Breaking News

Hindari Pengklasifikasian Bandar dan Pengguna Narkoba Yang Tidak Tidak Jelas, Hukuman Bagi Pemakai Narkoba Perlu Direvisi

Hindari Pengklasifikasian Bandar dan Pengguna Narkoba Yang Tidak Tidak Jelas, Hukuman Bagi Pemakai Narkoba Perlu Direvisi.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan mendukung upaya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk merevisi atas Peraturan Pemerintah (PP) no. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang secara spesifik menyasar pengguna narkoba dalam lapas. ICJR melihat selama ini klasifikasi bandar dan pengguna narkoba dalam perundang-undangan tidak jelas.

 

Akibatnya, banyak pengguna narkoba yang dipidana penjara dan membuat lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi kelebihan kapasitas.

 

Direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, mengatakan pilihan pemerintah untuk memberikan remisi bagi naripidana kasus narkoba sudah tepat.

 

“Setidaknya kebijakan ini akan menyasar 28.624 napi kasus narkoba di Indonesia,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (28/04/2017).

 

Dia menjelaskan, syarat pidana penjara minimal 5 tahun dalam Pasal 34A ayat (2) PP 99/20212 telah mengakibatkan kesalahan dalam mengidentifikasi pengguna dan pecandu narkoba. Aturan hukum narkotika di Indonesia memiliki masalah besar dalam pengkualifikasian antara pengguna narkotika dengan ‘bandar’.

 

Berdasarkan hasil penelitian ICJR, label bandar dan pengguna narkoba hanya dipisahkan oleh pasal-pasal penguasaan dalam narkotika yang terkenal karet. Akibatnya banyak pengguna dan pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai ‘bandar’. “UU Narkotika gagal untuk secara tegas mengidentifikasi dikotomi antara bandar dan pengguna atau pecandu,” ungkap Supriyadi.

 

Dari penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tahun 2016 yang dilakukan oleh ICJR dan kawan-kawan ditemukan bahwa dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan label ‘bandar’. Sebanyak 61 persen dakwaan yang diajukan jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika.

 

“Pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun,” ujar Supriyadi.

 

Pasal-pasal tersebut juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan pecandu sebagai ‘bandar’.

 

Masalahnya, penggunaan pasal ‘bandar’ tersebut membuat 94 persen pengguna dan pecandu narkotika dijatuhi pidana penjara dan otomatis tidak mendapatkan remisi. Selain itu, buruknya kondisi lapas menambah buruknya penanganan pengguna dan pecandu narkoba.

 

Supriyadi menekankan, penanganan khusus pengguna dan pecandu narkotika dengan prinsip pengurangan dampak buruk juga tidak berjalan baik, salah satunya penyediaan pusat rehabilitasi dan obat-obatan yang sangat minim.

 

“Masalahnya dalam kondisi saat ini, jangankan untuk melakukan inovasi, karena rutan dan lapas yang adasudah mengalami kelebihan beban untuk menampung para narapidana,” katanya.

 

Kapasitas yang tersedia hanya 121.790 orang, namun jumlah penghuni rutan dan lapas per Maret 2017 ini mencapai 217.957 orang. Fasilitas lapas juga tidak memadai, apalagi untuk mendukung program rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika, sehingga tidak heran apabila peredaran gelap narkoba marak di dalam lapas.

 

“Revisi PP 99/2012 ini tentu saja akan memberikan angin segar bagi penanganan pengguna dan pecandu narkotika, meskipun target yang disasar masih sangat rendah yaitu hanya persoalan kelebihan beban lapas,” sebutnya. ICJR sendiri meminta pemerintah segera merevisi UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memastikan tidak ada pidana penjara bagi pengguna dan pecandu narkorika. Selain itu memastikan pengaturan pidana penjara tidak akan menyasar korban pengguna dan pecandu narkoba.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, menyatkan revisi PP no. 99 tahun 2012 soal remisi hukuman bagi narapidana hanya berlaku bagi terpidana narkoba. Revisi terkait pemberian remisi bagi pelaku kejahatan jenis extra ordinary crime itu tidak berlaku bagi koruptor.

 

Menurutnya, pemberian remisi bagi terpidana narkoba didasari alasan kondisi rumah tahanan yang terlalu sesak oleh napi di kasus ini.

 

“Pemberian remisi untuk napi yang terjerat extra ordinary crime, seperti teroris dan narkoba, memang harus dibuat sulit memperoleh remisi karena berdampak pada banyak sektor. Tapi kapasitas tahanan di rutan lebih banyak diisi napi dari narkoba,” terang Yasonna.

 

Meskipun demikian, pihaknya memastikan pemberian remisi tidak diberlakukan bagi terpidana narkoba yang terlibat kasus perdagangan barang haram ini di skala besar, terutama bagi produsen dan Bandar kakap. Yasonna menyebutkan, remisi bagi napi narkoba hanya akan diberlakukan bagi pedagang kecil atau mereka yang sekedar berperan sebagai kurir.

 

“Bukan semua kasus narapidana diberikan penambahan remisi semua. Tapi hanya untuk pemain kecilnya saja. Jadi begini bayangkan kita punya 5 juta pemakai, kalau ditangkap 10 persen itu 500 ribu pemakai. Kapasitas (lapas) kita 220 ribu orang. Jelas enggak manusiawi,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*