Breaking News

Impor Cangkul Bukti Keroposnya Fondasi Pertanian, Presiden Harus Evaluasi Kinerja Para Pembantunya

Presiden Jokowi diingatkan untuk melakukan kontrol super ketat terhadap kinerja para pembantunya di pemerintahan. Soalnya, hampir semua kebijakan yang ditelurkan tidak berjalan sesuai dengan visi misi Nawacita yang diemban oleh Jokowi.

 

Di sektor pertanian, kebijakan impor cangkul sangat menghentak Indonesia. Kebijakan ini dianggap sangat menghina orang-orang Indonesia, seolah tidak sanggup memproduksi cangkul yang sangat dibutuhkan oleh para petani.

 

Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia (RTI) Jones Batara Manurung menyampaikan, kebijakan impor cangkul dari negeri Cina menunjukkan betapa keroposnya fondasi pertanian Indonesia.

 

“Ini menunjukkan masih keroposnya pondasi pembangunan sektor pertanian kita. Hal ini tampak dari pasar input sektor pertanian kita belum memiliki pondasi yang kuat,” ujar Jones Batara Manurung, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

 

Untuk itu, dia menyarankan agar Menteri Pertanian sebaiknya mengoreksi diri dan jangan hanya sibuk dengan pencitraan yang mengesankan bahwa pencapaian kedaulatan pangan seakan-akan sudah tercapai.

 

“Ada banyak problem pokok sektor pertanian yang sama sekali tidak pernah dipecahkan, antara lain masih kecilnya penguasaan dan pengusahaan lahan petani Indonesia,” kata dia.

 

Menurut Jones, impor cangkul menunjukkan bahwa industri dasar Indonesia sangat lemah. Lebih lanjut hal itu menunjukkan bahwa Industri baja/besi yang menjadi bahan dasar pembuatan cangkul dipastikan berada pada posisi yang lemah.

 

“Mungkin kita bisa cek bersama bagaimana posisi bisnis Krakatau Steel sebagai BUMN dengan basis industri baja/besi. Kemungkinan saja berada pada posisi merugi,” ujarnya.

 

Dalam skandal impor cangkul ini, sebut Jones, menunjukkan bahwa instansi pemberi izin impor yakni kementerian perdagangan dan juga kementerian perindustrian melalui perusahaan pengimpor, hanya mementingkan keuntungan jangka pendek.

 

“Pendekatannya hanya soal dagang atau bisnis semata. Tidak lebih dari itu. Seharusnya kebutuhan cangkul dapat dipenuhi oleh industri nasional melalui perusahaan BUMN kita atau perusahaan swasta nasional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN,” tuturnya.

 

Tidak hanya itu, bahkan  impor cangkul menunjukkan pengingkaran semangat Trisakti dan Nawacita yang diusung oleh Jokowi, terutama agenda kemandiria ekonomi. Impor cangkul seakan memupus harapan akan tibanya kemandiriam ekonomi.

 

“Bagaimana mungkin kita dapat mewujudkan kedaulatan pangan apabila input pertanian kita seperti cangkul saja masih impor,” ujarnya.

 

Karena itu, Jones Batara mengatakan, Presiden Joko Widodo harus kembali mengingatkan para menteri agar ada keharmonisan kerja dalam mewujudkan agenda Nawacita. Masalah cangkul dapat menjadi petanda bahwa masih ada menteri yang tidak seirama dengan agenda Nawacita.

 

“Bila kementerian perdagangan peduli dengan peningkatan kinerja Krakatau Steel atau para pengrajin besi/cangkul, tentu kementerian perdagangan tidak akan mengeluarkan izin impor,” pungkas Jones.

 

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan kecewa dengan sikap sebab impor Cangkul akan industri kecil di Tanah Air.

 

“Ya kita protes, industri yang bisa dihasilkan Indonesia, apalagi industri kecil, harus diandalkan, jangan segala hal tergantung dengan impor. Kita harus konsisten membangun industri hilir di segala bidang agar nilai tambahkan kembali untuk Indonesia,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (1/11/2016).

 

Johan tak habis pikir atas kebijakan pemerintah mengimpor satu kontainer cangkul untuk kebutuhan petani dan sektor lain di Indonesia. Pemerintah, kata dia, tidak mempedulikan industri kecil yang bisa memproduksi cangkul buatan dalam negeri. “Masa cangkul aja impor, kasihan industri cangkul,” katanya.

 

DPR pun akan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian. Pemanggilan ini dilakukan usai masa reses dewan berakhir. “Komisi IV akan pertanyakan ke Mentan,” kata Johan.

 

Sebelumnya, pemerintah mengklaim alasan melakukan impor karena kebutuhan dalam negeri yang sudah tidak bisa terpenuhi oleh produsen lokal. Kebutuhan cangkul di dalam negeri saat ini sebanyak 40-50 kontainer.

 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Doddy Edward menegaskan bahwa kegiatan impor tersebut legal, namun menolak untuk memberikan rincian mengenai kebutuhan cangkul di Indonesia.

 

Tetapi, dia menegaskan bahwa cangkul yang diimpor tersebut bukan barang jadi, namun setengah jadi karena harus melalui proses lainnya seperti pengecetan dan pemasangan kayu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*