Indonesia Digerogoti Kartel, Kedaulatan Pangan Tak Kunjung Tiba, Negara Harus Berani Basmi Mafia Bisnis

Indonesia Digerogoti Kartel, Kedaulatan Pangan Tak Kunjung Tiba, Negara Harus Berani Basmi Mafia Bisnis.

Hingga kini, Indonesia dianggap tidak mau dan tidak mampu menghadapi para kartel dan mafia bisnis yang terus-terusan menggerogoti dan menguasai berbagai bidang kehidupan, terutama bidang pangan.

Kedaulatan Pangan, sebagai salah satu solusi urgen dalam menghadapi berbagai defisit yang dialami oleh Bangsa Indonesia, terus menerus terkendala dikarenakan ciut-nya nyali Negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk membasmi para kartel dan mafia bisnis yang bercokol itu.





Pakar Ekonomi Lingkungan dan Energi Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin menegaskan, Negara melalui pemerintah, harus berani bersikap dan melakukan upaya pemberantasan kartel dan mafia itu.

“Jika kartel dan mafia bisnis tidak dibasmi, maka apa yang diharapkan oleh bangsa dan Negara Indonesia akan sulit terlaksana. Pemerintah harus melakukan pembasmian kartel dan mafia bisnis, kalau tidak, ya akan terus-terusan mengalami defisit,” tutur FX Husin, Selasa (25/06/2019).

Husin memberikan sumbang saran, atas persoalan defisit yang dialami oleh Negara Indonesia. Menurutnya, ada sejumlah langkah yang sangat penting segera dilakukan oleh Pemerintah.





Pertama, lakukan dulu langkah menyelematkan kebutuhan dasar, di sector pangan dan  pertanian. Bisa dengan mempercepat pemberdayaan lahan yang ada untuk pertanian dan peternakan.

Contohnya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dikembangkan penanaman jagung untuk kebutuhan peternakan, sehingga diharapkan mengurangi impor makanan ternak.

“Di sana juga bisa dikembangkan peternakan seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain, secara modern dengan sistem koperasi, sehingga pada saat tertentu tidak perlu lagi impor daging sapi dari India atau dari Negara lainnya, dengan sendirinya tidak mengeluarkan devisa untuk impor,” tutur FX Husin.





Kemudian, untuk daerah pesisir dikembangkan industri perikanan, seperti udang, karena nilai tambah udang yang tinggi dan pangsa pasar ekspor cukup besar.

“Memang budidaya udang cukup sulit, tapi dengan teknologi yang tersedia, kesulitan dapat diatasi,” ujarnya.

Husin mengingatkan, selama ini ada kekeliruan dalam memberikan bantuan kepada petani budidaya udang. Contoh, Pemerintah Daerah tertentu, memberikan bantuan pembukaan lahan, seperti alat backhoe, bibit, pakan dan lain-lain, tetapi tidak diikuti dengan pengembangan teknologi.





Sehingga, begitu lahan tambak baru dibuka, maka panen pertama berhasil bagus dan menghasilkan bagi petani tambak. Panen kedua mulai menurun, dan pada panen ketiga mati semua, karena kena penyakit dan akhirnya kolam untuk udang ditebar ikan mujair dan lain-lainnya yang menyebabkan nilai jual tambah kecil.

“Saran saya, sebaiknya Pemerintah mendirikan Pusat Inkubator Udang dengan teknologi, sehingga petani tambak udang dapat melakukan pembelajaran dan menerapkan sistem teknologi yang mumpuni dan bisa mengatasi penyakit pada musim tertentu,” ujar FX Husin.

Kemudian, Pemerintah bisa mengefektifkan kembali tambak-tambak udang yang terbengkalai, seperti lahan tambak udang eks Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.





“Memang budidaya udang cukup sulit, tapi dengan teknology yang tersedia, kesulitan dapat diatasi,” ujarnya.

Kedua, Pemerintah bisa segera menerapkan rencana Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengubah warna plat nomor kendaraan pribadi.

“Sehingga pada saat tertentu bila harga minyak dunia meningkat, maka pemerintah dapat mengurangi subsidi BBM dan tidak perlu dengan menaikkan harga BBM yang dapat menimbulkan gejolak sosial dan meningkatnya harga bahan pokok,” ujarnya lagi.





Dia mengatakan,  penerapan penguranga subsidi BBM harus dilakukan tepat guna dan mulai saat ini.

Ketiga, kebijakan pengadaan pangan seperti beras harus dimulai, sehingga pada saatnya bisa mencapai kedaulatan dan ketahan pangan. “Nanti tidak perlu impor,” katanya.

Empat, dengan melakukan Rehabilitasi Lahan-lahan Eks Pertambangan dan lahan kritis, yang umumnya berada di luar Pulau Jawa, maka bila selesai bertahap, segera ditanam tebu untuk pengurangan impor gula rafinasi dan penerapan Bio Ethanol untuk BBM pada kendaraan.





“Lambat laun lahan perkebunan tebu di Pulau Jawa direlokasi keluar Pulau Jawa pada lahan eks pertambangan yang telah direhabilitasi. Sehingga lahan di Pulau Jawa dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan. Multiplier effect yang didapat, infrastruktur yang telah dibangun di luar Pulau Jawa dapat dimanfaatkan dan tidak mubazir,” ujar Husin.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan