Ijtima Ulama III Dilarang, Pemerintah Kok Makin Aneh; PMKRI: Mulai Arogan, Jenderal Moeldoko Mundur Saja Dari KSP!

Ijtima Ulama III Dilarang, Pemerintah Kok Makin Aneh; PMKRI: Mulai Arogan, Jenderal Moeldoko Mundur Saja Dari KSP!

Pemerintah diminta mematuhi prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan setiap individu atau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya, entah dengan bentuk apapun, asalkan masih dalam koridor aturan dan hukum yang berlaku.

Ketua Gerakan Masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Germas PP PMKRI) Rinto Namang, penguasa yakni pemerintah kini kok semakin tak demokratis. Soalnya, ulama yang hendak menggelar Ijtima III pun hendak dilarang-larang dilakukan.




“Ijtima ulama, aksi turun ke jalan, atau apapun bentuknya, sejauh itu berkumpul untuk menyatakan pendapat adalah sah dalam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan setiap individu sebagai warga Negara,” tutur Rinto Namang, di Jakarta, Sabtu (27/04/2019).

Dia menyikapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang hendak menghentikan Ittima Ulama III.

Rinto menegaskan, gerakan berkumpul dan menyatakan pendapat dalam negara demokrasi itu sah dan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28.

Rinto menegaskan, Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh melarang setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Justru, kata dia, sebaliknya melindungi hak-hak tersebut agar tidak dikurangi dan diintimidasi oleh pihak manapun.

“Negara tidak  boleh melarang orang untuk berkumpul menyatakan pendapat, karena itu bertentangan dengan hakikat pendiriannya,” tutur Rinto.

Karena itu, Rinto berharap, meskipun semua unsur di kantor Presiden saat ini adalah bagian dari pemenangan Pasangan Capres Nomor Urut 1, bukan berarti apa yang disampaikan Moeldoko itu harus diamini.

Sebab, menurut Rinto, jelas sekali pernyataan Moeldoko itu justru anti demokrasi, dan menunjukkan arogansi maupun sikap otoriter kepada masyarakat.

“Saya kira pernyataan Kepala Staf Kepresidenan adalah suatu pernyataan yang bertentangan dengan UUD 1945. Itu juga bertentangan dengan hak dan kebebasan warga Negara. Karena itu, atas nama demokrasi, Saudara Moeldoko harus mundur dari jabatannya itu,” tutupnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merepons adanya wacana Ijtima Ulama III untuk merespons hasil Pemilu 2019. Moeldoko mengatakan bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan dan harus dihentikan.




Sebagai catatan, Ijtima Ulama III rencananya digelar untuk menetapkan sikap bersama dalam menyikapi kecurangan-kecurangan yang ada dalam Pemilu 2019.

“Persoalan kecurangan selalu diembuskan. TSM ya, terstruktur, sistematis, masif, ada 1 lagi mungkin (yang kurang), luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, tak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Moeldoko mengatakan, ketimbang menggelar Ijtima Ulama, lebih baik persoalan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2019 diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia berharap persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara konstitusional.

“Kalau pun ada kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara-cara konstitusional. Bukan dengan Ijtima, itu apa urusannya? Urusan politik kok dicampuradukkan, enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat?” cetus Moeldoko.

Terkait adanya indikasi memanasnya suasana lantaran dugaan kecurangan pemilu, Moeldoko menyebut pemerintah sudah mewaspadainya. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi soal indikasi kecurangan tersebut.

Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah telah siap mengantisipasi adanya potensi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak puas dengan hasil pemilihan umum.

“Kita juga mewaspadai nanti kalau ada sebuah upaya gerakan yang ingin memanfaatkan situasi atau rasa ketidakpuasan itu dialihkan menjadi sebuah gerakan. Ini juga kita harus menyiapkan diri dengan baik,” ujarnya.




Moeldoko menegaskan, pemerintah siap menghadapi hal-hal tersebut. Ia berharap masyarakat tak menciptakan suasana yang tidak kondusif di masa-masa penghitungan suara Pemilu 2019.

“Saya juga mengimbau jangan mencoba untuk membuat atau menciptakan cara-cara seperti itu, karena akan banyak merugikan masyarakat. Kita harus menyelesaikan dengan cara-cara ksatria, itu perlu saya sampaikan agar kita semua kembali pada terciptanya kondisi yang semua dari kita bisa menikmati dengan baik,” ujarnya lagi.(JR)

3 Comments

  1. Saya setuju dengan pendapat pak Jenderal Moeldoko.
    1. Supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan oleh politisi yg memanfaatkan situasi soal indikasi kecurangan tersebut dengan membuat keributan.
    2. Agar para Ulama tidak ikut terlibat dalam masalah pemilu dan tidak membuat suatu gerakan apapun dalam mencampuri masalah pemilu ini.

  2. Saya setuju dengan pendapat pak Jenderal Moeldoko.
    1. Supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan oleh politisi yg memanfaatkan situasi soal indikasi kecurangan tersebut dengan membuat keributan.
    2. Agar para Ulama tidak ikut terlibat dalam masalah pemilu dan tidak membuat suatu gerakan apapun dalam mencampuri masalah pemilu ini.

  3. Saya setuju dengan pendapat pak Jenderal Moeldoko.
    1. Supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan oleh politisi yg memanfaatkan situasi soal indikasi kecurangan tersebut dengan membuat keributan.
    2. Agar para Ulama tidak ikut terlibat dalam masalah pemilu dan tidak membuat suatu gerakan apapun dalam mencampuri masalah pemilu ini.

Tinggalkan Balasan