Indonesia Perlukan Perpu Penganggaran Penanganan Virus Corona

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra): Indonesia Perlukan Perpu Penganggaran Penanganan Virus Corona.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra): Indonesia Perlukan Perpu Penganggaran Penanganan Virus Corona.

Untuk penanganan wabah virus corona atau Covid-19, Pemerintah baru hanya mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres). Hal itu tidaklah memadai.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) meminta, Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menangani wabah virus corona yang meledak di Wuhan, China dan sudah menjalar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia itu.

Sekjen Seknas Fitra Misbah Hasan menyampaikan, keluarnya Inpres itu hanya sekedar langkah taktis pemerintah. Karena sifatnya teknis administratif relokasi anggaran saja.

“Yang lebih strategis adalah mengeluarkan Perpu tentang APBN 2020 dengan memasukkan relokasi anggaran untuk Bencana Non Alam, seperti Virus Corona ini,” tutur Misbah Hasan, Kamis (26/03/2020).

Dia mengatakan, Pemerintah Pusat dan Daerah harus mempbulikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 itu. Karena dengan keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dia menegaskan, perlu komitmen yang kuat oleh para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait korupsi anggaran penananganan bencana.

“Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan korupsi anggaran penanganan bencana. Terlebih diberlakukannya kelonggaran pengelolaan anggaran,” ujar Misbah Hasan.

Kemudian, lanjutnya, masyarakat harus secara aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran penanganan pencegahan Covid-19. Agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.

Untuk penanganan Covid-19, lanjutnya lagi, penambahan utang luar negeri tidak diperlukan. Karena akan membebani APBN dan mempunyai dampak jangka panjang di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang sedang terpuruk.

Misbah Hasan mengatakan, pemerintah perlu segera merealiasikan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan. Sehingga peningkatan jumlah korban Covid-19 dapat dihindari.

“Berdasarkan data Keuangan DAK Fisik per Februari 2020, belum disalurkan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Pemerintah juga mengantisipasi secara lebih serius dampak ekonomi bagi masyarakat. Terutama pasca diberlakukannya kondisi social distance dan work from home (WFH).

“Pemerintah harus menjaga ketersediaan pasokan pangan, setidaknya dalam kuruan waktu 5 bulan ke depan. Dan perlu afirmasi kebijakan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat selama pemberlakukan kondisi darurat Covid-19,” tutur Misbah Hasan.

Sementara, Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi menuturkan, hingga Rabu 25 Maret 2020, penderita virus corona di Indonesia bertambah 105 orang. Sehingga total pasien corona menjadi 790 orang.

Jumlah kasus bertambah 105 dari data sebelumnya bahwa riilnya 685 sehingga total menjadi 790 orang. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia dan sembuh juga ikut bertambah. Korban meninggal bertambah 3 orang dan total mencapai 58 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah 1 orang menjadi 31 orang.

“58 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk di dalamnya 6 orang dokter yang terlibat secara langsung menangani pasien positif corona,” ujarnya.

Badiul menjelaskan, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus Desease 2019 atau Covid-19.

Inpres itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona  Virus Desease 2019 atau Covid-19.

Tidak hanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK), lanjut Badiul Hadi, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 19 atau Covid-19.

Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan persebaran virus corona.

Berdasarkan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, alokasi DAK Fisik untuk bidang kesehatan mencapai Rp 20,78 triliun atau sekitar 28,7 % dari total DAK Fisik di tahun 2020 yang sebesar Rp 72,25 triliun.

“Perlu ditambahkan, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, jika dalam rencana kegiatan pemerintah belum ada kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 itu,” ungkap Badiul Hadi.

Beberapa ketentuan di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) di antaranya, mensyaratkan adanya revisi kegiatan penyaluran sekaligus setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran dilaksanakan 7 hari setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima dokumen kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) disampaikan dengan Februari 2020 baru sebesar Rp 117,68 Triliun atau 13,73 % dari Pagu APBN 2020 Rp 856,95 Triliun. Terdiri atas, DBH Reguler sebesar Rp 105,08 Trilun dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp 12,50 triliun.

Penyaluran DBH per 29 Februari 2020 terealisasi sebesar Rp 6,66 triliun atau 5,67% dari Pagu Alokasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp 97,80 triliun atau 22,90% dari Pagu Alokasi Rp 427,09 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum memiliki realisasi penyaluran sampai dengan 29 Februari 2020.

“Hal tersebut disebabkan belum ada daerah yang menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I secara lengkap,” ujar Badiul Hadi.

Sementara, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6 Tahun 2020, penyaluran dana bantuan operasional kesehatan tahap I dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Dengan tidak memperhitungkan sisa dana Rekening Kas Umum Daerah Alokasi DAK Fisik Rp 72,24 triliun.

Sedangkan per 29 Februari 2020, penyaluran DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp 11,56 triliun atau 8,87% dari pagu alokasi Rp 130,27 triliun.

Per Februari 2020, lanjutnya, Realisasi Dana Desa baru Rp 1,66 Triliun atau 2,31% dari Pagu APBN 2020 Rp 72 Triliun.

“Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) belum terealisasi. Realisasi TKDD per Februari 2020 lebih rendah sekitar Rp 8,46 triliun atau 6,71 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019,” ungkap Badiul Hadi.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespon pandemic virus corona terkesan lambat. Terutama komitmen dalam penyiapan anggaran.

“Belum lagi berkaca pada beberapa pengalaman pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana, rawan terjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Misalnya, korupsi vaksin flu burung, dan korupsi penyediaan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah bencana yang ketika itu terjadi di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). “Itu semua belum transparan,” ujar Badiul Hadi.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*