Breaking News

Hingga Akhir 2016, Dari 754 Unit Kapal Yang Dikerjakan, Hanya 57 Unit Yang Selesai, Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Kapal di Kementerian Kelautan & Perikanan, Jaksa Masih Periksa Saksi

Hingga Akhir 2016, Dari 754 Unit Kapal Yang Dikerjakan, Hanya 57 Unit Yang Selesai, Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Kapal di Kementerian Kelautan & Perikanan, Jaksa Masih Periksa Saksi. Hingga Akhir 2016, Dari 754 Unit Kapal Yang Dikerjakan, Hanya 57 Unit Yang Selesai, Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Kapal di Kementerian Kelautan & Perikanan, Jaksa Masih Periksa Saksi.

Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Kapal Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Penyidik di Jampidsus Kejaksaan Agung masih sibuk memeriksa saks-saksi.

Pada kasus yang terjadi pada Tahun 2016 itu, sebanyak 754 unit kapal disepakati untuk dibangun, namun hingga akhir 2016, hanya 57 unit yang dinyatakan selesai.





Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, pada Senin 14 Juni 2019, penyidik kembali memanggil dan memeriksa saksi-saksi.

Kali ini, sebanyak 3 saksi diperiksa, yakni, Strategic Business Umit Marine pada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Farid, Strategic Business Umit Marine pada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Yanes Miri, Direktur Pengembangan Sistem Katalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Emin Adhy Muhaemin.

Para Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dimana pada Tahun Anggaran 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 477.958.245.000,- dengan realisasi anggaran pembangunan kapal Perikanan adalah sebesar Rp. 209.767.095.831,- (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).





Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu, pembayaran dilakukan apabila satuan unit kapal telah sampai di lokasi,” jelas Mukri, Senin (24/06/2019).

Namun sampai dengan akhir tahun 2016 dari 754 unit kapal, baru selesai 57 unit kapal, sehingga berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pembangunan Kapal Perikanan, maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 unit kapal senilai Rp 15.969.517.536, sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan.

“Akan tetapi, pada akhir tahun anggaran adanya perubahan atau addendum ketentuan mengenai cara pembayaran dari yang semula dengan cara Turn Key, menjadi sesuai progress dengan tujuan agar meskipun kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan,” jelasnya.





Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut, akhirnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp 193.797.578.295,- dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*