Isu Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Jangan Terjebak Kepentingan Segelintir Orang

Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan masuknya kepentingan segelintir orang dalam upaya reshuffle kabinet. Pertahankan menteri-menteri bagus, seperti Mendagri.

Isu reshuffle kabinet kembali marak pasca lebaran Idul Fitri 2016. Sejumlah nama pun diisukan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Bekas Walikota Solo itu diingatkan agar tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang yang hendak menguasai kursi kabinet untuk meraup keuntungan pribadi semata.

Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Dan Legislatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Siswaryudi Heru menyampaikan, wacana reshufle kabinet sudah di depan mata. Sejumlah informasi yang berkembang di antara pengurus Kadin saja sudah merebak isu pergantian kabinet itu.

“Pak Presiden Jokowi sebaiknya berhati-hati dalam melakukan reshufle kabinet. Jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Soalnya, saat ini ada sejumlah menteri yang sedang melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ya harus dengan mempertimbangkan Nawacita dam keberlanjutan kinerja. Saya dengar sih reshufle akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan Kapolri baru,” papar Siswaryudi Heru di Jakarta, Rabu (13/07/2016).

Dikatakan Siswaryudi, sejumlah nama yang digadang-gadang telah diserahkan ke Istana Negara. Pos-pos kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pos yang banyak diincar para politisi untuk diganti.

Namun, lanjut dia, presiden perlu melihat dengan seksama orang-orang dan kinerja yang sedang berlangsung, sehingga tak terjebak pada kepentingan segelintir orang saja.

“Ukurannya jelas. Ada Nawacita, ada visi misi presiden, afa revolusi mental. Nah, menurut kita sih Mendagri, MKP dan Men LH itu ya masih berjalan di koridor visi misi dan Nawacitanya Pak Presiden. Jadi ya jangan sampai program mereka amburadul kalau diganti lagi,” ujar Siswaryudi.

Memang, menurut dia, reshufle kabinet adalah hak perogratif presiden, namun kebutuhan masyarakat dengan berbasis kinerja dan loyalitas kepada konstitusi dan Nawacita harus di kedepankan dan dipertahankan.

Siswaryudi menilai, gonjang ganjing reshufle kabinet kali ini jangan pula hanya untuk memuaskan keinginan politik dari sejumlah politisi semata.

“Berbahaya dong kalau hanya mengandalkan suka atau tidak suka. Berbahaya jika hanya mengedepankan faktor politis saja. Jadi, ya kita berharap agar yang masih bekerja dipertahankan dengan baik,” pungkas dia.

Diisukan sebagai salah seorang menteri yang akan kena reshufle, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintahan diibaratkan sebagai tim sepak bola.

Menurut dia, yang menjadi target dalam pertandingan sepak bola adalah gol atau perolehan angka.

Dan di tengah pertandingan, seorang pelatih boleh mengganti pemain yang dinilai lebih mampu membawa perubahan tim ke arah lebih baik. Pergantian pemain biasanya dimaksudkan agar tim bisa memenangkan pertandingan.

Itu, kata dia, mirip dengan penyelenggaraan pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara yang dibantu para menterinya memiliki target-target pencapaian.

Namun jika dalam prosesnya tidak membuahkan hasil maksimal, kabinet boleh dirombak. Para menteri, seperti halnya para pemain dalam satu tim sepak bola, bisa diganti.

“Ibarat tim sepakbola yang penting golnya. Tetapi di tengah pertandingan harus diganti pemainnya, ya tidak ada masalah,” ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016)

Tjahjo mengaku siap “dibangku cadangkan” jika Jokowi menilai kinerja Kemendagri masih kurang maksimal selama di bawah kepemimpinan dirinya.

Sebagai pembantu presiden, seorang menteri bisa diangkat dan digantikan kapan pun. “Seandainya ada reshuffle (perombakan kabinet) pun ya kami sebagai pembantu beliau siap-siap saja. Saya pun kalau diganti siap, kontraknya kan terserah presiden, tidak harus lima tahun,” ujar dia.

Meskipun demikian, keputusan Reshuffle kebinet sepenuhnya jadi kewenangan Jokowi. Sebagai seorang menteri, menurut Tjahjo, dirinya tidak berhak melangkahi pernyataan atasan.

“Kita tunggu tanggal mainnya, saya tidak berhak untuk bicara, (kewenangan) Presiden toh,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan