IPW: Pak Presiden, Hati-Hati Munculnya Isu Dwifungsi Polri

IPW: Pak Presiden, Hati-Hati Munculnya Isu Dwifungsi Polri

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
26
0
Gubernur Lemhanas Usulkan Polri di Bawah Depdagri, IPW: Pak Presiden, Hati-Hati Munculnya Isu Dwifungsi Polri. - Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Net)Gubernur Lemhanas Usulkan Polri di Bawah Depdagri, IPW: Pak Presiden, Hati-Hati Munculnya Isu Dwifungsi Polri. - Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Net)

Usulan Gubernur Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo agar menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dianggap hanya bagai hembusan angin pada bukit karang. 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menilai, usulan seperti itu tidak memiliki pengaruh apa pun pada institusionalisasi Polri. 

 “Itu dapat saya analogikan seperti hembusan angin pada bukit karang di laut, yang tidak memiliki pengaruh apa pun pada institusionalisasi Polri. Usulan ini akan membentur bukit karang yang kokoh, terkait regulasi dan praktek politik yang rumit,” tutur Sugeng Teguh Santoso, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (04/01/2021). 

Advokat senior ini mengatakan, benturan itu dikarenakan adanya Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, yang berisi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. 

Juga dalam TAP MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. 

Sedang pada Pasal 8 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, ditetapkan dengan jelas bahwa institusi Polri berada di bawah Presiden sebagai Kepala Negara. 

Oleh karena itu, lanjut Sugeng Teguh Santoso, bila usulan Gubernur Lemhannas tersebut hendak diwujudkan, maka akan ada proses panjang perubahan atau Amandemen Konstitusi, Pencabutan Ketetapan MPR dan revisi Undang-Undang Polri. 

“Selain itu, ya akan menghadapi proses politik rumit dan penuh dengan bargaining-bargaining politik dengan partai-partai besar serta Pimpinan Parpol, untuk dapat mendorong usulan Gubernur Lemhannas tersebut,” tutur Sugeng Teguh Santoso. 

Sugeng Teguh Santoso yang juga Ketua Umum Peradi Pergerakan ini menyebut, dengan  memperhatikan polemik aturan dan politik itu, IPW menilai usulan Gubernur Lemhannas ini hanyalah sebagai suatu momentum mengingatkan masyarakat, politisi bahkan Presiden tentang isu ‘Dwifungsi Polri’ yang makin menguat pasca reformasi.  

“Terutama peran sospol yang sangat nyata dan menjadi sorotan kelompok Dwifungsi ABRI yang dulu ada, dan sekarang sudah selesai. Sehingga nampak ada pergeseran sentrum kekuatan dari Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, menjadi Dwifungsi Polri pada Era Reformasi saat ini,” terangnya. 

Sugeng mengatakan, istilah Dwifungsi Polri sendiri memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi nyata ter-aplikasi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri. 

“Oleh karenanya, hal ini harus menjadi satu pemikiran serius dari Pimpinan Polri. Wujud dari Dwifungsi Polri itu muncul pada penempatan Polisi-Polisi aktif dengan penugasan oleh Kapolri pada lembaga-lembaga sipil, Kementerian dan BUMN,” beber Sugeng. 

Di samping itu, lanjutnya, adanya potensi tahun politik di mana menurut Kemendagri, sedikitnya ada 272 Kepala Daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 harus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). 

“Sementara pelaksanaan Pilkadanya akan berlangsung serentak  pada 2024 dan membutuhkan keamanan dalam Negeri,” tuturnya. 

Dalam penunjukan Pelaksana Tugas atau Plt, menurut Sugeng, Pemerintah selalu mempertimbangkan orang yang mampu untuk menjaga keamanan hingga selesainya Pilkada. 

“Sektor keamanan dalam negeri menjadi prioritas utama. Dan tentu saja, itu adalah Tupoksi Polri,” katanya. 

Dalam praktek politik, kata Sugeng, pernah terjadi preseden pada Pilkada Jawa Barat 2018.  

Saat itu, Pemerintah menunjuk perwira tinggi Polri, yang juga sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat. 

Penunjukannya sendiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani Presiden Jokowi, pada 8 Juni 2018. 

“Banyak kalangan yang memprotesnya, tapi Pemerintah tetap melantik karena jaminan bisa menjaga keamanan wilayah,” ujar Sugeng. 

Oleh karena itu, lanjut pria yang juga akrab disapa dengan inisial STS ini,  dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka Pimpinan Polri harus cermat, hati-hati dan mawas diri terkait isu ‘Dwifungsi Polri’. 

“Agar tidak terjadi kecemburuan dari institusi lain,” ujarnya. 

Kemudian, tambahnya, dengan bergulirnya usulan Gubernur Lemhannas yang menurut IPW memiliki relasi dengan isu Dwifungsi Polri, maka IPW meminta Presiden memberikan atensi khusus. 

“Agar tidak terjadi sikap kebablasan dari institusi Polri yang berpotensi munculnya riak-riak politik dari kelompok yang merasa tertinggal,” tandas Sugeng Teguh Santoso.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like