IPW: Jangan Bertindak Biadab Kepada Rakyat, Hentikan Kekerasan Terhadap Warga di Pulau Rempang dan Pulau Galang

IPW: Jangan Bertindak Biadab Kepada Rakyat, Hentikan Kekerasan Terhadap Warga di Pulau Rempang dan Pulau Galang

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
866
0
Foto: Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW). (Net)Foto: Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW). (Net)

Indonesia Police Watch (IPW) menyerukan kepada Pemerintah, khususnya kepada Aparat Kepolisian, agar tidak bertindak biadab, dan jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap Warga Negara Indonesia yang sedang berjuang menyampaikan aspirasinya di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyampaikan, bentrok yang terjadi dalam unjuk rasa warga yang menolak pengembangan kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengkonfirmasi kegagalan Negara dalam memaknai prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diejawantahkan dalam UUD1945.

Tak terkecuali, prinsip hak menguasai Negara atas bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Prinsip hak menguasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat harus dimaknai sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya: Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010; Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:  rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sehingga jelas, bahwa Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan Negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat,” tutur Sugeng Teguh Santoso, dalam siaran persnya, Minggu (17/09/2023).

Sebab, kata dia, Negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap tanah dan  sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Oleh karenanya, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan Negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

“Hal itu, seharusnya juga dilaksanakan di Rempang dan Galang. Rakyat penghuni 16 Kampung Tua yang didiami sejak 1834 oleh masyarakat suku Melayu dan suku-suku lain yang saat ini diduga berjumlah 10.000 jiwa harus dimakmurkan dan disejahterakan oleh Negara sesuai UUD 1945,” lanjut Sugeng Teguh Santoso.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, bahwa pengembangan kawasan Rempang yang telah direncanakan sejak tahun 2004 melalui perjanjian kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG).

Di mana PT MEG telah menyiapkan pelaksanaan investasi melalui Rempang Eco-City Development Strategy dengan rencana investasi sebesar kurang lebih Rp 381 triliun dan ditindaklanjuti dengan menarik pemodal atau investor dari China dengan Perjanjian Chengdu 28 Juli 2023, tidaklah serta-merta dapat dimaknai untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun hal itu dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sehingga, Sugeng Teguh Santoso menegaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) seharusnya bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok swasta tertentu seperti PT Makmur Elok Graha (PT MEG) yang terafiliasi dengan pengusaha keturunan Tionghoa, Tommy Winata.

“Apalagi pada prosesnya, pada 2007 Polri pernah memeriksa Tommy Winata sebagai pihak yang mewakili PT Makmur Elok Graha (PT MEG) terkait Proyek Rempang Eco City dalam dugaan kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara. Penyelidikan kasus ini harus dibuka pada publik proses hukumnya,” bebernya.

Sebelumnya, telah terjadi bentrok antara Polisi dengan masyarakat yang mempertahankan hak hidupnya. Dan saat ini, menurut Sugeng, upaya pelibatan Polri dalam mempengaruhi masyarakat mendaftarkan diri untuk relokasi rakyat Rempang, bukanlah tugas Polri.

Sebab, hal itu malah bertentangan dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, IPW mengingatkan agar Polri memahami landasan filosofis kelembagaan Polri yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

“Tindakan Polri dalam menjaga ketertiban umum harus dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai humanisme dan prinsip-prinsip Tri Brata dan Catur Prasetya, serta tidak menjadi alat kekuasaan yang represif dan intimidatif terhadap rakyat,” ujar Sugeng Teguh Santoso mengingatkan.

Sugeng menegaskan, Polri sebagai institusi keamanan Negara harus menahan diri untuk tidak terlibat lebih jauh dalam urusan pengosongan lahan dan harus menarik anggotanya dari tindakan yang menyakiti hati rakyat.

“Polri harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945, memberikan mandat khusus kepada Institusi Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Hal itu, sesuai Pasal 4 UU 2 tahun 2002 Tentang Polri, dalam mewujudkan tujuannya Polri wajib menjunjung tinggi HAM,” lanjutnya.

