Indonesia Sibuk Urusi Hilir Politik, Pancasila Sebagai Hulu Kian Terabaikan

Indonesia Sibuk Urusi Hilir Politik, Pancasila Sebagai Hulu Kian Terabaikan.

Indonesia diingatkan supaya terlalu sibuk mengurusi urusan hilir politik. Namun, persoalan Pancasila sebagai Hulu-nya sering diabaikan.

Oleh karenanya, para politisi hendaknya mulai berbenah dengan mengurusi hulu politik itu. Hal tersebut disampaikan Alumni dan Penasehat Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (PA GSNI) Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dalam rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) dan Syukuran Hari Ke-1 Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (PA GSNI), di Jakarta.

“Saat ini, politisi banyak berdiskusi persoalan di hilir saja. Padahal yang sudah rusak adalah hulunya. Selain Pemimpin yang baik, bangsa ini harus memiliki sistem yang baik pula, caranya kembali ke UUD 1945 dan perubahan dilakukan secara addendum,” tutur Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dalam penjelasannya, Selasa (22/01/2019).

Acara tersebut dihadiri oleh para Alumni GSNI antara lain Ketua Umum GSNI Dr Soenarto, Sekjen GSNI Ir Triwi Husodo, Pendiri GSNI dan juga Penasehat PA GSNI, Waluyo Martosugito, Alumni GSNI dan Penasehat PA GSNI Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Hadi Harjono dan lain-lain.

Rangkaian acara juga dihadiri undangan dari perwakilan organisasi se-azas Marhaenis, antara lain Ketua Umum Pewarnas Hj M. Suprapti, Ketua Umum Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dr Moh MC Soenhadji, Dewan Pengurus Nasinal Keluarga Besar Marhaenis Dr Benny Soedhiro, Sekjen Pemuda Demokrat Indonesia Ir Iwan Hendrawan.

Pendiri GSNI dan juga Penasehat PA GSNI, Waluyo Martosugito mengatakan, lahirnya GSNI merupakan fusi dari GSN dan IPNI adalah suatu dinamika dari spirit perjuangan IPPI Pancasila.

Yang mana, saat itu juga Pemuda Demokrat Indonesia yang berbasis teritorial membantu dalam menginisiasi terbentuknya Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) yang juga berbasis teritorial.

“Saat itu, kondisi politik kebangsaan sedang hangatnya dalam perdebatan di Badan Konstituante,” ujar Waluyo.

Waluyo juga menyampaikan, Bangsa Indonesia menjadi kenyataan karena dua kali ada komponen bangsa merelakan dominasinya demi persatuan. Yakni, pertama dalam Sumpah Pemuda 1928, para Pemuda Jong Diana merelakan bahasa Melayu yang dijadikan Bahasa Indonesia. Kedua, penetapan lima sila Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945.

Waluyo mengingatkan adanya kenyataan yang tak menggembirakan, terkait erat dengan masih bertahannya tiga faktor yang membuat Pancasila tetap masih manganar dalam haru biru perkembangan politik Indonesia.

“Pertama, dalam ingatan bersama banyak kalangan, Pancasila masih dipandang tercemar karena kebijakan Soeharto yang pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan status quo kekuasaan,” ujarnya.

Kemudian, kedua, terjadinya liberalisasi politik dengan penghapusan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Liberalisasi politik ini memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain.

“Ketiga, adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal,” ucapnya.

Selain itu Waluyo Martosugito memberikan pertanyaan untuk  direnungan oleh segenap anak bangsa khususnya anggota dan kader GSNI, Siapakah penanggungjawab utama terhadap keselamatan Pancasila dan UUD 1945?

Di tempat yang sama, Sekjen Pemuda Demokrat Indonesia, Iwan Hendrawan mengangkat issue terkait TAP MPR No. VII/2001 tentang Visi Misi Indonesia Masa Depan.

Dia mengatakan, ini pejabat publik keranjingan membuat kewajiban dan menyampaikan visi dan misi. “Sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan, karena seluruh penyelenggara negara wajib menjalankan perintah UUD 1945, yang mana visi misi bangsa Indonesia telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945,” ujar Iwan.

Iwan menegaskan, Visi Misi Bangsa tidak bisa dibuat oleh orang perorang, tapi merupakan kerja kolektif dan memiliki legitimasi dari rakyat dalam perwujudan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketua Umum PA GSNI Dr Soenarto, dalam paparannya menegaskan, Persatuan Alumni GSNI bersifat Independen, tidak berafiliasi partai apapun.

“Tantangan kedepan bangsa adalah mempersiapkan kader-kader Bangsa untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana tantangan besar bangsa saat ini adalah Narkoba, Terorisme dan Keyakinan akan Pancasila menurun,” ujar Soenarto.

Sementara, Ketua Umum Perwanas Suprapti menyampaikan, semua pihak hendaknya terus bekerja dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa lewat PAUD dan TK 17 Agustus dan Siwi Peni.

“Walau dalam sebatas kemampuan dan kesederhanaan dengan perhatian yang minim Pemerintah, walau ada gejala yang mana banyak sekali pendidikan usia dini dan anak saat ini jauh dari pembentukan karakter kebangsaan atau nasionalisme,” ujarnya.

Dalam acara sambung rasa,  Ketua Umum Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dr Moh MC Soenhadji yang juga pada era Bung Karno dikirim ke luar negeri pada saat masih kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), masih merasakan kuatnya Nasionalisme Indonesia. Hal itu perlu terus ditularkan ke generasi berikutnya.

Dia mengatakan, saat itu, mahasiswa-mahasiswa yang dikuliahkan ke luar negeri dengan sebutan Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid), yang rata-rata untuk belajar tehnologi dan ekonomi.

“Kita  semua perlu persiapkanan saat ini, Sumber Daya Manusia untuk menyongsong tahun 2045 yang mana Indonesia akan menjadi negara 6 besar dunia dan dalam tingkat GDP yang besar. Dan itulah tugas besar GSNI dan PA GSNI,” ujarnya.

Acara tersebut diadakan secara sederhana dengan memotong tumpeng oleh Ketua Umum PA GSNI Soenarto di dampingi Sekjen PA GSNI Triwi Husodo diberikan pada pendiri GSNI Waluyo Martosugito dan Penasehat PA GSNI Jend TNI (Purn) Tyasno Sudarto. Kegiatan ditutup dengan sambung rasa berupa pemberi wejangan pendiri dan Penasehat PA GSNI.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*