Islam Jangan Dituduh Aneh-Aneh, Menteri Agama Akan Kasih Klarifikasi

Bendahara Umum DPP Forum Santri Indonesia (FSI) yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Milad Hari Santri Nasional 2019, Isra A Sanaky dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (DPW BKNDI) Aceh, Paiman Palawan usai jajaran DPP FSI dan Panitia Milad pada Konperensi Pers Milad Hari Santri Nasional 2019 Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia (DPP FSI) di Kantor Sekretariat DPP FSI, Jalan Angkasa, Nomor 20 E-F, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (02/11/2019).
Bendahara Umum DPP Forum Santri Indonesia (FSI) yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Milad Hari Santri Nasional 2019, Isra A Sanaky dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (DPW BKNDI) Aceh, Paiman Palawan usai jajaran DPP FSI dan Panitia Milad pada Konperensi Pers Milad Hari Santri Nasional 2019 Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia (DPP FSI) di Kantor Sekretariat DPP FSI, Jalan Angkasa, Nomor 20 E-F, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (02/11/2019).

Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi hendaknya memberikan penjelasan dan klarifikasi berkenaan dengan sejumlah pernyataannya yang dianggap mengusik Umat Islam Indonesia.

Selain itu, urusan pemakaian cadar, tak perlu dipolitisir yang menjadi polemik baru di masyarakat.

Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia (DPN FSI) menyampaikan, pembangunan persepsi yang kurang tepat kepada Umat Islam Indonesia sebaiknya diluruskan.

Bendahara Umum DPP Forum Santri Indonesia (FSI) yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Milad Hari Santri Nasional 2019, Isra A Sanaky menegaskan, pernyataan-pernyataan yang kontra produktif untuk membangun visi misi Pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin yakni Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Yang Unggul, sebaiknya segera diklarifikasi, dijelaskan dan jangan memicu sentimen negatif terhadap Umat Islam Indonesia.

“Umat Islam di Indonesia bukanlah teroris dsn bukan kaum radikalis. Jika ada satu dua oknum, ya silakan ditindak. Negara, dan Pemerintahan pun harus menjaga dan mengklarifikasi jika ada pemahaman yang kurang sinkron mengenai Islam. Sebaiknya, misalnya, Menteri Agama dikasih ruang menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal yang dianggap mendiskreditkan Umat Islam Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Hal itu disampaikannya saat jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia (DPP FSI) menggelar jumpa pers, di Kantor Sekretariat DPP FSI, Jalan Angkasa, Nomor 20 E-F, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (02/11/2019).

Isra menegaskan, memang menjadi tanggung jawab utama negara dan aparatur negara untuk memberantas terorime dan radikalisme. Akan tetapi, mesti dilihat secara obyektif, dan jangan sampai disamaratakan semuanya sebagai Islam.

Mantan Komandan Brigade Nasional Remaja Mesjid Indonesia ini mengatakan, jika memang sudah ada pemetaan mengenai kaum radikalis dan teroris, sebaiknya negara melalui aparaturnya segera melakukan langkah-langkah antisipatif.

“Jangan pula jadi semua Umat Islam Indonesia jadi dipersepsikan bagai teroris dan atau kaum radikalis. Islam Indonesia mencintai negeri ini. Mencintai dan menjaga saudara-saudaranya yang berbeda keyakinan juga,” tutur Isra.

Bahkan, memang aliran-aliran Islam dan cara pandang umat Islam di Indonesia tidak seragam. Bukan berarti harus dipersepsikan sebagai terorisme atau radikalisme.

Di sinilah, lanjut Isra, peran tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga Islam, seperti Forum Santri Indonesia, mesti mampu memberikan penjelasan dan juga pencerahan yang sebenarnya mengenai Islam.

“Misalnya, pesatren pun beragam. Cara penafsiran pun beragam. Tidak ada masalah. Selagi, dalam konteks bernegara sesuai dengan Undang-Undang, ya tak masalah. Tetapi jika sudah melanggar Undang-Undang ya aparat yang bertindak. Iya kan,” tutur Isra.

Lagi pula, katanya, perbedaan-perbedaan seperti itu adalah tantangan untuk saling memahami dan saling menghargai.

“Jadi, itu ya tantangan kita bersama. Jangan dong dijadikan sebagai ancaman,” ucapnya.

Soal cadar, yang juga diributkan akhir-akhir ini, Isra menegaskan, ajaran Islam tidak pernah mengurusi cadar. Yang diatur adalah mengenai berpakaian yang harus menutupi aurat.

“Cadar itu tidak dilarang oleh Islam. Yang jelas, Islam mengatakan, berpakaian menutup aurat. Sejauh ini tidak ada masalah,” ujarnya.

Karena itulah, kata dia, agar tidak melebar kemana-mana, sebaiknya isu-isu seperti itu segera diklarifikasi.

“Mungkin saja, cara komunikasi atau cara penyampaian Menterinya yang belum pas, ya makanya perlu diklarifikasi aja,” ujar Isra.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (DPW BKNDI) Aceh, Paiman Palawan menyampaikan, adalah hal yang biasa di masa pemerintahan baru, seorang pejabatnya mengalami penyesuaian atau turbulensi dalam mengeluarkan pernyataan.

Menurut Paiman, tidak ada hal yang perlu diributkan secara berlebihan, mengenai beberapa pernyataan yang kurang tepat.

“Biasa itu. Masih dalam masa transisi. Pemerintahan baru. Jadi ya mengalami semacam turbulensi. Lagi pula, mesti dianggap sebagai buah bibir saja pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak terlalu merisaukan,” ujar Paiman.

Meski begitu, Paiman sepakat, untuk tidak memperkeruh suasana. “Ya diklarifikasi aja. Tidak ada masalah serius. Namanya juga komunikasi, ada saja noise-nya kan,” ucap Paiman.(JR/Nando)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*