Hindari Lambannya Distribusi Bansos Dan PKH Yang Terancam Salah Sasaran, Pakai Aplikasi E-PKH, Petugas Ingatkan Urusan Data Tak Perlu Minta Persetujuan Dinas Sosial

Hindari Lambannya Distribusi Bansos Dan PKH Yang Terancam Salah Sasaran, Pakai Aplikasi E-PKH, Petugas Ingatkan Urusan Data Tak Perlu Minta Persetujuan Dinas Sosial. – Foto: Seorang Pendamping PKH memakai Aplikasi E-PKH untuk memantau pendataan dan distribusi PKH maupun Bantuan Sosial (Bansos). (Istimewa)
Hindari Lambannya Distribusi Bansos Dan PKH Yang Terancam Salah Sasaran, Pakai Aplikasi E-PKH, Petugas Ingatkan Urusan Data Tak Perlu Minta Persetujuan Dinas Sosial. – Foto: Seorang Pendamping PKH memakai Aplikasi E-PKH untuk memantau pendataan dan distribusi PKH maupun Bantuan Sosial (Bansos). (Istimewa)

Pekanbaru, Riau, Sinarkeadilan.com – Proses distribusi bantuan sosial atau bansos di daerah-daerah sedang mendapat sorotan tajam. Selain dinilai lamban, proses pendistribusian terancam tidak tepat sasaran.

Padahal, masyarakat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 sangat membutuhkan berbagai bantuan sosial yang disebarkan oleh pemerintah itu. Masyarakat membutuhkan proses penyaluran bansos yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Terjadinya tumpang tindih data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu persoalan yang banyak dialami masyarakat di Pekanbaru, Riau.

Petugas yang menjadi Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Provinsi Riau (Korwil PKH Riau) AH Mahali menuturkan, mekanisme pendataan warga penerima bantuan PKH harus berpedoman pada teknis dan administratif pendataan yang sudah diinstruksikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia berharap, pendistribusian bansos tidak lambat dan mesti tepat sasaran. Terutama kepada kaum marginal, atau masyarakat miskin, yang kurang mampu dan yang mengalami dampak pandemi Covid-19.

Untuk itu, Mahali mengungkapkan, seluruh data usulan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tidak harus mendapat persetujuan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten dan Kota.

Dia melanjutkan, para pendamping PKH sudah dibekali aplikasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani persoalan pendataan. Dengan menggunakan aplikasi e-PKH,  data secara otomatis terkoneksi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Jakarta, dan masuk ke Data Center di Kemensos.

“Kalau Dinsos Kabupaten bekerja secara optimal sesuai regulasinya, semua data akan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sehingga, Kementerian tidak akan kena cecar oleh publik,” tutur Koordinator Wilayah PKH Provinsi Riau AH Mahali ketika berbincang dengan Sinarkeadilan.com,  di kediamannya, di Pekanbaru, Riau, Selasa (14/07/2020).

Mahali menuturkan, sejauh ini dalam proses pendataan yang dilakukan oleh para pendamping selalu berkoordinasi dan melakukan validasi di tingkat Desa dan Kelurahan melalui Koordinator Kecamatan (Korcam). Koordinasi itu pun tak perlu harus mendapat persetujuan Dinas Sosial.

Sebab, seperti dijelaskan, para pendamping yang melakukan penginputan data warga langsung menggunakan Aplikasi e-PKH, yang terkoneksi ke sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

“Saya pantau para pendamping PKH di setiap Desa, Kecamatan dan di tingkat Kabupaten dan Kota, mereka mempunyai aplikasi sendiri. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih data warga PKH dengan program lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahali juga mengaku mendapat kabar bahwa sejumlah daerah mengalami masalah terkait data warga penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Serta penyalurannya yang dianggap kurang transparan.

Menurut Mahali, hal tersebut menyebabkan terhambatnya transfer dana yang dialokasikan dari Pusat untuk beberapa daerah. Di samping itu, sampai saat ini juga, masih terdapat warga miskin yang seharusnya layak menerima basos, namun belum mendapatkannya.

Distribusi dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai sejak tahun 2007. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Dan sejak tahun 2015, Program PKH terus dilaksanakan secara berkesinambungan, hingga saaat ini.(Jhonny M)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan