Ibadah ke 185 Kali, Jemaat HKBP Filadelfia & GKI Yasmin Natalan di Seberang Istana Negara

Lebih Sulit Mendapat Jawaban Pemerintah daripada Jawaban TUHAN, Umat Kristiani Belum Merdeka Beribadah di Indonesia

Ibadah ke 185 Kali, Jemaat HKBP Filadelfia & GKI Yasmin Natalan di Seberang Istana Negara, Lebih Sulit Mendapat Jawaban Pemerintah daripada Jawaban TUHAN, Umat Kristiani Belum Merdeka Beribadah di Indonesia.

Ratusan Umat Kristiani dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, bersama Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) Bogor kembali menggelar ibadah bersama di seberang Istana Negara, Jakarta.

Ibadah yang ke 185 kalinya itu tepat pada Hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018, yakni Hari Natal, yaitu Perayaan Kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat manusia, sebagaimana kepercayaan Umat Kristiani.

Sejak tahun 2012, jemaat dari kedua gereja itu menggelar peribadatan agama Kristen di seberang Istana Negara. Mereka berdoa dan meminta Negara ini, melalui pemerintah untuk melakukan kewajiban konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Anggota Tim Advokasi Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi, Judianto Simanjuntak mengatakan, sejak tahun 2012, sudah sebanyak 185 kali ibadah jemaat kedua gereja itu  di seberang Istana Negara. Dikarenakan kedua gereja di tempat berbeda, Bekasi dan Bogor, ditutup paksa oleh kelompok massa intoleran dan anarkis, dan didukung oleh aparat pemerintah.

Hingga kini, rumah ibadah mereka tidak diijinkan oleh Pemerintah di Jawa Barat untuk menjalankan peribadatan Kristiani. Padahal, menurut Judianto Simanjuntak, melalui proses hukum yang sah di Indonesia, kedua gereja itu sudah diputus pengadilan secara sah boleh dipergunakan untuk peribadatan mereka.

“Jadi,  Pemerintah Daerah yakni Walikota Bogor dan Bupati Bekasi, tetap menyegel secara tidak sah atau ilegal terhadap Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelefia, karena tekanan massa intoleran. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat tidak dilaksanakan. Putusan itu diabaikan oleh Walikota Bogor dan Bupati Bekasi juga karena tekanan massa intoleran. Padahal, putusan pengadilan jelas menegaskan bahwa Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia berhak mendirikan bangunan gereja atau rumah ibadah di lokasi lahan miliknya,” tutur Judianto Simanjuntak, di Jakarta, Sabtu (29/12/2018).

Diterangkan Judianto Simanjuntak, dalam kasus GKI Yasmin, putusan Mahkamah Agung (MA) masih ditambah dengan rekomendasi yang bersifat wajib dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang juga menegaskan sah-nya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKI Yasmin.

Dalam kasus HKBP Filadelfia, pengadilan melalui putusannya memerintahkan Bupati Bekasi untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah HKBP Filadelfia di lahan miliknya Tambun, Bekasi.

Pengadilan melalui putusannya juga memerintahkan Bupati Bekasi untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan HKBP Filadelfia, serta memberikan ijin untuk mendirikan rumah ibadah bagi HKBP Filadefia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tetapi tidak dilaksanakan sampai kini. Kok di negeri ini lebih sulit mendapatkan jawaban Pemerintah, daripada jawaban TUHAN,” katanya.

Jadi, dalam hal ini, ditegaskan Judianto, nyatalah bahwa Walikota Bogor dan Bupati Bekasi melakukan pelanggaran hukum, bahkan pembangkangan hukum.

“Mereka telah membuat jemaat dari dua gereja ini melaksanakan ibadah yang ke 185 kali, sejak Februari 2012, setiap dua minggu sekali, di seberang Istana Merdeka ini,” tuturnya.

Bahkan, lanjut dia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah mengajukan surat kepada Presiden Republik Indonesia, tertanggal 25 Juli 2016.

Dalam surat tersebut, PTUN Bandung meminta Presiden untuk memerintahkan Bupati Bekasi untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Faktanya, sampai saat ini, Presiden Joko Widodo pun tidak melaksanakan dan tidak mengindahkan surat PTUN Bandung yang ditujukan kepada Presiden itu,” ungkapnya.

Ia mengatakan, tidak adanya koreksi Pemerintah Pusat, terutama oleh Presiden, atas pembangkangan hukum yang dilakukan Bupati Bekasi dan Wali Kota Bogor selama bertahun-tahun, membuat virus pembangkangan hukum dan intoleransi menyebar ke daerah lainnya.

Contoh penyebaran virus buruk ini adalah seperti yang terjadi di Kota Tangerang. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyegelan terhadap Gereja HKBP Keroncong Permai, Tangerang,  dengan dalih tidak ada ijin. Penutupan itu, lanjut Judianto, seiring dengan penolakan massa intoleran juga di lokasi itu. “Dan masih banyak lagi kasus sejenis lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, air mata, tangisan, jeritan dan kecemasan Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia masih merupakan bagian keseharian hidup mereka selama bertahun-tahun ini.

“Karena tidak dapat menikmati hak atas kebebasannya sebagai warga negara, yaitu hak atas kebebasan beribadah, mendirikan rumah ibadah, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Judianto.

Karena itu, umat Kristiani berharap, kiranya Presiden Joko Widodo memperhatikan persoalan-persoalan ini dengan seksama dan sebaik-baiknya.

Judianto juga mengatakan, jemaat kedua gereja juga berharap agar Presiden Joko Widodo memerintahkan Walikota Bogor dan Bupati Bekasi untuk mentaati, menghormati serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Ini adalah dalam rangka penegakan konstitusi, yaitu perlindungan terhadap kebebasan beragama, beribadah dan mendirikan rumah ibadah, sebagaimana dijamin dalam konstitusi Negara ini,” ujar Judianto.

Presiden Jokowi dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat, yakni Walikota Bogor dan Bupati Bekasi, harus menunjukkan kehadiran negara ini untuk tidak tunduk kepada kelompok intoleran yang merusak penegakan konstitusi Negara ini.

“Negara tidak boleh dong tunduk kepada kelompok intoleran. Negara tidak bisa dong kalah kepada kelompok intoleran. Negara dan pemerintahnya ya harus benar-benar melindungi warga negara,” ujar Judianto.

Ibadah Natal Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia pada Selasa 25 Desember 2018, diadakan di Seberang Istana Merdeka, Jakarta juga. Beberapa pendeta dari beberapa Gereja berperan memberikan pelayanan dalam ibadah natal GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia ini. Penghotbahnya adalah Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan, yakni Pendeta Gereja HKBP.

“Pak Pesiden Jokowi, Walikota Bogor, Bupati Bekasi, dengarkan Suara Rakyat. Jangan patuh kepada kelompok intoleran,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan