Independen, Negawaran dan Kompeten, Itulah Sosok Jaksa Agung Yang Dibutuhkan Negara Indonesia

Independen, Negawaran dan Kompeten, Itulah Sosok Jaksa Agung Yang Dibutuhkan Negara Indonesia.
Independen, Negawaran dan Kompeten, Itulah Sosok Jaksa Agung Yang Dibutuhkan Negara Indonesia.

Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibutuhkan adalah sosok yang independen, negarawan dan kompeten.

Hal itu ditegaskan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, menyikapi kebutuhan calon Jaksa Agung yang akan masuk di tataran Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

Memang, ditegaskan dia, Jaksa Agung pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini diharapkan adalah Jaksa Agung yang berasal dari pilihan terbaik dari Jaksa-Jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung.

Selain itu, menurut Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) 2001-2004 ini, seorang Jaksa Agung harus steril dari politik prkatis. Dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

“Karena itu,  seorang Jaksa Agung bukan hanya dituntut memiliki kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional di bidang penuntutan perkara pidana, akan tetapi juga harus seorang negarawan. Yang mampu menjaga independensi Kejaksaan. Serta benar-benar paham akan cita-cita publik di bidang penegakan hukum dan keadilan,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, tegasnya maka seorang Jaksa Agung haruslah berasal dari Jaksa karir. Harus terbebas dari pengaruh politik praktis. Dan tidak boleh berafiliasi atau bersimpati atau menjadi bagian dari Partai Politik manapun.

Seorang Jaksa Agung juga, kata dia, harus berwawasan kebangsan, Pancasilais dan berkomitmen menjaga NKRI.

“Karena Ia akan menjadi partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, demi menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45,” ujar Petrus Selestinus.

Advokat Peradi ini mengatakan, problem utama Indonesia selama ini adalah betapa sulitnya mendapatkan seorang Jaksa Agung terbaik dari internal Ķejaksaan. Jaksa karir yang terbaik.

“Hal itu karena model kaderisasi di internal Kejaksaan tidak berjalan dengan baik. Karena itu, tidaklah mudah bagi Presiden Jokowi menemukan Jaksa yang hebat untuk dijadikan Jaksa Agung pada periode kedua masa jabatannya,” tutur Petrus.

Meskipun semua jaksa memiliki kualifikasi akademik dan syarat formil lainnya untuk menjadi Jaksa Agung, lanjutnya lagi, namun kebanyakan Jaksa kandas di syarat rekam jejak dan integritas moral. Kandas di syarat kejujuran yang tinggi.

“Kandas ketika syarat rekam jejak dan integritas moral serta kejujuran yang tinggi menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Saat ini, Presiden Jokowi diperhadapkan pada pilihan sulit. Apakah memilih calon Jaksa Agung dari internal Kejaksaan atau dari luar dan dari Partai Politik.

Perdebatan publik mengenai sosok Jaksa Agung dalam periode kepemimpinan Jokowi 5  tahun ke depan, ada dua opsi. Ada opsi untuk memilih Jaksa Agung dari luar institusi kejaksaan atau non karir, tetapi juga menguat opsi Jaksa Agung diambil dari internal Kejaksaan atau Jaksa Karir.

Pertanyaannya, apakah boleh Jaksa Agung diambil dari luar atau non karir? Petrus menjelaskan, pengalaman membuktikan bahwa Jaksa Agung bisa diambil dari luar atau non karir. Bahkan disertai syarat tidak boleh dari kader Partai Politik, sekalipun Ia mantan Jaksa, seperti halnya dengan HM Prasetyo yang menjadi Jaksa Agung dari kader Partai Nasdem.

Mencari Jaksa Agung dari Jaksa karir yang saat ini masih menjabat atau pensiunan Jaksa, tidaklah mudah alias gampang-gampang susah.

Karena ada beberapa Jaksa yang rekam jejaknya bagus dan memiliki keberanian, termasuk berani berbeda pendapat dengan Jaksa Agungnya sendiri, tetapi justru Jaksa-Jaksa yang berani seperti itu sering dimatikan karirnya oleh Jaksa Agungnya sendiri.

Bahkan, menurut Petrus, rata-rata mereka dijadikan sebagai staf ahli, tanpa diberi tugas atau mengemban tugas sebagai Jaksa fungsional hingga pensiun.

“Ini memang budaya manajemen Institusi Negara yang dengan kekuasaan besar, tetapi gagal membina Jaksa-Jaksa yang begitu banyak menjadi Jaksa-Jaksa yang hebat,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, Presiden Jokowi harus hati-hati dalam menjaring sosok Jaksa Agung dari internal kejaksaan.

Karena sejumlah Jaksa pada level pensiunan Jaksa Agung Muda (JAM), bahkan yang masih aktif pun diam-diam kasak kusuk mencari dukungan politik kepada beberapa Partai Politik. Dengan barter-barter kekuasaan jika terpilih menjadi Jaksa Agung atas dukungan Parpol tertentu.

“Jaksa Agung terpilih yang didukung oleh Parpol, biasanya ketika bediri selalu tidak tegak lurus dan kurang percaya diri. Karena keberadaannya di Kejaksaan itu mengemban misi khusus di luar fungsi penegakan hukum, guna memenuhi titipan Partai Politik,” bebernya.

Seorang Jaksa Agung itu, menurut dia lagi, harus berani. Dan tidak boleh merasa rendah diri di hadapan atasannya, termasuk di hadapan Presiden.

Karena seorang Jaksa Agung itu mengemban misi, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Kejaksaan menegaskan, Kejaksaan bukan alat negara seperti Polisi atau TNI. Jaksa adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan.

“Oleh karena itu, Jaksa Agung merupakan partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara, tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan manapun,” ujar Petrus Selestinus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan