Puluhan Menteri Lingkungan Hidup dari berbagai negara mendeklarasikan Perkuatan program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).
Pendeklarasian yang dilakukan oleh para menteri tersebut dilakukan pada pertemuan terakhir negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/10/2018).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang ditunjuk memimpin sidang sejak hari pertama, mengapresiasi ratusan delegasi dari berbagai negara yang begitu antusias mengikuti berbagai sidang hingga pelaksanaan IGR-4 hari terakhir.
Seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).
Setelah me-review pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 akhirnya menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).
”Kesepakatan dalam Deklarasi Bali, sejalan dengan transformasi komitmen global Indonesia yang sedang berlangsung, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 dari agenda 2030,” kata Menteri Siti Nurbaya, dalam sambutan penutupan IGR-4, seperti dirilis Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (01/11/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya mengajak semua negara untuk mengambil peran aktif dan melakukan kerjasama intensif antar negara melalui pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi.
Ini juga sudah sejalan dengan komitmen Indonesia yang sudah mengimplementasikannya dalam tindakan nyata.
”Saya bangga menyaksikan keberhasilan Surabaya yang menerima penghargaan dari organisasi PBB (UN-Habitat) sebagai Kota dengan lingkungan terbaik, terutama dalam hal pengelolaan sampah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, empat kota lainnya yakni Bandung, Banjarmasin, Denpasar, dan Bogor, kini telah melarang penggunaan kantong plastik.
”Sementara tujuh kota lainnya akan menerapkan kebijakan yang sama tahun depan. Kami harus memastikan bahwa tindakan nyata ini diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan,” ungkap Siti Nurbaya.
Sebagai komitmen keseriusan pemerintah Indonesia, Siti Nurbaya mengatakan, pihaknyaakan mengusulkan dan akan berkonsultasi dengan badan Lingkungan Hidup PBB untuk mengambil kesempatan kebersamaan negar-negara di dunia saat COP Ke 24 UNFCCC guna mendukung dialog tentang Inisiatif Kapasitas Daerah terkait pencemaran laut yang terhubung dengan kegiatan berbasis lahan.
Dialog ini akan diselenggarakan di Paviliun Indonesia di Katowice, Polandia, pada 12 Desember 2018 mendatang. Indonesia telah dan akan terus mendorong usulan untuk hadirnya Bali Capacity Centre for Clean Seas atau pusat inisiatif perlindungan lingkungan ekosistem laut.
”Kami ingin mengundang negara-negara lainnya untuk bergabung dengan acara khusus ini,” ucap Menteri Siti Nurbaya.
Melalui pertemuan IGR-4 yang berlangsung selama dua hari ini, Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa negara peserta telah memberi pesan kuat pada dunia, bahwa peran pemerintah sangat penting dan Indonesia akan terus berkomitmen serius dalam upaya melindungi lingkungan laut dari kegiatan berbasis lahan.
Hal ini telah dibuktikan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025.
”Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya sampaikan terimakasih kepada Sekretariat badan lingkungan PBB, delegasi semua negara anggota, dan delegasi lainnya yang telah membuat pertemuan penting ini berjalan produktif dan sukses,” tutup Menteri Siti Nurbaya.
Selain itu, Ia juga mengungcapkan terimakasih untuk Pemerintah Daerah Bali, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan jajaran KLHK yang sudah mempersiapkan acara forum internasional ini.
Sementara itu, Badan Lingkungan PBB (UN Environment) memberikan apresiasi atas peran penting dan komitmen kuat yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia, dalam berbagai upaya pengelolaan lingkungan dengan tujuan global.
”Komitmen Indonesia terlihat nyata dari kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya. Ini terlihat melalui kerja-kerja yang sudah dilakukan,” kata koordinator GPA UN Environment, Habib El-Habr.
Dikatakan Habib, sambutan Menteri Siti Nurbaya saat pembukaan IGR-4 sudah merefleksikan komitmen dan pesan kuat dari Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan pencemaran laut secara global.
”Indonesia sudah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam memerangi polusi di laut, dan ini sangat kami apresiasi,” tegasnya.
Regional Director UN Environment Asia Pacific, Dechen Tsering, juga turut memberi apresiasi. Dia mengatakan ada dua peranan penting Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup global. Pertama, terkait dengan pengelolaan gambut, dan kedua adalah terkait dengan tata kelola kelautan.
”Indonesia sangat terlibat aktif di dalam penanganan pencemaran laut, dan pengelolaan lahan gambut. Peran dan komitmen Indonesia ini sangat penting artinya bagi lingkungan global,” katanya.
IGR-4 merupakan ajang badan lingkungan PBB. Tema yang diangkat pada pelaksanaan kali ini adalah ‘Pollution in Ocean and Land Connection’.
Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, setelah pertemuan IGR ke-1 diselenggarakan di Montreal, Kanada pada tahun 2001, pertemuan IGR ke-2 di Beijing, China tahun 2006, dan pertemuan IGR ke-3 di Manila, Phillippina pada tahun 2012.
Pada IGR-4 hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly.(Nando)