Sebagai hasil reformasi, melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 Polri dipisahkan dari institusi TNI, reformasi kelembagaan ini dipertegas melalui UU 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Paradigma aparat negara seharusnya menjaga berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta kewajiban perlindungan dan pengayoman, semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Untuk memastikan implementasi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi pimpinan dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, pimpinan Polri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahkan dalam Perkap tersebut menegaskan pengakuan institusi Polri atas keberadaan masyarakat adat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Budaya Lokal yang dimaksudnya dalam Peraturan Polri ini adalah adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai yang masih kuat dianut oleh masyarakat setempat dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan warga masyarakat setempat.

“Yang dalam hal ini adalah komunitas masyarakat Melayu yang mendiami 16 Kampung Tua,” ujar Sugeng.

Untuk itu, dikatakan Sugeng Teguh Santoso, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menempatkan Polri dalam perspektif ke depan sebagai lembaga keamanan sipil yang humanis, menghormati hak asasi manusia dan berpihak pada rakyat, serta bisa menolak tekanan kekuasaan agar Polri tidak dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit dapat mencontoh teladan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dalam Kasus Penyelundupan Mobil oleh Pengusaha Robby Tjahyadi (pengusaha keturunan Tionghoa) yang bersikap independen tetap memproses hukum, walau saat itu diketahuinya Robby Tjahyadi diduga dibekingi oleh ‘Cendana’.

IPW juga menilai bahwa, konflik Rempang mengkonfirmasi kegagalan Negara dalam menjalankan amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945, yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat, dan seharusnya dimanifestasikan dalam sebuah Undang-Undang.

“Akan tetapi, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, tidak kunjung disahkan,” ujarnya lagi.

Menilik sejarahnya, rakyat Rempang telah mendiami wilayah itu sejak tahun 1834, jauh sebelum Indonesia memproklamirkan diri sebagai sebuah Negara merdeka, karenanya pengakuan dan penghormatan rakyat Rempang sebagai warga Negara adalah sebuah keniscayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, IPW mendesak:

Pertama, agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Proyek Strategis Nasional dengan berpegang pada prinsip hak menguasai Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, atau setidaknya turun langsung mendengar keluhan masyarakat Rempang Galang.

“Bukan malah memerintahkan Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang malah melontarkan tuduhan pada Negara lain atas konflik di Rempang Galang karena represi aparat keamanan,” ujarnya.

Kedua, agar Polri tidak melakukan intimidasi serta tindakan represif pada Masyarakat. Sebaliknya, Polri harus berlaku humanis, melindungi masyarakat Rempang-Galang agar dapat mereka menyatakan sikap secara bebas, setara dalam mempertahankan haknya, bahkan ketika harus melakukan perundingan dalam ganti rugi dan relokasi.

Ketiga, Polri  menghentikan dugaan upaya kriminalisasi pada warga Rempang-Galang yang telah menggarap lahan yang diklaim oleh Otorita BP Batam.

“Indikasi ini terlihat dengan adanya panggilan permintaan keterangan pada masyarakat oleh Polda Kepri,” sebut Sugeng.

Keempat, agar KPK, Polri dan Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum mengusut dugaan kasus korupsi pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau bila terdapat cukup bukti.

Kelima, Komnas HAM harus membentuk tim pencari fakta independen yang bertugas menemukan akar masalah konflik masyarakat Rempang Galang dengan Pemerintah terkait Proyek Rempang Eco City yang dikonsesikan pada PT Makmur Elok Graha (PT MEG), dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan mengumumkan hasil investigasinya kepada publik.

Keenam, DPR harus bekerja membela rakyat dengan membentuk Pansus Rempang-Galang sebagai pertanggungjawaban lembaga tinggi Negara tersebut kepada masyarakat dan kasusnya telah menasional.(RED)

 

Indonesia Police Watch

Sugeng Teguh Santoso, S.H.

Ketua IPW

082221344458

 

Data Wardhana

Sekjen IPW

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bakal Segera Diadili di Kursi Pesakitan, Ketua Yayasan Sekolah Pendeta Indonesia Timur Prof Dr Marthen Napang Dijebloskan Ke Rutan Salemba

Ketua Badan Pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat dan