Indonesia Darurat Demokrasi, Ancam Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Mahasiswa Tolak Undang Undang MD3

Indonesia Darurat Demokrasi, Ancam Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Mahasiswa Tolak Undang Undang MD3.

Para aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD atau yang dikenal dengan UU MD3, karena dianggap telah mengancam kebebasan menyampaikan pendapat.

 

Oleh karena itu, dua ratusan aktivis PMII Universitas Pamulang (PMII Unpam) menyampaikan penolakannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung IFA (Gedung DPRD Tangsel), Kamis (02/03/2018).

 

Koordinator aksi Afif Bachtiar menyampaikan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi yang kini telah mati di tangan DPR. Hal ini ditandai dengan disahkannya RUU tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPD (Revisi UU MD3).

 

“Langkah DPR itu pun telah menuai polemik publik, disebabkan  kurangnya kajian mendalam dan sistematis dalam perumusan Revisi UU MD3,” ujar Afif.

 

Dia mengatakan, keputusan ini menunjukkan semakin nampak jauhnya jarak antara DPR dan Rakyat. Bahkan, langkah revisi UU MD3 itu dianggap sebagai kemunduran proses demokrasi di Indonesia.

 

“Secara substansi Undang Undang ini mengandung beberapa permasalahan yang dapat merampas kebebasan berpendapat di Indonesia, serta membuat DPR menjadi lembaga yang sulit dijangkau oleh hukum,” ujar Afif.

 

Oleh karena itulah, para aktivis menyerukan bahwa saat ini Indonesia Darurat Demokrasi.

 

“Indonesia kini dalam darurat demokrasi. Kami mendesak agar Ketua Badan Legislasi DPR yang mengurusi UU MD3 Supratman itu dicopot,” ujar Afif.

 

Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD Tangsel untuk menolak penambahan UU MD3. “Cabut Penambahan UU MD3,” ujarnya.

 

Semua proses pembahasan UU MD3 itu pun dianggap tidak transparan, karena itu, mahasiswa menyatakan bahwa sikap otoriter telah terjadi di badan legislatif.

 

“Tegakkan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bila tak ada respon dan sikap sesegera mungkin, maka kami akan turun kembali dengan jumlah lebih banyak,” ujar Afif.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan