Iuran Jaminan Sosial Dinaikkan, Pertimbangkan Dong Kemampuan Peserta

Iuran Jaminan Sosial Dinaikkan, Pertimbangkan Dong Kemampuan Peserta.
Iuran Jaminan Sosial Dinaikkan, Pertimbangkan Dong Kemampuan Peserta.

Pemerintah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) diminta mempertimbangkan kemampuan peserta Jaminan Sosial Nasional (JSN) dalam memenuhi iuran yang akan dinaikkan. Terutama, peserta yang tergolong Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, setelah DJSN dikritik oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, karena belum ada usulan kenaikan iuran JKN, mendadak muncul usulan kenaikan iuran.

Di dalam usulan itu, terlihat bahwa pernyataan Wamenkeu Mardiasmo tidak benar seluruhnya. DJSN sudah mengusulkan kenaikan iuran peserta mandiri atau PBPU yaitu klas 1 menjadi Rp 120.000, klas 2 menjadi Rp 80.000 dan klas 3 menjadi Rp 40.000 per bulan per orang.

“Di sisi lain saya kira ada benarnya juga pernyataan Wamenkeu. Karena DJSN belum mempublikasi usulan kenaikan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kenapa usulan kenaikan iuran PBI belum terpublikasi? Ada apa dengan DJSN?” cetusnya.

Menurut Timboel, usulan DJSN itu kurang disetujui. Usulan itu akan memberatkan masyarakat. Daya beli peserta mandiri tidak diperhitungkan oleh DJSN.

“Saya khawatir kejadian Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yang menaikan iuran klas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000 ditolak masyarakat. Lalu sebulan kemudian, Presiden mendandatangani Perpres Nomor 28 Tahun 2016 yang menurunkan kembali iuran klas 3 mandiri ke angka semula, yaitu Rp 25.500,” ingatnya.

Jikalau angka usulan DJSN diterima pemerintah, maka utang iuran peserta mandiri akan meningkat drastis. Data per 30 Juni 2019, utang peserta mandiri sebesar Rp 2,4 triliun. Itu masih hitungan utang 1 bulan. Kalau mengikutkan  utang 23 bulan lainnya, maka utang mandiri bisa tembus angka Rp 5 triliun lebih.

Timboel mengusulkan, sebaiknya kenaikan iuran mandiri dilakukan secara bertahap.  Dia mengusulkan untuk klas 3 naik menjadi Rp 27.000. Klas 2 naik menjadi Rp 55.000.

“Sekalian, pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan dulu. Ssehingga menciptakan trust lebih bagi peserta. Sehingga kalau nanti dinaikkan lagi maka peserta mandiri tidak menolak,” imbuhnya.

Salah satu bentuk peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan kepada peserta, terutama dalam hal mencarikan ruang perawatan secara langsung. Bila peserta mengalami kesulitan mencari ruang perawatan, apalagi ruang perawatan khusus seperti ICU, PICU, NICU, HCU dan seterusnya.

“BPJS Kesehatan bisa memastikan tidak ada lagi antrian panjang peserta JKN untuk diperiksa dokter. Dan tidak ada lagi antrian lama untuk mendapatkan pelayanan operasi,” ujarnya.

Timboel pun mendorong perlunya kehati-hatian dalam penaikan iuran bagi peserta. “Pemerintah harus hati-hati menaikkan iuran bagi peserta mandiri. Jangan sampai menjadi kontraproduktif. Saya berharap pemerintah tidak mengikuti usulan DJSN tadi,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan