Ini Peradilan Sesat Atau Bukan? Kasus Narkoba di PN Jakbar Ada Praktik Minta Uang, Pakar-Pakar Hukum Diminta Turun Tangan

Koordinator Wilayah Sumatera Koalisi Bersama Rakyat (Kibar) Jansen Leo Siagian: Ini Peradilan Sesat Atau Bukan? Kasus Narkoba di PN Jakbar Ada Praktik Minta Uang, Pakar-Pakar Hukum Turun Tangan Dong.
Koordinator Wilayah Sumatera Koalisi Bersama Rakyat (Kibar) Jansen Leo Siagian: Ini Peradilan Sesat Atau Bukan? Kasus Narkoba di PN Jakbar Ada Praktik Minta Uang, Pakar-Pakar Hukum Turun Tangan Dong.

Para pakar hukum, petinggi institusi hukum dan masyarakat hukum diminta turun tangan untuk memberikan penjelasan dan kajian hukum atas ada praktik meminta uang dalam proses hukum terhadap kasus kejahatan narkotika.

Koordinator Wilayah Sumatera Koalisi Bersama Rakyat (Kibar) Jansen Leo Siagian mengungkapkan, dirinya mengajukan Surat Terbuka kepada para pakar hukum, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), ke Menkopolhukam Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan Kapolri, mengenai adanya dugaan peradilan sesat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Jansen Leo Siagian menuturkan, jadi, ada seseorang yang ditahan di Bareskrim Mabes Polri dalam kasus pemakaian narkoba. Tes urin positif. Tetapi tidak ada barang bukti untuk dijual aatau pun untuk diedarkan ke orang lain.

“Dia ditahan di Bareskrim Polri. Dia mau dimintai uang sebesar Rp 500 juta supaya dikeluarkan cepat, hari itu juga. Dia enggak mau, dan enggak punya uang segitu. Dia mau ngasih Rp 30 juta, karena segitulah ada uang di ATM-nya,” tuturnya, Kamis (13/02/2020).

Namun, lanjutnya, si oknum polisi tidak mau dengan jumlah Rp 30 juta. “Komandan minta Rp 500 juta sekarang juga. Kalau tidak, ya harus ditahan saja. Dia memohon untuk diminta dilakukan rehabilitasi saja. Tetapi tidak dikabulkan. Dia juga mohon penangguhan penahanan,. juga tidak dikabulkan,” jelasnya.

Hingga kini, sudah 8 bulan, dia masih saja tetap di dalam tahanan Bareskrim Polri. Tidak diserahkan ke Jaksa, tidak naik ke Hakim dan tidak diadili di Pengadilan Tinggi.

“Tetapi kasusnya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sekarang, masih tahap pemeriksaan saksi yang beberapa kali dibuka-tutup, alias ditunda, karena tidak ada saksi yang mau datang,” jelas Jansen Leo.

Jansen Leo mempertanyakan, jika kondisinya seperti itu, perlu para pakar hukum dan pimpinan instansi penegak hukum untuk melakukan kajian hukum dan proses hukum yang fair.

“Pertanyaannya, apakah begitu proses yang berlaku sebenarnya? Ataukah ini yang disebut sebagai Peradilan Sesat? Kasus ini bisa diikuti Kamis pada pukul 3 sore di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” jelas Jansen Leo. “Sidang terbuka untuk umum kok. Nah, bagaimana pendapat para paakr hukum atas realitas seperti itu?”

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidaknya pada Jumat (5/2/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim menemukan dugaan pemerimaan uang senilai Rp 15 juta oleh seorang oknum pegawai PN Jakarta Barat.

“Dalam sidak tersebut ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 15 juta. Meskipun jumlah dugaan penerimaan gratifikasi terbilang kecil, hal ini perlu dilakukan sekaligus untuk memperkuat APIP yang ada di MA,” ujar Ali.

Ali menuturkan, sidak tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism KPK setelah mendapat laporan yang diterima Bawas tentang dugaan perbuatan tercela.

Penanganan hasil sidak tersebut nantinya akan menjadi wewenang Bawas MA, baik melakukan pemeriksaan pihak-pihak terkait yang diduga sebagai penerima maupun sebagai pemberi uang. Namun demikian, KPK menyatakan siap apabila diperlukan bantuan lebih lanjut.

“KPK mengingatkan pada seluruh aparatur yang bertugas di kekuasaan kehakiman agar menghindari praktek suap, gratifikasi, pemerasan atau penerimaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan,” katanya.

Kerja sama antara KPK dan Bawas MA ini diharapkan menjadi aspek jera agar pegawai lain baik hakim, panitera dan seluruh pegawai pada lingkungan MA agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan