Breaking News

Hindari OTT KPK, Hingga Ke Desa, Jaksa Agung Sarankan Pengawalan Proyek Dilakukan TP4

Hindari OTT KPK, Hingga Ke Desa, Jaksa Agung Sarankan Pengawalan Proyek Dilakukan TP4.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyarankan agar semua pelaksanaan proyek pemerintah, di Pusat maupun Daerah, dikawal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan.

 

Selain dianggap efektif untuk melakukan kontrol, keberadaan TP4 juga disebut mampu mencegah orang berbuat curang sehingga terhindar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Prasetyo menyampaikan, terkhusus untuk penyaluran Dana Desa yang sedang banyak mendapat sorotan, keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sangat diperlukan.

 

Menurut dia, kasus OTT oleh KPK yang beberpa waktu lalu terjadi di Pamekasan, Jawa Timur, dengan melibatkan Bupati, Kepala Desa dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, membuktikan pentingnya TP4 dalam mengawal proyek pembangunan tersebut.

 

“Jadi, saya rasa sangat diperlukan. Dan ingat, kejadian di Pamekasan itu tidak meminta pengawalan TP4. Kalau sejak awal melibatkan TP4, pasti tidak mungkin terjadi,” kata Prasetyo, di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (11/08/2017).

 

Dia mencontohkan, dugaan suap yang melibatkan pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan itu tidak melibatkan pengawalan TP4D hingga terjadinya OTT oleh KPK.

 

“Kita tahu persis bahwa sedemikian luasnya wilayah negara kita ini. Jadi kalau ada satu dua kejadian tentunya itu menjadi bahan evaluasi kita,” ujarnya.

 

Prasetyo menyebutkan, untuk dana desa, khususnya yang mendapatkan santunan dana, ada sebanyak 74.954 desa. Sehingga tidaklah mudah memantau perkembangan di setiap desa.

 

“Kita tidak mungkin melototin satu persatu. Tapi sekali lagi, kita jadikan suatu bahan evaluasi, makanya saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden kemarin,” katanya.

 

Oleh karena itu, Jaksa Agung akan melakukan pengarahan dan pencerahan terkhusus kepada kepala desa se-tanah air.

 

“Tapi karena jumlah personel jaksa itu terbatas, hanya sekitar 10 ribu, kita akan kumpulkan setiap kabupaten,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*