Breaking News

Indonesia Butuh Pimpinan KPK Yang Independen dan Transparan

Indonesia Butuh Pimpinan KPK Yang Independen dan Transparan. Indonesia Butuh Pimpinan KPK Yang Independen dan Transparan.

Tim Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus independen dan transparan dalam melaksanakan proses seleksi yang sedang berjalan.

Jika tidak independen dan transparan, maka hasil seleksinya pasti jauh dari harapan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menempatkan orang untuk keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.





Analis Kebijakan Publik, Melkior Waramas menyampaikan, Tim Seleksi itu juga harus terhindar dari tekanan keputusan politik dan kepentingan kekuasaan.

“Sikap keterbukaan bagi publik dalam setiap tahapan-tahapan seleksi agar melahirkan komisioner yang mampu mendefinisikan jantung organisasi KPK sebagai budaya yang merefleksikan, menggemakan sekaligus menghantarkan pesan budaya anti korupsi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Melkior, Senin (17/06/2019).

Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda ini juga menekankan, proses atau tahapan seleksi juga harus introspektif dan inklusif, dimana institusi KPK merumuskan nilai-nilainya, mengingatkan pada visi dan misi agar memampukan KPK untuk terus sesungguh-sungguhnya melayani rakyat.





“Sekaligus memberikan pendidikan, pemahaman tentang anti korupsi bagi rakyat dengan kinerja yang tinggi,” katanya.

Tim seleksi harus mampu melahirkan pimpinan atau komisioner KPK yang memiliki imajinasi untuk berinovasi, mengembangkan konsep, ide-ide, model dan aplikasi teknologi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi, tidak sekedar mengikuti prosedur.

Sehingga, lanjutnya, pimpinan KPK wajib taat asas dan nilai (core values) KPK, asas pelaksanaan tugas dan nilai yang dianut KPK.





“Sebagai pedoman internal yang memandu setiap tindakannya yang mencerminkan sikap, perilaku dan karakter lembaga KPK,” ujar Melki.

Selain itu, sejumlah kriteria lainnya yang sangat ketat, harus mampu diwujudkan, seperti profesionalisme dalam berkinerja, keterbukaan untuk berkolaborasi, menjamin koneksi dengan mitra yang dapat memperluas jangkauan pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi, serta memberi energi positif dan luar biasa dalam praktik-praktik melawan korupsi.





Dia mengatakan, masyarakat Indonesia juga berharap, Pimpinan KPK ke depan wajib meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakkan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakkan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

“Bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” ujar Melki.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*