Indonesia adalah Negara Hukum, Tetapi Jaksa Kok Tidak Diatur di Dalam Konstitusi?

Indonesia adalah Negara Hukum, Tetapi Jaksa Kok Tidak Diatur di Dalam Konstitusi?

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
499
0
Diskusi Amandemen Ke-5 UUD 1945 di Komplek DPR, Indonesia adalah Negara Hukum, Tetapi Jaksa Kok Tidak Diatur di Dalam Konstitusi. - Foto: Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr Jan Samuel Maringka, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 Kerja sama DPD RI, bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2021).(Ist)Diskusi Amandemen Ke-5 UUD 1945 di Komplek DPR, Indonesia adalah Negara Hukum, Tetapi Jaksa Kok Tidak Diatur di Dalam Konstitusi. - Foto: Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr Jan Samuel Maringka, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 Kerja sama DPD RI, bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2021).(Ist)

Kejaksaan Republik Indonesia ternyata belum diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

Hal itu disampaikan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr Jan Samuel Maringka, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 Kerja sama DPD RI, bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2021). 

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara Hukum. Maka dapat dilihat bahwa Konstitusi Indonesia telah mengatur tentang Kekuasaan Peradilan. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan Kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Namun pengaturan tentang Kejaksaan belum ada,” tutur Jan S Maringka. 

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) ini melanjutkan, Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia dari waktu ke waktu. 

Yaitu, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh MA dan Badan-Badan lain Kehakiman menurut Undang-Undang. 

“Dalam hal ini, yang dimaksud dengan badan-badan lain ialah termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman, tidak hanya mengadili, namun ada proses penegakan hukum yang lebih luas daripada mengadili saja. Seperti proses awal dari penyidikan, penuntutan, penangkapan, penahanan dan segala kegiatan-kegiatan tersebut, merupakan kewenangan yang telah diatur tentang kekuasaan badan-badan peradilan,” terang Jan S Maringka. 

Selanjutnya, kata dia, di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), ‘Kewenangan Jaksa Agung telah diatur dalam pasal 91 dan 156-158′. 

Selain dari pada itu, telah di atur pula di dalam UUDS 1950 dalam pasal 61-106. Namun Ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 tidak berlaku, dan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 

Hadir dalam diskusi tersebut yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir H AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Masdar Hilmy, dan Pakar Hukum Tata Negara Dr Refly Harun, serta Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Dr Abdul Chaliq. 

Jan S Maringka melanjutkan, pada masa Demokrasi Terpimpin, melalui Keputusan Presiden No 204 tahun 1960 dibentuklah Departemen Kejaksaan berada di bawah Pimpinan Menteri atau Jaksa Agung. 

Selanjutnya, kata dia, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, yaitu “Kejaksaan Adalah Alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.  

Namun pada tahun 1991 adanya pergeseran definisi dari Kejaksaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan. Yaitu “Kejaksaan Adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. 

Pada masa reformasi, lanjut Jan S Maringka, telah adanya proses memisahkan dikotomi sipil dan dikotomi militer, yang di mana mengeluarkan Kepolisian dari TNI. 

Sehingga di dalam Amandemen UUD 1945 telah masuknya tentang Badan Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, Kepolisian. Bahkan dibentuk pula badan-badan peradilan lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. 

“Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa seolah-olah yang melaksanakan Proses Penegakan Hukum hanya Hakim, padahal dengan mengacu di dalam sistem Peradilan Pidana, adanya tahapan penuntutan diharuskan dilakukan oleh Kejaksaan, hal ini sejalan dengan Asas Single Prosecution System,” jelas Jan S Maringka. 

Dr Jan S Maringka menyampaikan, berdasarkan hal ini dan berbicara tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan adanya penguatan-penguatan Kedudukan Kejaksaan di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 

Yang berfungsi untuk menjaga Jaksa Agung supaya Independen dipandang penting dalam menguatkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi penuntutan yang mandiri, profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. 

“Kami sangat mendukung adanya reformasi penegakan hukum, namun, Kejaksaan jangan ditinggalkan. Ini adalah kerinduan sebagai warga Adhyaksa. Sehingga kita bisa melihat kalau sebuah lembaga yang hanya diatur dalam Undang-Undang, maka kewenangan dia akan sangat rentan diuji di dalam Mahkamah Konstitusi. Namun, kalau keberadaan Kejaksaan di dalam Konstitusi, maka mengubah Kejaksaan, perlu melakukan amandemen secara menyeluruh,” terangnya. 

Dr Jan S Maringka menyebut, ada kerinduan warga Adhyaksa, dan itu tidaklah berlebihan. 

“Karena ini memang suatu keharusan serta yang perlu kita sisipkan apakah itu sebagai bagian dari Kekuasaan Peradilan, atau dia diatur sebagai rumusan tersendiri,” ujarnya. 

Karena itu, Jan S Maringka mengatakan, Korps Adhyaksa mengharapkan pengaturan kedudukan Kejaksaan ini sebagai fungsi, dan juga menjaga fungsi Jaksa Agung menjadi independen. 

“Dipandang penting dalam penguatan peran, guna menjamin pelaksanaan Fungsi Penuntutan yang mandiri, profesional, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif,” jelasnya. 

Selanjutnya, Dr Jan S Maringka mengusulkan pengangkatan Hakim masuk dalam Pasal 24,  dan pasal mengenai Penuntutan diatur tersendiri. 

Rumusan dan usulan yang disampaikan adalah bagaimana isinya adalah Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan langsung secara tegas diselenggarakan oleh Kejaksaan yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. 

Sebab jika melihat kutipan ini, juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Jaksa Agung itu Penuntut Umum Tertinggi. 

Selain itu, di dalam Undang-Undang KPK juga menyatakan ada Pengawasan, dan Penuntutan yang dilakukan oleh para Komisioner. 

“Inilah yang terjadi sehingga menimbulkan suatu disparitas. Dan diharapkan dengan pengaturan secara jelas, maka kedudukan Kejaksaan dalam Kekuasaan Kehakiman juga merupakan jaminan kemandirian Kejaksaan dalam Konstitusi. Kemudian kita juga mewujudkan proses asas single prosecution system. Dan kita juga mewujudkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi,” ulas Dr Jan S Maringka. 

Mengakhiri pemaparannya, Dr Jan S Maringka berharap, agar yang diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia itu, menjadi catatan penting. 

Dan dalam proses Amandemen Ke-5 UUD 1945ini, dinilai sebagai waktu yang tepat untuk meningkatkan kembali, agar keberadaan Kejaksaan mendapatkan tempat di dalam perlindungan secara Konstitusional. 

“Saya mengutip pendapat dari Sekretaris Jenderal PBB bahwa prinsip Negara Hukum tidak dapat ditegakkan, begitu pula pelanggaran HAM tidak dapat diterapkan tanpa hadirnya lembaga Kejaksaan yang efektif melaksanakan fungsi keadilan secara mandiri, berintegritas, dan tidak memihak,” ujarnya. 

Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 Kerja sama DPD RI bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), yang dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta itu, dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan, antara lain dengan menerapkan 3M.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Mengetuk Hati Lembaga Survei dan Memaknai Seruan Pemilu Damai

Mengetuk Hati Lembaga Survei dan Memaknai Seruan Pemilu