Indonesia Harus Segera Tinjau Ulang Hubungan Diplomatik Dengan Tiongkok

Pemerintah Indonesia Harus Lindungi WNI Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia Harus Lindungi WNI Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri, Kini Terjadi Eksploitasi ABK, Indonesia Harus Segera Tinjau Ulang Hubungan Diplomatik Dengan Tiongkok. – Foto: Mahasiswa Pasca Sarjana Hubungan Internasional Yulius Carlos Wawo. (Ist).
Pemerintah Indonesia Harus Lindungi WNI Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri, Kini Terjadi Eksploitasi ABK, Indonesia Harus Segera Tinjau Ulang Hubungan Diplomatik Dengan Tiongkok. – Foto: Mahasiswa Pasca Sarjana Hubungan Internasional Yulius Carlos Wawo. (Ist).

Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Cina diketahui sudah tidak sekali dua kali melakukan pelanggaran terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kini, terkuak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI).

Mahasiswa Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Yulius Carlos Wawo menyampaikan, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok harus segera ditinjau ulang.

Adanya dugaan eksploitasi yang dialami ABK Indonesia di atas kapal ikan Tiongkok harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meninjau ulang hubungan diplomatik dengan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) itu.

Yulius Carlos Wawo menyatakan, terjadinya dugaan human trafficking menyeruak setelah ABK asal Indonesia mengakui mereka bekerja dalam waktu 18-30 jam, minum air laut, mengalami kekerasan fisik serta mendapat upah yang sedikit yaitu 42 dollar per bulan atau hanya  Rp 640.000 per bulan.

“Republik Rakyat Tiongkok ( RRT) tidak hanya sekali ini saja melakukan pelanggaran. Masih diingat publik beberapa kali kapal cost guard Tiongkok menerobos wilayah ZEE Indonesia di laut Natuna Utara,” tutur Yulius Carlos Wawo, Minggu (10/05/2020).

Menurut mantan fungsionaris Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta (GMKI Jakarta) ini, berkenaan dengan kejadian ini, Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi hubungan bilateral dan diplomatiknya dengan Tiongkok.

“Kita harus melihat dari berbagai aspek tidak hanya dari aspek ekonomi saja,” ujar lulusan Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, harus tegas terhadap masalah ini. Dan jikalau dirasa perlu, Indonesia mesti membatalkan beberapa perjanjian dengan RRT.

“Atau melarang ekspor beberapa barang ke RRT atau mengenakan biaya bea impor lebih besar terhadap barang-barang asal RRT,” ucap Carlos Wawo.

Selain peristiwa ini, menurut pria berdarah Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menyebut, sejumlah rangkaian dugaan eksploitasi yang juga dialami buruh migrant atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Tiongkok juga perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan bagi WNI yang berdomisili, bekerja atau belajar di luar negeri,” tutur Carlos Wawo.

Peran dan tugas dari Atase Ketenagakerjaan (Ataker) yang berada di Kedubes-Kedubes Indonesia, lanjutnya, juga perlu dioptimalkan dan diberikan dukungan penuh. Untuk bisa memberikan perlindungan kepada para WNI yang bekerja di negara penempatan.

“Semoga kejadian dugaan eksploitasi WNI di luar negeri menjadi yang terakhir. Dan Pemerintah Indonesia bisa lebih baik dan lebih kuat dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri,” tandas Carlos Wawo.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan