Implementasi Undang-Undang Desa Terancam Gagal, Korupsi Anggaran Desa Tinggi, Ada Yang Abal-Abal, Banyak BUMDes Mangkrak Namun Tetap Diberi Penyertaan Modal

Implementasi Undang-Undang Desa Terancam Gagal, Korupsi Anggaran Desa Tinggi, Ada Yang Abal-Abal, Banyak BUMDes Mangkrak Namun Tetap Diberi Penyertaan Modal.
Implementasi Undang-Undang Desa Terancam Gagal, Korupsi Anggaran Desa Tinggi, Ada Yang Abal-Abal, Banyak BUMDes Mangkrak Namun Tetap Diberi Penyertaan Modal.

Sampai saat ini praktik korupsi di tingkat desa masih sangat tinggi. Salah satu indikatornya, banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kerjanya mangkrak dan bermasalah, namun terus menerus diberi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Itu masih salah satu indikator gagalnya pengalokasian Dana Desa. Paling tidak, ada sembilan catatan genting yang disampaikan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) berkenaan implementasi Undang-Undang Desa pada 2019 ini. Implementasi UU Desa masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Sekjen FITRA, Misbah Hasan memaparkan, banyaknya BUMDes yang mangkrak tapi tetap mendapatkan penyertaan modal dari APBDesa masih menjadi praktik yang tidak diusut hingga kini.

“Terdapat 1.670 dari 2.188 BUMDes yang tidak berjalan, tapi tetap mendapat kucuran anggaran dari APBDesa,” ungkap Misbah Hasan, dalam rilis Seknas Fitra terkait Implementasi UU Desa, Sabtu (21/12/2019).

Poin lainnya, transparansi Anggaran Desa belum berkualitas. Website Desa dan Baliho APBDesa kurang informatif. Belum dijadikan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran desa, serta media kontrol warga atas implementasi anggaran desa.

Catatan selanjutnya, dikatakan Misbah Hasan, adanya keengganan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Walikota (Perwali) tentang Daftar Kewenangan Desa.

Dikatakan Misbah Hasan, dari 74.957 Desa, baru sekitar 20 persen yang sudah menerbitkan Perbup Daftar Kewenangan Desa tersebut.

“Catatan kami berikutnya, adalah sempitnya Diskresi Fiskal dan Inovasi Desa,” ujarnya.

Perbup/Perwali tentang Penggunaan Anggaran Desa (DD dan ADD) banyak yang sudah diplot oleh Pemda. “Dan banyaknya titipan program tanpa anggaran dari Pemda,” ujarnya.

Selanjutnya, terjadi disharmoni Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. Misalnya, Permendesa 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 tidak sinkron dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait nomenklatur Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan. “Sehingga berpotensi dianggap penyimpangan saat audit,” katanya.

Kemudian, rumitnya Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran Desa, baik yang bersumber dari transfer pusat maupun daerah, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan lain-lain.

Lemahnya Akuntabilitas Sosial di Desa. Misbah Hasan menjelaskan, kebijakan di tingkat desa dikuasai oleh segelintir orang yang merupakan elit di tingkat desa.

“Biasanya adalah orang-orang dekat kepala desa atau BPD yang pro terhadap kepala desa. Sementara posisi warga desa sangat lemah, pasif, dan tidak ada keberanian melakukan kontrol terhadap pembangunan yang ada di desa,” ungkapnya.

Catatan penting lainnya, yakni tingginya Korupsi Anggaran Desa. Permasalahan muncul berawal dari pemilihan kepala desa yang masih menggunakan politik uang. Sehingga Kepala Desa punya orientasi mengembalikan modal politiknya.

“Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh warga desa, BPD, inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH),” jelasnya.

Dia mengatakan, hingga tahun 2018 saja, ada sebanyak 1.371 pelaporan kasus dana desa. Di mana ada 252 Kasus Korupsi DD sudah diputus, dan melibatkan 214 Tersangka Kepala Desa.

Terakhir, lemahnya fungsi BPD. Badan Permusyawarahan Desa mempunyai tiga fungsi, yakni menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan serap aspirasi dan pengaduan, dan kontrol terhadap kinerja Kepala Desa.

“Fungsi BPD di banyak desa tumpul karena tidak pernah diberi penguatan kapasitas. Bahkan perannya cenderung dilangkahi oleh Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa,” imbuhnya.

Badiul Hadi, Manager Riset Seknas  Fitra, Baidul Hadi mengatakan, sembilan catatan itu berdasarkan pertemuan sejumlah Community Organizer (CO) dari 33 desa berkumpul di Yogyakarta, pada 16-18 Desember 2019.

“Penggalian masalah, capaian, dan solusi atas kerja-kerja CO di desa dan daerah menjadi inti pembahasan pertemuan evaluasi pendampingan desa selama satu tahun ke belakang,” jelas Baidul Hadi.

Daerah yang termasuk lokasi piloting penguatan desa Seknas Fitra antara lain Kabupaten Bima dan Lombok Utara, Provinsi NTB, Kabupaten Pangkep dan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur; dan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Selain wujud capaian kegiatan dalam bentuk cerita perubahan, forum diskusi ini juga menghasilkan refleksi lima tahun implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Meski Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa dari APBN mencapai Rp 257,7 Triliun sepanjang tahun 2015-2019. “Namun perjalannya hingga hari ini dinilai masih menyisihkan masalah,” jelasnya.

Oleh karena itu, dari pertemuan yang diikuti Seknas Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah (Fitra Jateng), Fitra Nusa Tenggara Barat (Fitra NTB), Lembaga Swadaya Mitra Bangsa (YasmibSulawesi Selatan, Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUDBima, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) itu dihasilkan sejumlah rekomendasi.

Yakni, mendorong transparansi desa lebih substantif, dengan mempublikasikan APBDesa lebih detail dan juga realisasi APBDesa.

Kemudian, mendorong Kementerian Desa/Pemerintah Provinsi untuk mendesak Kabupaten/Kota menerbitkan Perbup/Perwali Daftar Kewenangan Desa.

“Memperluas Ruang Fiskal Desa dan mengurangi intervensi program dari Supra Desa,” ujarnya.

Selanjutnya, perlunya harmonisasi regulasi antar kementerian yang mengurusi desa. Penyederhanaan Laporan Penggunaan Anggaran Desa.

“Kalau bisa Desa hanya membuat satu laporan saja, yakni penggunaan APBDesa,” katanya.

Meski anggarannya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.

“Melakukan pendampingan yang intensif kepada BUMDes yang potensial. Serta menutup dan memberi punishment BUMDes-BUMDes abal-abal,” lanjutnya.

Lalu, memperkuat peran BPD dan kelompok masyarakat dalam pencegahan korupsi anggaran desa melalui supervisi dari Inspektorat.

Dan terutama, melakukan penindakan. Terutama, penindakan kasus-kasus korupsi Anggaran Desa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan mengembangkan akuntabilitas sosial di tingkat desa melalui Posko Pengaduan Warga yang dikelola BPD,” ujar Baidul Hadi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan