pembiaran pelanggaran hukum ini, potensial dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan pragmatis politisi yang berkolaborasi dengan pelaku bisnis tertentu. “Mereka terlibat dalam praktik ijon politik,” katanya.

Pada akhirnya, lanjut dia, pesta elektoral yang seyogianya bertujuan untuk membawa kesejahteraan rakyat, justru hanya dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan dan investasi berbasis lahan skala luas, tanpa membahas urusan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya.

Melky menerangkan, JATAM juga menemukan terdapat 171 izin tambang diobral sepanjang tahun politik 2017-2018. Sebanyak 120 izin diobral di Jawa tengah, 34 izin diobral di Jawa Barat, lalu diikuti oleh izin-izin tambang yang terbit di Lampung, Sumsel, Dairi hingga NTT.

Dampak dari kongkalikong politisi dan pelaku industri berbasis lahan skala luas dalam praktik ijon politik ini, katanya, mengantarkan masyarakat berhadapan langsung dengan berbagai problem. Problem yang dihadapi masyarakat mulai dari penggusuran lahan, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, krisis pangan dan air, ancaman kesehatan, tindakan kekerasan aparat Negara dan lain-lain.

“Atas temuan dan fakta-fakta itu,  kami meminta, segera moratorium, evaluasi dan hentikan penerbitan izin industri ekstraktif dan industri berbasis lahan skala luas lainnya,” katanya.

Apalagi jika izin itu didasari pada pertimbangan daya dukung, daya tampung dan daya pulih alam yang berada di wilayah kelola rakyat, termasuk di wilayah masyarakat adat, terutama menjelang momentum tahun politik sehingga tidak dijadikan bancakan politik.

Selain itu, mendorong penghitungan kerusakan lingkungan hidup diadopsi sebagai kerugian Negara, seperti yang telah didorong dalam kasus korupsi perizinan tambang, di Sulawesi Tenggara.

“Meminta Presiden untuk memerintahkan kementerian terkait guna menagih piutang dan kewajiban perusahaan-perusahaan SDA terhadap Negara,” ujarnya.

Koalisi juga mendukung upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi sumberdaya alam di tahun politik. “Sekaligus meminta KPK memprioritaskan pemberantasan korupsi sumberdaya alam yang terjadi di wilayah masyarakat adat,” ujar Melky.

Koalisi menyatakan mendukung dan bersolidaritas menolak kriminalisasi para ahli, akademisi, dan pakar penghitungan kerugian lingkungan hidup sebagai kerugian Negara.

“Salah satunya yang sedang dialami oleh Dr. Basuki Wasis, seorang ahli yang berkontribusi mendorong keselamatan lingkungan dengan menghitung kerugian lingkungan hidup dalam Kasus Korupsi Tambang yang dilakukan oleh Nur Alam, Gubernur Sultra yang merugikan Negara dan lingkungan hingga 4,3 triliun rupiah,” ungkapnya.

Melky juga menyatakan, pihaknya bersama-sama menolak penyelenggaraan politik elektoral mulai Pilkada, Pileg hingga Pilpres yang tidak menjamin keselamatan rakyat, lingkungan hidup dan tidak mengakomodasi perjuangan untuk memastikan kedaulatan masyarakat adat dan perempuan. “Tolak Pilkada Pileg dan Pilres, karena tidak mengakomodasi kedaulatan masyarakat,” ujarnya.

Koalisi terdiri dari sejumlah elemen, yakni JATAM Nasional, PB AMAN, JPIC OFM Indonesia, JATAM Kalimantan Timur, JATAM Kalimantan Utara, Gerakan Anti Korupsi Aceh, Indonesian Corruption Watch (ICW), Jaringan Masyarakat Peduli pegunungan Kendeng (JMPPK), PPMAN, Yayasan Kanopi Bengkulu, WALHI Bengkulu, WALHI Jawa Barat, WALHI Sulawesi Tenggara, WALHI Sumatera Selatan, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Perempuan AMAN, PD AMAN Indragiri Hulu, PD AMAN Seko, PW AMAN Maluku Utara, PD AMAN Sorong, PD AMAN Banten Kidul, PW AMAN Jambi, PW AMAN Maluku, PW AMAN Kalbar, PW AMAN Kaltim, PW AMAN Kalsel, PW AMAN Nusabunga (NTT), PD AMAN Malinau, PD AMAN Kutai Barat, Jaringan Monitoring Tambang Sumatera Utara.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan